Kompas.com - 27/08/2017, 21:07 WIB
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi (berdiri) dalam konferensi pers Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengenai biro umrah bandel, di Kantor YLKI, Pancoran Barat, Jakarta Selatan, Jumat (28/7/2017). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaKetua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi (berdiri) dalam konferensi pers Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengenai biro umrah bandel, di Kantor YLKI, Pancoran Barat, Jakarta Selatan, Jumat (28/7/2017).
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai, kasus pelaporan pengunggah video "nasi plastik" oleh pemilik sebuah rumah makan masakan padang harus menjadi introspeksi bagi konsumen dan produsen.

Dalam kasus itu, Ketua YLKI Tulus Abadi menyatakan pihak produsen harusnya tidak terlalu reaktif jika merasa apa yang dituduhkan konsumen tidak benar. Sebaliknya, konsumen juga diminta tidak sembarangan mengunggah tudingan di media sosial tanpa proses klarifikasi.

"YLKI minta agar para produsen jangan terlalu mudah menggunakan "pasal karet" pencemaran nama baik. Sebab, hal itu akan kontra produktif dan merupakan bentuk pembungkaman konsumen untuk bersikap kritis dalam membela hak-haknya," kata Tulus kepada Kompas.com, Minggu (27/8/2017)..

Tulus menambahkan bahwa hal itu juga merupakan pelajaran bagi masyarakat dan konsumen. Jika ada hal yang dianggap merugikan atau berpotensi merugikan konsumen, langkah pertama sebaiknya adalah melaporkan pada pelaku usaha untuk minta klarifikasi.

Video tentang bola nasi memantul diunggah di Youtube dengan judul "Heboh! Karyawan Temukan Nasi Plastik Pada Makanan Kotak RM M*** J***".

Pada video itu tampak beberapa karyawan sebuah kantor menuding sebuah rumah makan telah menggunakan beras plastik pada menu yang dihidangkannya.

Pemilik rumah makan itu kemudian melaporkan penggunggah video tersebut ke polisi atas kasus pencemaran nama baik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tulus menilai, pihak rumah makan seharusnya tidak perlu terlalu reaktif. Jika memang yang diunggah konsumen tidak benar, Tulus menganggap pihak rumah makan melakukan hak jawab, seperti menggelar jumpa pers untuk menjelaskan kepada publik tentang kasus yang sebenarnya.

"Dalam penjelasan itu bisa didampingi institusi yang berkompeten, misalnya Dinkes dan atau Badan POM. Jadi jangan langsung menggunakan jurus pidana dengan tuduhan pencemaran nama baik," kata Tulus.

Baca tentang


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggaran Baju DPRD Kota Tangerang Capai Rp 675 Juta, Anggota Dewan: Kami Cuma Terima

Anggaran Baju DPRD Kota Tangerang Capai Rp 675 Juta, Anggota Dewan: Kami Cuma Terima

Megapolitan
Bansos Telat Cair, Wagub DKI: Tiap Tahun Data Harus Dimutakhirkan

Bansos Telat Cair, Wagub DKI: Tiap Tahun Data Harus Dimutakhirkan

Megapolitan
83 Persen Tenaga Pendidik di Jakarta Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

83 Persen Tenaga Pendidik di Jakarta Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

Megapolitan
Kecelakaan di Jalan DI Panjaitan, Satu Pemotor Tewas di Tempat, Penabrak Kabur

Kecelakaan di Jalan DI Panjaitan, Satu Pemotor Tewas di Tempat, Penabrak Kabur

Megapolitan
Video Viral Aparat Kelurahan Paninggilan Utara Lakukan Pungli, Camat Ciledug Cari Pelaku

Video Viral Aparat Kelurahan Paninggilan Utara Lakukan Pungli, Camat Ciledug Cari Pelaku

Megapolitan
4 Kali Minus, Ekonomi Jakarta Akhirnya Tumbuh 10,91 Persen pada Kuartal Kedua 2021

4 Kali Minus, Ekonomi Jakarta Akhirnya Tumbuh 10,91 Persen pada Kuartal Kedua 2021

Megapolitan
Cerita Ibu Hamil Ikut Vaksinasi Covid-19, Sempat Ragu tapi Khawatir Jadi Syarat Persalinan

Cerita Ibu Hamil Ikut Vaksinasi Covid-19, Sempat Ragu tapi Khawatir Jadi Syarat Persalinan

Megapolitan
Anggaran Baju Anggota Dewan Capai Rp 675 Juta, Ketua DPRD Tangerang: Aku Enggak Ngerti

Anggaran Baju Anggota Dewan Capai Rp 675 Juta, Ketua DPRD Tangerang: Aku Enggak Ngerti

Megapolitan
463.810 Warga Bekasi Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

463.810 Warga Bekasi Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

Megapolitan
Hendak Buat Konten Video, Remaja Tewas Tertabrak Saat Adang Truk di Cisauk

Hendak Buat Konten Video, Remaja Tewas Tertabrak Saat Adang Truk di Cisauk

Megapolitan
Meningkat, Penjualan Daging Beku Jadi Peluang Bisnis Menggiurkan Saat Pandemi

Meningkat, Penjualan Daging Beku Jadi Peluang Bisnis Menggiurkan Saat Pandemi

Megapolitan
UPDATE 5 Agustus: Tambah 2.311 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 2.770 Orang Berhasil Sembuh

UPDATE 5 Agustus: Tambah 2.311 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 2.770 Orang Berhasil Sembuh

Megapolitan
Fakta Pemborosan Rp 7 Miliar Anggaran untuk Pengadaan Masker dan Alat Rapid Test oleh Pemprov DKI

Fakta Pemborosan Rp 7 Miliar Anggaran untuk Pengadaan Masker dan Alat Rapid Test oleh Pemprov DKI

Megapolitan
Tak Ditahan, Tersangka Kasus Pornografi Dinar Candy Hanya Dikenai Wajib Lapor

Tak Ditahan, Tersangka Kasus Pornografi Dinar Candy Hanya Dikenai Wajib Lapor

Megapolitan
Jadi Tersangka karena Berbikini di Pinggir Jalan, Dinar Candy Tidak Ditahan

Jadi Tersangka karena Berbikini di Pinggir Jalan, Dinar Candy Tidak Ditahan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X