Fakta: Tindakan RS Mitra Keluarga terhadap Debora Langgar Konstitusi

Kompas.com - 14/09/2017, 09:58 WIB
Management RS Mitra Keluarga Kalideres kala menggelar konferensi pers, Senin (11/9/2017).Kompas.com/Sherly Puspita Management RS Mitra Keluarga Kalideres kala menggelar konferensi pers, Senin (11/9/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) menilai, Rumah Sakit (RS) Mitra Keluarga Kalideres telah melanggar undang-undang dengan menelantarkan bayi Debora hingga meregang nyawa di rumah sakit itu pada 3 September 2017.

"Sikap RS Mitra Keluarga yang mengakibatkan bayi Debora meninggal telah melanggar Pasal 32 Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit yang menyatakan bahwa pasien mempunyai hak memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi," kata Ketua Fakta, Azas Tigor Nainggolan, dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Kamis (14/9/2017).

Tigor meminta pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengevaluasi sistem pelayanan BPJS Kesehatan dan memberikan sanksi berat bagi rumah sakit yang melanggarnya.

Bayi Debora merupakan pasien BPJS Kesehatan sementara RS Mitra Keluarga bukan mitra BPJS Kesehatan. Pihak RS Mitra Keluarga Kalideres menolak untuk merawat bayi itu dalam perawatan intensif karena tidak mampu bayar uang muka.


Baca juga: Kenapa Bayi Debora Diperlakukan Berbeda?

Padahal, dalam kondisi pasien mengalami legawatdaruratan, semua rumah sakit wajib menolong pasien. Khusus untuk pasien pemegang BPJS, biaya perawatan dalam kondisi darurat itu akan ditanggung BPJS, walau rumah sakit yang merawatnya bukan mitra BPJS.

Kasus yang menimpa bayi Debora disebut Tigor sebagai puncak dari banyaknya kesewenangan terhadap pasien BPJS. Pasien BPJS kerap mendapat penolakan dengan berbagai macam alasan seperti tidak ada kamar, obat tidak ada, waktu perawatan terbatas, atau seperti dalam kasus bayi Debora tidak ada uang muka.

"Sering kali pasien BPJS harus melalui antrean yang lama dan panjang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Pasien BPJS juga tidak bisa bebas ke Fasilitas Kesehatan (Faskes) lain dan harus menggunakan Faskes yang terdaftar dalam namanya, walaupun si pasien sedang tinggal di kota lain," ujar Tigor.

Selain itu, rumah sakit juga sering membatasi penerimaan pasien peserta BPJS, bahkan sampai ada yang menolak pasien dengan kualifikasi tersebut.

Peristiwa yang terjadi pada bayi Debora, kata Tigor, harus menjadi perhatian dan kasus terakhir dalam masalah pelayanan kesehatan di Indonesia.

Tigor, melalui Fakta, meminta kepada Kemenkes agar memberikan tindakan tegas terhadap rumah sakit yang diskriminatif dalam hal pelayanan kesehatan yang melalui mekanisme BPJS atau terhadap pasien peserta BPJS.

"Pemerintah juga harus mengevaluasi tidak hanya peraturan tapi juga pengawasan terhadap pelaksanaan sistem kesehatan di Indonesia serta mengevaluasi BPJS yang selama ini selalu dianggap sudah baik," kata Tigor.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


EditorEgidius Patnistik
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Normalisasi Sungai, DKI Siapkan Rp 600 Miliar untuk Bebaskan Lahan

Normalisasi Sungai, DKI Siapkan Rp 600 Miliar untuk Bebaskan Lahan

Megapolitan
Warga Papua di Jakarta Diimbau Tak Terprovokasi Informasi di Medsos

Warga Papua di Jakarta Diimbau Tak Terprovokasi Informasi di Medsos

Megapolitan
Ombudsman Duga Ada Pungli pada Kasus Pemutusan Listrik di Apartemen Mediterania

Ombudsman Duga Ada Pungli pada Kasus Pemutusan Listrik di Apartemen Mediterania

Megapolitan
Jakarta Barat Dinilai sebagai Surga Narkoba, Polres Jakbar Ubah Strategi Buru Bandar dan Produsen Narkoba

Jakarta Barat Dinilai sebagai Surga Narkoba, Polres Jakbar Ubah Strategi Buru Bandar dan Produsen Narkoba

Megapolitan
MA Batalkan Kebijakan DKI Tutup Jalan demi Tempat Berdagang PKL

MA Batalkan Kebijakan DKI Tutup Jalan demi Tempat Berdagang PKL

Megapolitan
Bekasi Akan Diuntungkan secara Keuangan apabila Gabung DKI

Bekasi Akan Diuntungkan secara Keuangan apabila Gabung DKI

Megapolitan
Sekda Tangsel Muhamad Bantah Mulai Blusukan untuk Pilkada 2020

Sekda Tangsel Muhamad Bantah Mulai Blusukan untuk Pilkada 2020

Megapolitan
25 Hari Listrik dan Air di Apartemen Mediterania Dimatikan, Ini Masalahnya...

25 Hari Listrik dan Air di Apartemen Mediterania Dimatikan, Ini Masalahnya...

Megapolitan
Wali Kota Pepen Disarankan Bikin Referendum Berkait Wacana Bekasi Gabung Jakarta

Wali Kota Pepen Disarankan Bikin Referendum Berkait Wacana Bekasi Gabung Jakarta

Megapolitan
Kala Pelanggan Setia Mengenang Bioskop XXI Taman Ismail Marzuki

Kala Pelanggan Setia Mengenang Bioskop XXI Taman Ismail Marzuki

Megapolitan
Pengemudi Taksi Online Unjuk Rasa di Balai Kota Tuntut Pengecualian Ganjil Genap

Pengemudi Taksi Online Unjuk Rasa di Balai Kota Tuntut Pengecualian Ganjil Genap

Megapolitan
Dituduh Ganggu Ketertiban Umum, Ustaz Abdul Somad Dilaporkan ke Polisi

Dituduh Ganggu Ketertiban Umum, Ustaz Abdul Somad Dilaporkan ke Polisi

Megapolitan
Ini Kondisi Bantaran Kali Ciliwung Pasca Pembongkaran Tanah Reklamasi...

Ini Kondisi Bantaran Kali Ciliwung Pasca Pembongkaran Tanah Reklamasi...

Megapolitan
Jika digusur, Warga Bantaran Kali Ciliwung Pilih Ganti Rugi daripada Pindah ke Rusun

Jika digusur, Warga Bantaran Kali Ciliwung Pilih Ganti Rugi daripada Pindah ke Rusun

Megapolitan
Terkena Revitalisasi, Bioskop XXI Taman Ismail Marzuki Ditutup

Terkena Revitalisasi, Bioskop XXI Taman Ismail Marzuki Ditutup

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X