Kompas.com - 17/07/2017, 09:07 WIB
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorEgidius Patnistik

DEPOK, KOMPAS.com - Para buruh garmen di Kota Depok, Jawa Barat, menghadapi dilema. Besaran upah minimum mereka jauh lebih rendah dari upah minimum pada umumnya di wilayah itu. Di sisi lain industri garmen terancam gulung tikar sehingga tuntutan kenaikan upah rasaya sulit dipenuhi.

Saat ini, upah minimum buruh garmen di Depok hanya 1,4 juta per bulan. Jumlah tersebut jauh lebih rendah dari upah minimum provinsi (UMP) Jawa Barat yang mencapai Rp 3,2 juta per bulan.

Baca juga: Buruh Garmen di Depok hanya Diberi THR Rp 8.000 oleh Perusahaannya

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok, Diah Sadiah, mengatakan, besaran upah minimum buruh garmen dengan jumlah Rp 1,4 juta merupakan kesepakatan bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan perwakilan serikat pekerja buruh garmen yang diawasi langsung Kementerian Tenaga Kerja.

Selain di Depok, upah khusus tersebut juga berlaku di Kabupaten Bogor, Kabupaten Purwakarta, dan Kota Bekasi.

"Apindo menyampaikan kondisi seluruh perusahaan garmen di Jawa Barat yang terancam gulung tikar karena omzetnya semakin turun," kata Diah saat dihubungi akhir pekan lalu.

Menurut Diah, besaran upah minimum Rp 1,4 juta sebenarnya terlalu rendah. Selain jauh di bawah UMP, besaran itu juga jauh lebih rendah dari survei hidup layak Kota Depok. Pada tahun 2017, survei hidup layak di Kota Depok mencapai Rp 2,9 juta.

"Kalau melihat survei hidup layak, harusnya besaran upah naik dari tahun kemarin," kata Diah.

Karena itu, Diah mengatakan Pemerintah Kota Depok sedang mengusulkan agar upah minimum buruh garmen dinaikan. Meski tak mencapai besaran UMP, Diah berharap agar jumlahnya lebih tinggi dari yang ditetapkan saat ini.

Diah mengatakan, pihaknya menyadari kesulitan yang kini dialami para pengusaha industri garmen. Data Disnaker Depok menyebutkan, ada tujuh perusahaan garmen yang ada di Depok. Dari jumlah tersebut, ada 10.000 pekerja yang sampai saat ini menggantungkan hidupnya dari industri garmen.

"Pemerintah berharap perusahaan tidak memecat para pekerja dengan penetapan upah khusus ini. Maka opsi upah khusus menjadi alternatif terbaik agar para buruh bisa terus bekerja," kata Diah.

Saat ini, usulan itu sudah disampaikan Disnaker Depok ke Kemenaker.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polantas dan Dishub DKI Mulai Derek Mobil Parkir Sembarangan di Senopati-Gunawarman

Polantas dan Dishub DKI Mulai Derek Mobil Parkir Sembarangan di Senopati-Gunawarman

Megapolitan
Pelaku Pembuangan Anak yang Hendak Diusir dari Rusun Jatinegara Barat Segera Dinikahkan

Pelaku Pembuangan Anak yang Hendak Diusir dari Rusun Jatinegara Barat Segera Dinikahkan

Megapolitan
Pemkot Tangsel Dukung Rencana Kerja Sama dengan Pemprov DKI Terkait Uji Emisi

Pemkot Tangsel Dukung Rencana Kerja Sama dengan Pemprov DKI Terkait Uji Emisi

Megapolitan
Tanggapi Gelombang Penolakan Ganti Nama Jalan, Wagub DKI: Sekali Lagi, Ini Tak Akan Bebani Warga

Tanggapi Gelombang Penolakan Ganti Nama Jalan, Wagub DKI: Sekali Lagi, Ini Tak Akan Bebani Warga

Megapolitan
Seorang Wanita dan Agensinya Ditangkap akibat Siarkan Aksi Pornografi di Media Sosial

Seorang Wanita dan Agensinya Ditangkap akibat Siarkan Aksi Pornografi di Media Sosial

Megapolitan
Wagub DKI Tegaskan Pemprov Tak Kerja Sama dengan ACT soal Penyelenggaraan Kurban

Wagub DKI Tegaskan Pemprov Tak Kerja Sama dengan ACT soal Penyelenggaraan Kurban

Megapolitan
Teknisi Sekolah Bacok Kepala TU SMAN Unggulan Jakarta, Pelaku Serahkan Diri Usai Kejadian

Teknisi Sekolah Bacok Kepala TU SMAN Unggulan Jakarta, Pelaku Serahkan Diri Usai Kejadian

Megapolitan
PKL di Dekat Rel Pasar Kemiri Muka Menolak Ditertibkan, Pedagang: Jangan Dibongkar, tapi Dirapikan...

PKL di Dekat Rel Pasar Kemiri Muka Menolak Ditertibkan, Pedagang: Jangan Dibongkar, tapi Dirapikan...

Megapolitan
PPKM di Jakarta Jadi Level 1 Lagi, Wagub Ariza: Kita Bersyukur

PPKM di Jakarta Jadi Level 1 Lagi, Wagub Ariza: Kita Bersyukur

Megapolitan
Pemkot Tangsel Imbau Masyarakat Bawa Alat Ibadah Sendiri Saat Shalat Idul Adha

Pemkot Tangsel Imbau Masyarakat Bawa Alat Ibadah Sendiri Saat Shalat Idul Adha

Megapolitan
3 Ustaz Tersangka Kasus Pemerkosaan di Pesantren Depok, Keluar Asrama Sejak 2021

3 Ustaz Tersangka Kasus Pemerkosaan di Pesantren Depok, Keluar Asrama Sejak 2021

Megapolitan
Lapas Bulak Kapal Bekasi Kembali Perbolehkan Kunjungan Tatap Muka Setelah 2 Tahun Pandemi Covid-19

Lapas Bulak Kapal Bekasi Kembali Perbolehkan Kunjungan Tatap Muka Setelah 2 Tahun Pandemi Covid-19

Megapolitan
Mobil Tabrak Separator Busway, Diduga Hilang Kendali Saat Tertinggal Iring-iringan Pengantar Jenazah

Mobil Tabrak Separator Busway, Diduga Hilang Kendali Saat Tertinggal Iring-iringan Pengantar Jenazah

Megapolitan
Sakit Hati Ditegur, Seorang Teknisi Hujamkan Katana ke Kepala TU SMA Unggulan di Jakarta Timur

Sakit Hati Ditegur, Seorang Teknisi Hujamkan Katana ke Kepala TU SMA Unggulan di Jakarta Timur

Megapolitan
PPKM di Jabodetabek Kembali ke Level 1, Kemendagri Sebut Ada Tren Penurunan Kasus Covid-19

PPKM di Jabodetabek Kembali ke Level 1, Kemendagri Sebut Ada Tren Penurunan Kasus Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.