Kompas.com - 14/09/2017, 13:24 WIB
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (26/7/2017). KOMPAS.com/JESSI CARINA Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (26/7/2017).
Penulis Jessi Carina
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta masih menunda pembahasan dua rancangan peraturan daerah (raperda) terkait reklamasi di Teluk Jakarta, yaitu raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (ZWP3K) serta revisi Perda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, pihaknya menunda pembahasan karena masih menunggu surat dari pemerintah pusat.

"Dewan akan menunggu kejelasan status reklamasi terlebih dahulu. Kami menunggu surat dari pemerintah pusat terkait pencabutan moratorium reklamasi," ujar Triwisaksana, kepada Kompas.com, Kamis (14/9/2017).

Setelah surat dari pemerintah pusat diterima, DPRD DKI akan kembali membahas secara internal nasib dua raperda itu. Penentuan apakah raperda itu dilanjutkan atau tidak akan diputuskan dalam rapat pimpinan gabungan.

"Nanti rapat pimpinan gabungan yang memutuskan apakah raperda dilanjutkan atau tidak," kata Triwisaksana.

(baca: Luhut Pastikan Reklamasi Teluk Jakarta Dilanjutkan)

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memastikan reklamasi Teluk Jakarta, terutama di Pulau C dan Pulau D dapat dilanjutkan. Pemerintah sebelumnya melakukan moratorium terhadap kegiatan di Pulau C dan Pulau D.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Setelah (dibahas) berlarut-larut minggu lalu kami rapatkan (masalah Pulau) C dan D sudah selesai. Semua persyaratan pengembang yang diminta Kementerian Lingkungan Hidup sudah dipenuhi, jadi tidak ada alasan berlama-lama," kata Luhut, di Gedung BPPT, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2017) sore.

Menurut Luhut, pemerintah akan mengeluarkan SK pencabutan sanksi administratif terhadap Pulau C dan D. Setelah itu, izin pengelolaan Pulau C dan D akan diberikan kembali kepada pengembang, PT Kapuk Naga Indah.

Hal ini juga menyusul dikeluarkannya sertifikat Hak Guna Bangunan Pulau D oleh Badan Pertanahan Nasional untuk PT Kapuk Naga Indah.

Kompas TV Luhut mengaku perlu bicara dengan Anies -Sandi untuk membatalkan niatnya yang berencana menghentikan proyek reklamasi.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Transjakarta Limpahkan Biaya Rumah Sakit Korban Kecelakaan di Cawang ke Operator Bus

Transjakarta Limpahkan Biaya Rumah Sakit Korban Kecelakaan di Cawang ke Operator Bus

Megapolitan
BPOM Periksa Sampel Nasi Kotak dari PSI yang Sebabkan Warga Koja Keracunan

BPOM Periksa Sampel Nasi Kotak dari PSI yang Sebabkan Warga Koja Keracunan

Megapolitan
Tersangka Pelaku Ekshibisionisme di Sudirman Ingin Wujudkan Fantasi Seksualnya

Tersangka Pelaku Ekshibisionisme di Sudirman Ingin Wujudkan Fantasi Seksualnya

Megapolitan
Mau Pakai Data Dukcapil untuk Kurangi Target Vaksinasi Covid-19 , Wali Kota Depok: Siap-siap PPKM Level 1

Mau Pakai Data Dukcapil untuk Kurangi Target Vaksinasi Covid-19 , Wali Kota Depok: Siap-siap PPKM Level 1

Megapolitan
Wali Kota Depok Klaim 25 Kelurahan Bebas Kasus Aktif Covid-19

Wali Kota Depok Klaim 25 Kelurahan Bebas Kasus Aktif Covid-19

Megapolitan
Dalami Riwayat Kesehatan Korban, Polisi Bakal Panggil Istri Sopir Transjakarta yang Tewas dalam Kecelakaan

Dalami Riwayat Kesehatan Korban, Polisi Bakal Panggil Istri Sopir Transjakarta yang Tewas dalam Kecelakaan

Megapolitan
14 Warga Sekolah di Tangsel Reaktif, Dinkes: Negatif Covid-19 Setelah Dites PCR

14 Warga Sekolah di Tangsel Reaktif, Dinkes: Negatif Covid-19 Setelah Dites PCR

Megapolitan
2 Maling Motor Ditangkap dan Digebuk Warga di Duren Sawit

2 Maling Motor Ditangkap dan Digebuk Warga di Duren Sawit

Megapolitan
Fakta Pria Masturbasi di Jok Motor Perempuan, Kerap Buntuti Wanita lalu Halusinasi Sedang Kencan

Fakta Pria Masturbasi di Jok Motor Perempuan, Kerap Buntuti Wanita lalu Halusinasi Sedang Kencan

Megapolitan
Polisi Periksa Satpam RS di Salemba Terkait Dugaan Pengeroyokan yang Tewaskan Warga

Polisi Periksa Satpam RS di Salemba Terkait Dugaan Pengeroyokan yang Tewaskan Warga

Megapolitan
Kendaraan Tak Lulus Uji Emisi Bisa Ditilang hingga Dikenakan Tarif Parkir Tertinggi

Kendaraan Tak Lulus Uji Emisi Bisa Ditilang hingga Dikenakan Tarif Parkir Tertinggi

Megapolitan
26 Kasus Pelecehan Seksual di Kota Bekasi dan Perlunya Sikap Menolak Damai dengan Pelaku

26 Kasus Pelecehan Seksual di Kota Bekasi dan Perlunya Sikap Menolak Damai dengan Pelaku

Megapolitan
PDAM Klaim Sudah Bertahap Salurkan Ganti Rugi untuk Korban Jatuhnya Crane di Depok

PDAM Klaim Sudah Bertahap Salurkan Ganti Rugi untuk Korban Jatuhnya Crane di Depok

Megapolitan
Agar Tak Kena Tilang di Jakarta, Simak Kriteria Kendaraan Lulus Uji Emisi Ini

Agar Tak Kena Tilang di Jakarta, Simak Kriteria Kendaraan Lulus Uji Emisi Ini

Megapolitan
Cerita Damkar Satu Jam Evakuasi Sopir Transjakarta yang Terjepit Kemudi

Cerita Damkar Satu Jam Evakuasi Sopir Transjakarta yang Terjepit Kemudi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.