Mengapa BPRD Tak Bawa Data Saat Razia Kendaraan Mewah di Apartemen Regatta?

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta tidak membawa data sebagai acuan saat melakukan razia kendaraan mewah yang pajaknya menunggak di Apartemen Regatta, Jakarta Utara, pada Kamis (24/8/2017).

Kepala BPRD DKI Edi Sumantri tidak memberi penjelasan detail saat ditanya wartawan soal data penunggak pajak tersebut. Dia hanya mengatakan razia dilakukan untuk pendataan.

"Kami ini datang ke sini sekaligus melakukan pendataan dan melakukan (imbauan) secara persuasif," ujar Edi.

(baca: Razia Pajak Mobil Mewah di Apartemen Regatta Hanya Berujung Pendataan)

Padahal, dalam razia itu, Edi mengakui bahwa dia bersama Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Halim Pagarra, serta Kepala Unit Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jakarta Utara, Robert L Tobing menemukan dua unit mobil mewah yang pajaknya menunggak.

Namun, petugas gabungan itu tidak menemui pemilik kedua kendaraan yang pajaknya menunggak. 

Mobil mewah menjadi sasaran utama razia pajak kendaraan dalam bulan penghapusan denda pajak yang berlangsung mulai 19 Juli hingga 31 Agustus 2017.

"Kami menyasar mobil mewah kan karena efektif, hasilnya lebih besar. Satu mobil mewah itu pajaknya bisa Rp 100 juta, bisa Rp 150 juta," kata Edi, Selasa (22/8/2017).