Djarot: DPRD Minta Biaya Kunjungan ke Luar Negeri Naik Tiga Kali Lipat

Kompas.com - 02/10/2017, 10:54 WIB
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila di Lapangan IRTI Monas, Senin (2/10/2017). KOMPAS.com/JESSI CARINA Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila di Lapangan IRTI Monas, Senin (2/10/2017).
Penulis Jessi Carina
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, DPRD DKI Jakarta meminta kenaikan biaya perjalanan ke luar negeri. Menurut Djarot, jumlah yang diminta bisa mencapai tiga kali lipat dari yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010.

"Masa yang diminta itu tiga kali dari SK Menteri Keuangan? Tidak bisa, harus sama karena itu berlaku bagi ASN (aparatur sipil negara) dan non-ASN," kata Djarot di Lapangan IRTI Monumen Nasional, Senin (2/10/2017).

Djarot mengatakan, biaya perjalanan ke luar negeri bagi anggota Dewan sudah diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Peraturan itu bukan hanya untuk anggota Dewan melainkan juga ASN di Pemprov DKI Jakarta. Jika ada perubahan biaya perjalanan, seluruh biaya untuk ASN juga ikut berubah.

Lihat juga: Djarot Tolak Permintaan DPRD DKI Sekali Rapat Dibayar Rp 3 Juta

Masalah biaya perjalanan anggota Dewan yang belum disepakati itu menjadi salah satu penyebab pengesahan APBD-Perubahan DKI Jakarta 2017 tertunda. Ada beberapa hal terkait pergub tunjangan anggota Dewan yang belum disepakati. Selain masalah biaya ke luar negeri, Djarot juga tidak sepakat dengan masalah permintaan tunjangan rapat.

"Ada biaya rapat, satu orang pimpinan itu Rp 3 juta sekali rapat, kemudian maksimal satu hari tiga kali rapat. Saya enggak mau!" ujar Djarot.

Djarot berharap DPRD DKI Jakarta bisa memisahkan masalah pengesahan APBD-P dengan pergub hak keuangan anggota Dewan. Dengan demikian, APBD-P bisa disahkan terlebih dahulu sebelum pergub diteken.

Baca juga: Djarot Tolak Kenaikan Tunjangan DPRD DKI karena Dianggap Fantastis

"Saya tidak mau di akhir-akhir ini kemudian saling sandera, lurus saja sesuai aturan itu saja. Makanya APBD-P disetujui dulu, Alhamdulilah, baru pergubnya," kata Djarot.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penyelam Berburu Petunjuk Korban Sriwijaya Air: Dari Rosario, Cincin, Dompet, hingga Ponsel

Penyelam Berburu Petunjuk Korban Sriwijaya Air: Dari Rosario, Cincin, Dompet, hingga Ponsel

Megapolitan
Seluruh Kelurahan di Jakarta Miliki Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Tugu Utara

Seluruh Kelurahan di Jakarta Miliki Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Tugu Utara

Megapolitan
Satpol PP DKI Catat 1.056 Pelanggaran PSBB Saat Akhir Pekan

Satpol PP DKI Catat 1.056 Pelanggaran PSBB Saat Akhir Pekan

Megapolitan
UPDATE 17 Januari: Bertambah 3.395 Kasus, Covid-19 di Jakarta Kini 227.365

UPDATE 17 Januari: Bertambah 3.395 Kasus, Covid-19 di Jakarta Kini 227.365

Megapolitan
Kisah Penggali Kubur Jenazah Covid-19, Antara Rasa Khawatir dan Dedikasi Kerja

Kisah Penggali Kubur Jenazah Covid-19, Antara Rasa Khawatir dan Dedikasi Kerja

Megapolitan
Kematian Akibat Covid-19 di Jakarta Meningkat, Diduga Akibat Nakes yang Mulai Kelelahan

Kematian Akibat Covid-19 di Jakarta Meningkat, Diduga Akibat Nakes yang Mulai Kelelahan

Megapolitan
Lokasi Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19 di TPU Srengseng Sawah Segera Penuh

Lokasi Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19 di TPU Srengseng Sawah Segera Penuh

Megapolitan
Kekurangan Personil, Jadi Alasan Pelaku Usaha Masih Melanggar PPKM di Kecamatan Cipondoh

Kekurangan Personil, Jadi Alasan Pelaku Usaha Masih Melanggar PPKM di Kecamatan Cipondoh

Megapolitan
Kisah Para Pahlawan Dibalik Evakuasi Sriwijaya Air SJ 182. . .

Kisah Para Pahlawan Dibalik Evakuasi Sriwijaya Air SJ 182. . .

Megapolitan
Jakarta Krisis Covid-19, Pimpinan Komisi E Minta Anies Blusukan Cegah Penularan

Jakarta Krisis Covid-19, Pimpinan Komisi E Minta Anies Blusukan Cegah Penularan

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Tak Merasa Efek Samping Setelah Divaksin Covid-19

Wali Kota Tangerang Tak Merasa Efek Samping Setelah Divaksin Covid-19

Megapolitan
Sopir Ojol Dikeroyok Pengendara Mobil di Kebayoran Lama

Sopir Ojol Dikeroyok Pengendara Mobil di Kebayoran Lama

Megapolitan
Melanggar PPKM, Kafe dan Tempat Fitness di Cipondoh Ditutup

Melanggar PPKM, Kafe dan Tempat Fitness di Cipondoh Ditutup

Megapolitan
Pengendara Motor Kebutan-kebutan di Sekitar Istana, Diberhentikan, Kena Sanksi Push Up

Pengendara Motor Kebutan-kebutan di Sekitar Istana, Diberhentikan, Kena Sanksi Push Up

Megapolitan
Terapkan PSBB, Jakarta Keluar dari 10 Besar Kota Termacet Dunia

Terapkan PSBB, Jakarta Keluar dari 10 Besar Kota Termacet Dunia

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X