Kekurangan PNS Tak Pengaruhi Pelayanan DKI terhadap Warga

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, kekurangan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memengaruhi pelayanan yang diberikan kepada warga.

Agar pelayanan yang diberikan kepada warga tetap maksimal, Pemprov DKI Jakarta merekrut pegawai kontrak, salah satunya pegawai PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu) Dinas Perhubungan.

"Kemudian PTSP kami ada nganter-nganter berkas pake motor itu namanya AJIB, antar jemput izin bermotor, itu karena memang kami enggak punya petugas. Jadi buat servis masyarakat ya terpaksa kami rekrutmen," ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (12/10/2017).

Baca juga: Atasi Kekurangan PNS DKI, Struktur Tak Efektif Akan Dilebur

Pemprov DKI Jakarta juga merekrut guru kontrak untuk mengajar di sekolah-sekolah negeri. Sebab, kekurangan PNS paling banyak di sektor pendidikan.

"Kalau orang bilang guru cukup, salah ya, karena sekarang ini realitasnya di lapangan itu ada guru-guru honor yang kami kontrak dengan UMP (upah minimum provinsi), berarti memang kurang," kata dia.

Menurut Saefullah, warga pun puas dengan pelayanan yang diberikan Pemprov DKI Jakarta. Hal itu terbukti dari tingginya persentase survei yang dilakukan beberapa lembaga survei.

"(Pelayanan) malah kami tingkatkan. Tingkat kepuasan terhadap layanan di DKI bagus gitu lho, 74 persen kan bagus ya, hampir 75," ucap Saefullah.

DKI Jakarta masih kekurangan sekitar 12.000 PNS. Kekurangan itu terjadi karena adanya ledakan jumlah PNS yang pensiun di berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam tiga tahun terakhir. Setiap tahun, ada sekitar 2.000-3.000 PNS yang pensiun di Jakarta.