Mal Pelayanan Publik DKI Punya 328 Layanan

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Diah Natalisa menyebut dalam pengoperasian perdananya, Mal Pelayanan Publik yang digagas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah memiliki 328 jenis layanan dan perizinan.

"Kementerian atau lembaga yang sudah mulai bergabung saat ini diinventarisasi ada 328 jenis layanan, 296 berasal daro Pemda DKI, 32 lainnya dari tujuh kementerian maupun lembaga," kata Diah, di Mal Pelayanan Publik, Minggu (8/10/2017).

Pemprov DKI Jakarta menempatkan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal di gedung itu. Ada pula layanan dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.

Adapun kementerian, lembaga, dan perusahaan yang membuka layanan serupa yakni Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agraria, Kementerian Keuangan, Badan Koordinas Penanaman Modal, Kepolisian, PLN, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

(baca: Djarot Cek Kesiapan Mal Pelayanan Publik di Rasuna Said)

Lembaga non-Pemprov DKI tersebut ditempatkan di lantai tiga. Sementara layanan Pemprov DKI ditempatkan di lantai satu dan dua.

Diah meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat agar layanan ini ditambah.

"Semoga berkembang tidak hanya pemda dan pemerintah pusat, nanti ada Kabupaten, BUMN, BUMD, maupun pelayanan perusahaan swasta yang bermuars untuk pelayanan publik," ujar Diah.

Menanggapi hal itu, Djarot mengajak seluruh instansi ikut membuka booth sehingga gedung tersebut benar-benar menjadi Mal Pelayanan Publik.

"Kalau perlu ditambah satu lantai lagi, lantai empat jadi front office layanan. Semakin banyak, selayaknya seperti mal sehingga mereka bisa berbelanja. Warga masyarakat tinggal datang di sini, satu pintu selesai di sini dengan kepastian," ujar Djarot.