Fakta: Tindakan RS Mitra Keluarga terhadap Debora Langgar Konstitusi

Kompas.com - 14/09/2017, 09:58 WIB
Management RS Mitra Keluarga Kalideres kala menggelar konferensi pers, Senin (11/9/2017). Kompas.com/Sherly PuspitaManagement RS Mitra Keluarga Kalideres kala menggelar konferensi pers, Senin (11/9/2017).
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) menilai, Rumah Sakit (RS) Mitra Keluarga Kalideres telah melanggar undang-undang dengan menelantarkan bayi Debora hingga meregang nyawa di rumah sakit itu pada 3 September 2017.

"Sikap RS Mitra Keluarga yang mengakibatkan bayi Debora meninggal telah melanggar Pasal 32 Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit yang menyatakan bahwa pasien mempunyai hak memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi," kata Ketua Fakta, Azas Tigor Nainggolan, dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Kamis (14/9/2017).

Tigor meminta pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengevaluasi sistem pelayanan BPJS Kesehatan dan memberikan sanksi berat bagi rumah sakit yang melanggarnya.

Bayi Debora merupakan pasien BPJS Kesehatan sementara RS Mitra Keluarga bukan mitra BPJS Kesehatan. Pihak RS Mitra Keluarga Kalideres menolak untuk merawat bayi itu dalam perawatan intensif karena tidak mampu bayar uang muka.

Baca juga: Kenapa Bayi Debora Diperlakukan Berbeda?

Padahal, dalam kondisi pasien mengalami legawatdaruratan, semua rumah sakit wajib menolong pasien. Khusus untuk pasien pemegang BPJS, biaya perawatan dalam kondisi darurat itu akan ditanggung BPJS, walau rumah sakit yang merawatnya bukan mitra BPJS.

Kasus yang menimpa bayi Debora disebut Tigor sebagai puncak dari banyaknya kesewenangan terhadap pasien BPJS. Pasien BPJS kerap mendapat penolakan dengan berbagai macam alasan seperti tidak ada kamar, obat tidak ada, waktu perawatan terbatas, atau seperti dalam kasus bayi Debora tidak ada uang muka.

"Sering kali pasien BPJS harus melalui antrean yang lama dan panjang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Pasien BPJS juga tidak bisa bebas ke Fasilitas Kesehatan (Faskes) lain dan harus menggunakan Faskes yang terdaftar dalam namanya, walaupun si pasien sedang tinggal di kota lain," ujar Tigor.

Selain itu, rumah sakit juga sering membatasi penerimaan pasien peserta BPJS, bahkan sampai ada yang menolak pasien dengan kualifikasi tersebut.

Peristiwa yang terjadi pada bayi Debora, kata Tigor, harus menjadi perhatian dan kasus terakhir dalam masalah pelayanan kesehatan di Indonesia.

Tigor, melalui Fakta, meminta kepada Kemenkes agar memberikan tindakan tegas terhadap rumah sakit yang diskriminatif dalam hal pelayanan kesehatan yang melalui mekanisme BPJS atau terhadap pasien peserta BPJS.

"Pemerintah juga harus mengevaluasi tidak hanya peraturan tapi juga pengawasan terhadap pelaksanaan sistem kesehatan di Indonesia serta mengevaluasi BPJS yang selama ini selalu dianggap sudah baik," kata Tigor.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Pemalsuan Buku Uji KIR, DKI Lakukan Digitalisasi KIR

Cegah Pemalsuan Buku Uji KIR, DKI Lakukan Digitalisasi KIR

Megapolitan
Sidang Ditunda, Keluarga 29 Karyawan Sarinah Terdakwa Kerusuhan 21-22 Mei Kecewa

Sidang Ditunda, Keluarga 29 Karyawan Sarinah Terdakwa Kerusuhan 21-22 Mei Kecewa

Megapolitan
Waduk Cimanggis Sempat Mangkrak karena Masalah Pembebasan Lahan

Waduk Cimanggis Sempat Mangkrak karena Masalah Pembebasan Lahan

Megapolitan
10 Terdakwa Kasus Kerusuhan 22 Mei di Petamburan Vonis 4 Bulan Penjara

10 Terdakwa Kasus Kerusuhan 22 Mei di Petamburan Vonis 4 Bulan Penjara

Megapolitan
Gaji Lebih Rendah dari Anggota, Mengapa Zita Anjani Mau Jadi Pimpinan DPRD DKI?

Gaji Lebih Rendah dari Anggota, Mengapa Zita Anjani Mau Jadi Pimpinan DPRD DKI?

Megapolitan
Pencari Suaka Diwajibkan Gulung Tenda Pukul 06.00 WIB

Pencari Suaka Diwajibkan Gulung Tenda Pukul 06.00 WIB

Megapolitan
Rezeki Pedagang Asongan di Balik Riuh Demonstran di Gedung KPK

Rezeki Pedagang Asongan di Balik Riuh Demonstran di Gedung KPK

Megapolitan
Pegawai KPK Nyanyi Gugur Bunga, Aksi Berakhir Ricuh

Pegawai KPK Nyanyi Gugur Bunga, Aksi Berakhir Ricuh

Megapolitan
Wali Kota Jakut Apresiasi Kepolisian yang Segel Pabrik Peleburan Aluminium di Cilincing

Wali Kota Jakut Apresiasi Kepolisian yang Segel Pabrik Peleburan Aluminium di Cilincing

Megapolitan
1 Rumah di Jelambar Terbakar gara-gara Api dari Kayu Bakar

1 Rumah di Jelambar Terbakar gara-gara Api dari Kayu Bakar

Megapolitan
Mulai 20 September, Ada Uji Coba Jalur Sepeda di 17 Jalur di Jakarta

Mulai 20 September, Ada Uji Coba Jalur Sepeda di 17 Jalur di Jakarta

Megapolitan
Jaksa Belum Siap, Tuntutan 29 Karyawan Sarinah Terkait Kerusuhan 21-22 Mei Ditunda

Jaksa Belum Siap, Tuntutan 29 Karyawan Sarinah Terkait Kerusuhan 21-22 Mei Ditunda

Megapolitan
4 Penjudi Ditangkap di Tambora, Set Domino Disita

4 Penjudi Ditangkap di Tambora, Set Domino Disita

Megapolitan
Gaji Anggota DPRD DKI Rp 111 Juta, Setelah Dipotong Tinggal Rp 45 Juta

Gaji Anggota DPRD DKI Rp 111 Juta, Setelah Dipotong Tinggal Rp 45 Juta

Megapolitan
Surat Peringatan Pajak Kendaraan Dikirim Maksimal 14 Hari Sebelum Tenggat

Surat Peringatan Pajak Kendaraan Dikirim Maksimal 14 Hari Sebelum Tenggat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X