Ini yang Ditunggu DPRD DKI Sebelum Selesaikan Raperda Reklamasi - Kompas.com

Ini yang Ditunggu DPRD DKI Sebelum Selesaikan Raperda Reklamasi

Kompas.com - 14/09/2017, 13:24 WIB
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (26/7/2017). KOMPAS.com/JESSI CARINA Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (26/7/2017).


JAKARTA, KOMPAS.com -
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta masih menunda pembahasan dua rancangan peraturan daerah (raperda) terkait reklamasi di Teluk Jakarta, yaitu raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (ZWP3K) serta revisi Perda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, pihaknya menunda pembahasan karena masih menunggu surat dari pemerintah pusat.

"Dewan akan menunggu kejelasan status reklamasi terlebih dahulu. Kami menunggu surat dari pemerintah pusat terkait pencabutan moratorium reklamasi," ujar Triwisaksana, kepada Kompas.com, Kamis (14/9/2017).

Setelah surat dari pemerintah pusat diterima, DPRD DKI akan kembali membahas secara internal nasib dua raperda itu. Penentuan apakah raperda itu dilanjutkan atau tidak akan diputuskan dalam rapat pimpinan gabungan.

"Nanti rapat pimpinan gabungan yang memutuskan apakah raperda dilanjutkan atau tidak," kata Triwisaksana.

(baca: Luhut Pastikan Reklamasi Teluk Jakarta Dilanjutkan)

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memastikan reklamasi Teluk Jakarta, terutama di Pulau C dan Pulau D dapat dilanjutkan. Pemerintah sebelumnya melakukan moratorium terhadap kegiatan di Pulau C dan Pulau D.

"Setelah (dibahas) berlarut-larut minggu lalu kami rapatkan (masalah Pulau) C dan D sudah selesai. Semua persyaratan pengembang yang diminta Kementerian Lingkungan Hidup sudah dipenuhi, jadi tidak ada alasan berlama-lama," kata Luhut, di Gedung BPPT, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2017) sore.

Menurut Luhut, pemerintah akan mengeluarkan SK pencabutan sanksi administratif terhadap Pulau C dan D. Setelah itu, izin pengelolaan Pulau C dan D akan diberikan kembali kepada pengembang, PT Kapuk Naga Indah.

Hal ini juga menyusul dikeluarkannya sertifikat Hak Guna Bangunan Pulau D oleh Badan Pertanahan Nasional untuk PT Kapuk Naga Indah.

Kompas TV Luhut mengaku perlu bicara dengan Anies -Sandi untuk membatalkan niatnya yang berencana menghentikan proyek reklamasi.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorIndra Akuntono
Komentar

Terkini Lainnya

Jelang Pilkada Serentak 2018, Perludem Beri Tips Untuk Pemilih

Jelang Pilkada Serentak 2018, Perludem Beri Tips Untuk Pemilih

Nasional
H-3 Pilkada Jateng, Alat Peraga Kampanye Dibersihkan Hingga ke Rumah Warga

H-3 Pilkada Jateng, Alat Peraga Kampanye Dibersihkan Hingga ke Rumah Warga

Regional
Uni Emirat Arab Siap Dukung Penarikan Mundur Pemberontak Yaman

Uni Emirat Arab Siap Dukung Penarikan Mundur Pemberontak Yaman

Internasional
Pemkot Jakbar Cari Lokasi Pengganti Tempat Pembuangan Sampah yang Dikeluhkan Warga

Pemkot Jakbar Cari Lokasi Pengganti Tempat Pembuangan Sampah yang Dikeluhkan Warga

Megapolitan
Tugas Perdana dari Mendagri, Pj Gubernur Sumut Datangi Danau Toba

Tugas Perdana dari Mendagri, Pj Gubernur Sumut Datangi Danau Toba

Regional
KPU NTT Kesulitan Atur Akun Medsos yang Kampanye Saat Masa Tenang

KPU NTT Kesulitan Atur Akun Medsos yang Kampanye Saat Masa Tenang

Regional
Menengok Saluran Air Penuh Sampah di Duren Sawit

Menengok Saluran Air Penuh Sampah di Duren Sawit

Megapolitan
Cerita Korban Terpeleset Cairan Licin Diduga Oli di Pejompongan

Cerita Korban Terpeleset Cairan Licin Diduga Oli di Pejompongan

Megapolitan
415 Pengamat Internasional Terakreditasi Pantau Pemilu Turki

415 Pengamat Internasional Terakreditasi Pantau Pemilu Turki

Internasional
Jika Ada Polisi Tidak Netral di Pilkada Jabar, Laporkan ke Kapolda

Jika Ada Polisi Tidak Netral di Pilkada Jabar, Laporkan ke Kapolda

Regional
Nurdin Halid Ungkap Ada Menteri Intervensi Pilkada Sulsel Sampai Ancam Bupati

Nurdin Halid Ungkap Ada Menteri Intervensi Pilkada Sulsel Sampai Ancam Bupati

Regional
Antisipasi 'Serangan Fajar' di Pilkada Jatim, PDI-P Intruksikan Kadernya Ronda

Antisipasi "Serangan Fajar" di Pilkada Jatim, PDI-P Intruksikan Kadernya Ronda

Nasional
'Baju Kertasku', Saat Kertas Bekas Jadi Berkah Bagi Keluarga Tak Mampu

"Baju Kertasku", Saat Kertas Bekas Jadi Berkah Bagi Keluarga Tak Mampu

Megapolitan
Dorong Pilkada Damai, MUI dan Polda Jabar Gelar Halal Bihalal dan Istigtsah

Dorong Pilkada Damai, MUI dan Polda Jabar Gelar Halal Bihalal dan Istigtsah

Regional
Basarnas akan Menganalisa Temuan Objek di Kedalaman 490 Meter di Danau Toba

Basarnas akan Menganalisa Temuan Objek di Kedalaman 490 Meter di Danau Toba

Regional

Close Ads X