Fakta: Tindakan RS Mitra Keluarga terhadap Debora Langgar Konstitusi

Kompas.com - 14/09/2017, 09:58 WIB
Management RS Mitra Keluarga Kalideres kala menggelar konferensi pers, Senin (11/9/2017). Kompas.com/Sherly PuspitaManagement RS Mitra Keluarga Kalideres kala menggelar konferensi pers, Senin (11/9/2017).
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) menilai, Rumah Sakit (RS) Mitra Keluarga Kalideres telah melanggar undang-undang dengan menelantarkan bayi Debora hingga meregang nyawa di rumah sakit itu pada 3 September 2017.

"Sikap RS Mitra Keluarga yang mengakibatkan bayi Debora meninggal telah melanggar Pasal 32 Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit yang menyatakan bahwa pasien mempunyai hak memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi," kata Ketua Fakta, Azas Tigor Nainggolan, dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Kamis (14/9/2017).

Tigor meminta pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengevaluasi sistem pelayanan BPJS Kesehatan dan memberikan sanksi berat bagi rumah sakit yang melanggarnya.

Bayi Debora merupakan pasien BPJS Kesehatan sementara RS Mitra Keluarga bukan mitra BPJS Kesehatan. Pihak RS Mitra Keluarga Kalideres menolak untuk merawat bayi itu dalam perawatan intensif karena tidak mampu bayar uang muka.

Baca juga: Kenapa Bayi Debora Diperlakukan Berbeda?

Padahal, dalam kondisi pasien mengalami legawatdaruratan, semua rumah sakit wajib menolong pasien. Khusus untuk pasien pemegang BPJS, biaya perawatan dalam kondisi darurat itu akan ditanggung BPJS, walau rumah sakit yang merawatnya bukan mitra BPJS.

Kasus yang menimpa bayi Debora disebut Tigor sebagai puncak dari banyaknya kesewenangan terhadap pasien BPJS. Pasien BPJS kerap mendapat penolakan dengan berbagai macam alasan seperti tidak ada kamar, obat tidak ada, waktu perawatan terbatas, atau seperti dalam kasus bayi Debora tidak ada uang muka.

"Sering kali pasien BPJS harus melalui antrean yang lama dan panjang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Pasien BPJS juga tidak bisa bebas ke Fasilitas Kesehatan (Faskes) lain dan harus menggunakan Faskes yang terdaftar dalam namanya, walaupun si pasien sedang tinggal di kota lain," ujar Tigor.

Selain itu, rumah sakit juga sering membatasi penerimaan pasien peserta BPJS, bahkan sampai ada yang menolak pasien dengan kualifikasi tersebut.

Peristiwa yang terjadi pada bayi Debora, kata Tigor, harus menjadi perhatian dan kasus terakhir dalam masalah pelayanan kesehatan di Indonesia.

Tigor, melalui Fakta, meminta kepada Kemenkes agar memberikan tindakan tegas terhadap rumah sakit yang diskriminatif dalam hal pelayanan kesehatan yang melalui mekanisme BPJS atau terhadap pasien peserta BPJS.

"Pemerintah juga harus mengevaluasi tidak hanya peraturan tapi juga pengawasan terhadap pelaksanaan sistem kesehatan di Indonesia serta mengevaluasi BPJS yang selama ini selalu dianggap sudah baik," kata Tigor.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diduga Penyusup, Ratusan Orang Ditangkap Polisi Saat Ingin Gabung Demo di Depan DPR

Diduga Penyusup, Ratusan Orang Ditangkap Polisi Saat Ingin Gabung Demo di Depan DPR

Megapolitan
UPDATE 14 Agustus: Bertambah 10 Kasus Positif Covid-19 dan 17 Pasien Sembuh di Tangsel

UPDATE 14 Agustus: Bertambah 10 Kasus Positif Covid-19 dan 17 Pasien Sembuh di Tangsel

Megapolitan
Dapat Rekomendasi PKS di Pilkada Tangsel, Azizah-Ruhamaben Bakal Lebih Gencar Cari Dukungan

Dapat Rekomendasi PKS di Pilkada Tangsel, Azizah-Ruhamaben Bakal Lebih Gencar Cari Dukungan

Megapolitan
2 Cara Tebus SIM di Kejaksaan yang Tak Perlu Antre, Bahkan SIM Dikirim ke Rumah

2 Cara Tebus SIM di Kejaksaan yang Tak Perlu Antre, Bahkan SIM Dikirim ke Rumah

Megapolitan
Anies Lantik Kepala Badan Pendapatan Daerah dan Kepala Biro Kerjasama Daerah yang Baru

Anies Lantik Kepala Badan Pendapatan Daerah dan Kepala Biro Kerjasama Daerah yang Baru

Megapolitan
Pemuda 19 Tahun Tewas Tertabrak Kereta di Menteng, Tinggalkan Sepucuk Surat Wasiat

Pemuda 19 Tahun Tewas Tertabrak Kereta di Menteng, Tinggalkan Sepucuk Surat Wasiat

Megapolitan
Susul Demokrat, PKS Resmi Dukung Azizah Ma'ruf-Ruhamaben di Pilkada Tangsel

Susul Demokrat, PKS Resmi Dukung Azizah Ma'ruf-Ruhamaben di Pilkada Tangsel

Megapolitan
11.000 Warga Antre di Kejari Jakbar, Pelayanan Dibatasi karena Khawatir Covid-19

11.000 Warga Antre di Kejari Jakbar, Pelayanan Dibatasi karena Khawatir Covid-19

Megapolitan
Cerita di Balik Monumen Kali Bekasi, tentang Pembantaian Tentara Jepang dan Sungai yang Memerah

Cerita di Balik Monumen Kali Bekasi, tentang Pembantaian Tentara Jepang dan Sungai yang Memerah

Megapolitan
BKD Depok Telah Pakai Rp 90 M untuk Tangani Covid-19

BKD Depok Telah Pakai Rp 90 M untuk Tangani Covid-19

Megapolitan
Ada Panjat Pinang Virtual di #PestaSatu7an dari Grab, Ikut Yuk

Ada Panjat Pinang Virtual di #PestaSatu7an dari Grab, Ikut Yuk

Megapolitan
UPDATE 14 Agustus: Tambah 575 Pasien, Jumlah Kasus Positif Covid-19 di Jakarta Capai 28.438

UPDATE 14 Agustus: Tambah 575 Pasien, Jumlah Kasus Positif Covid-19 di Jakarta Capai 28.438

Megapolitan
Diambil Alih Pemkot Tangsel, Monumen Palagan Lengkong Direhabilitasi

Diambil Alih Pemkot Tangsel, Monumen Palagan Lengkong Direhabilitasi

Megapolitan
Berkaca Nol Kasus Covid-19 di Parung Jaya, Kota Tangerang Kerahkan Tokoh Agama

Berkaca Nol Kasus Covid-19 di Parung Jaya, Kota Tangerang Kerahkan Tokoh Agama

Megapolitan
Banyak Warga Langgar Protokol Kesehatan, 32 Kawasan Khusus Pesepeda Ditiadakan Sementara

Banyak Warga Langgar Protokol Kesehatan, 32 Kawasan Khusus Pesepeda Ditiadakan Sementara

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X