Fakta: Tindakan RS Mitra Keluarga terhadap Debora Langgar Konstitusi

Kompas.com - 14/09/2017, 09:58 WIB
Management RS Mitra Keluarga Kalideres kala menggelar konferensi pers, Senin (11/9/2017). Kompas.com/Sherly PuspitaManagement RS Mitra Keluarga Kalideres kala menggelar konferensi pers, Senin (11/9/2017).
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) menilai, Rumah Sakit (RS) Mitra Keluarga Kalideres telah melanggar undang-undang dengan menelantarkan bayi Debora hingga meregang nyawa di rumah sakit itu pada 3 September 2017.

"Sikap RS Mitra Keluarga yang mengakibatkan bayi Debora meninggal telah melanggar Pasal 32 Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit yang menyatakan bahwa pasien mempunyai hak memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi," kata Ketua Fakta, Azas Tigor Nainggolan, dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Kamis (14/9/2017).

Tigor meminta pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengevaluasi sistem pelayanan BPJS Kesehatan dan memberikan sanksi berat bagi rumah sakit yang melanggarnya.

Bayi Debora merupakan pasien BPJS Kesehatan sementara RS Mitra Keluarga bukan mitra BPJS Kesehatan. Pihak RS Mitra Keluarga Kalideres menolak untuk merawat bayi itu dalam perawatan intensif karena tidak mampu bayar uang muka.

Baca juga: Kenapa Bayi Debora Diperlakukan Berbeda?

Padahal, dalam kondisi pasien mengalami legawatdaruratan, semua rumah sakit wajib menolong pasien. Khusus untuk pasien pemegang BPJS, biaya perawatan dalam kondisi darurat itu akan ditanggung BPJS, walau rumah sakit yang merawatnya bukan mitra BPJS.

Kasus yang menimpa bayi Debora disebut Tigor sebagai puncak dari banyaknya kesewenangan terhadap pasien BPJS. Pasien BPJS kerap mendapat penolakan dengan berbagai macam alasan seperti tidak ada kamar, obat tidak ada, waktu perawatan terbatas, atau seperti dalam kasus bayi Debora tidak ada uang muka.

"Sering kali pasien BPJS harus melalui antrean yang lama dan panjang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Pasien BPJS juga tidak bisa bebas ke Fasilitas Kesehatan (Faskes) lain dan harus menggunakan Faskes yang terdaftar dalam namanya, walaupun si pasien sedang tinggal di kota lain," ujar Tigor.

Selain itu, rumah sakit juga sering membatasi penerimaan pasien peserta BPJS, bahkan sampai ada yang menolak pasien dengan kualifikasi tersebut.

Peristiwa yang terjadi pada bayi Debora, kata Tigor, harus menjadi perhatian dan kasus terakhir dalam masalah pelayanan kesehatan di Indonesia.

Tigor, melalui Fakta, meminta kepada Kemenkes agar memberikan tindakan tegas terhadap rumah sakit yang diskriminatif dalam hal pelayanan kesehatan yang melalui mekanisme BPJS atau terhadap pasien peserta BPJS.

"Pemerintah juga harus mengevaluasi tidak hanya peraturan tapi juga pengawasan terhadap pelaksanaan sistem kesehatan di Indonesia serta mengevaluasi BPJS yang selama ini selalu dianggap sudah baik," kata Tigor.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

11 Pemuda Diamankan Saat Hendak Ikut Demo Omnibus Law, 2 dari Mereka Positif Narkoba

11 Pemuda Diamankan Saat Hendak Ikut Demo Omnibus Law, 2 dari Mereka Positif Narkoba

Megapolitan
Pemkot Bogor Siapkan 3.000 Alat Rapid Tes untuk Wisatawan Selama Libur Panjang

Pemkot Bogor Siapkan 3.000 Alat Rapid Tes untuk Wisatawan Selama Libur Panjang

Megapolitan
Dua Kali Kecelakaan Beruntun dalam Sehari di Tol Jakarta-Cikampek

Dua Kali Kecelakaan Beruntun dalam Sehari di Tol Jakarta-Cikampek

Megapolitan
Akan Ikut Demo Tolak Omnibus Law, 11 Pemuda Diamankan Polres Jaksel

Akan Ikut Demo Tolak Omnibus Law, 11 Pemuda Diamankan Polres Jaksel

Megapolitan
Diduga Mencopet Saat Demo, Remaja Ini Nangis Diciduk Polisii

Diduga Mencopet Saat Demo, Remaja Ini Nangis Diciduk Polisii

Megapolitan
Hari Pertama Libur Panjang, Jumlah Penumpang di Terminal Pulogebang Capai 940 Orang

Hari Pertama Libur Panjang, Jumlah Penumpang di Terminal Pulogebang Capai 940 Orang

Megapolitan
Pemkot Bogor Gelar Rapid Test untuk Wisatawan Selama Libur Panjang

Pemkot Bogor Gelar Rapid Test untuk Wisatawan Selama Libur Panjang

Megapolitan
TPA Rawa Kucing Hampir Penuh, Pemkot Tangerang Harapkan PLTSa Segera Terealisasi

TPA Rawa Kucing Hampir Penuh, Pemkot Tangerang Harapkan PLTSa Segera Terealisasi

Megapolitan
Massa Pedemo Bubarkan Diri, Jalan Medan Merdeka Selatan Dibuka

Massa Pedemo Bubarkan Diri, Jalan Medan Merdeka Selatan Dibuka

Megapolitan
Rapat KUPA-PPAS Tetap Dilaksanakan, Semua Peserta Dipastikan Sudah Rapid Test

Rapat KUPA-PPAS Tetap Dilaksanakan, Semua Peserta Dipastikan Sudah Rapid Test

Megapolitan
Arus Balik Libur Panjang di Bandara Soekarno-Hatta Diprediksi Terjadi 1 November

Arus Balik Libur Panjang di Bandara Soekarno-Hatta Diprediksi Terjadi 1 November

Megapolitan
Bawa Korek Kuping Jumbo, Massa Aksi Penolak UU Cipta Kerja: Mungkin Kuping Jokowi Tersumbat

Bawa Korek Kuping Jumbo, Massa Aksi Penolak UU Cipta Kerja: Mungkin Kuping Jokowi Tersumbat

Megapolitan
Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Diminta Tak Abai Mengisi 'Health Alert Card'

Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Diminta Tak Abai Mengisi "Health Alert Card"

Megapolitan
Libur Panjang, Penumpang di Terminal Pulo Gebang Capai 1.805

Libur Panjang, Penumpang di Terminal Pulo Gebang Capai 1.805

Megapolitan
Cerita Pengalaman Nonton Bioskop Kali Pertama Selama Pandemi Covid-19...

Cerita Pengalaman Nonton Bioskop Kali Pertama Selama Pandemi Covid-19...

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X