Kisah Bayi Debora dan Pentingnya Implementasi Hak atas Kesehatan

Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental. (Pasal 12 Kovenan Hak EKOSOB)

KEPALA Dinas Kesahatan DKI Jakarta, Koesmedi, menilai ada kelalaian dari pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga terkait dengan kematian bayi Tiara Debora Simanjorang (4 bulan).

Kesimpulan itu hasil penggalian data dan informasi terhadap pihak RS Mitra Keluarga, demikian dilaporkan oleh berbagai media di Indonesia akhir-akhir ini.

Polemik atas peristiwa ini mencuat setelah viral di media massa, bahwa terdapat dugaan keterlambatan penanganan oleh rumah sakit karena persoalan pembiayaan sehingga korban tidak bisa ditangani difasilitas ICU.

Meskipun, pihak rumah sakit mendalilkan bahwa mereka tetap melakukan penanganan medis secara maksimal terhadap korban, walaupun pada akhirnya korban tidak dapat diselamatkan.

Tentu kebenaran atas klaim penyebab kematian korban versi rumah sakit, problem adiministrasi dan pelayanan medis, lamanya waktu penanganan, persoalan jaminan kesehatan dengan fasilitas BPJS dan berbagai keterangan keluarga korban masih memerlukan verifikasi dari otortitas kesehatan dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI.

Akan tetapi, tidak bisa dihindari adalah rencana dari peran kepolisian yang akan melakukan pemeriksaan secara meteriil peristiwa tersebut guna menentukan ada atau tidaknya tindak pidana yang menyebabkan kematian korban. 

Baca juga: Orangtua Debora Siapkan Materi Laporan terhadap RS Mitra Keluarga

Hak atas kesehatan

Kesehatan adalah hak asasi manusia yang fundamental dan tak ternilai demi terlaksananya hak asasi manusia yang lainnya.

Setiap orang berhak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dijangkau dan kondusif bagi kehidupan manusia yang berderajat yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, maka hak atas kesehatan dapat dimaknai sebagai bagian dari seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (vide Pasal 1 angka 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM).

Oleh karena itu, maka terdapat konsekuensi perlindungan terhadap impelmentasi pelaksanaan hak atas kesehatan tersebut secara maksimal sehingga tidak ada tindakan yang bersifat mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang.

Hak atas kesehatan secara tegas telah dijamin dalam instrumen hukum dan HAM, baik nasional dan internasional. Instrumen nasional merujuk pada ketentuan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 9 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Dalam instrumen HAM internasional, hak atas kesehatan diatur melalui Pasal 25 ayat (1) dan (2) Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 dengan Resolusi 217 A (III).

Ayat (1) berbunyi, setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkannya kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya.