Peninggalan Ahok-Djarot yang Dibangga-banggakan...

Kompas.com - 13/10/2017, 08:52 WIB
Karikatur di Harian Kompas edisi Minggu (20/12/2015) tentang e-budgeting. Pengusaha bisa memanfaatkan belanja pemerintah melalui e-katalog untuk menawarkan produk-produknya. Produsen motor beroda tiga Kozomi melakukan hal itu bekerja sama dengan sejak setahun silam melalui Lembaga Kebijakan Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Ada kenaikan penjualan produk, kata Presiden Direktur Nozomi Leo Zahar. 
Josephus PrimusKarikatur di Harian Kompas edisi Minggu (20/12/2015) tentang e-budgeting. Pengusaha bisa memanfaatkan belanja pemerintah melalui e-katalog untuk menawarkan produk-produknya. Produsen motor beroda tiga Kozomi melakukan hal itu bekerja sama dengan sejak setahun silam melalui Lembaga Kebijakan Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Ada kenaikan penjualan produk, kata Presiden Direktur Nozomi Leo Zahar.
Penulis Jessi Carina
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu hal yang menjadi peninggalan pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat adalah sebuah sistem penganggaran berbasis elektronik bernama e-budgeting. Sistem ini mulai digunakan pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015.

Dalam sistem ini, hanya beberapa orang yang memiliki password untuk masuk ke dalam sistem. Segala perubahan yang terjadi dalam sistem akan terlibat sehingga akan ketahuan jika ada yang mengurangi atau menambah anggaran.

Oleh karena itu, biasanya proses input sistem e-budgeting dilakukan bersama-sama semua SKPD di satu ruangan besar. Sistem ini tetap digunakan sampai pembahasan anggaran yang terakhir yaitu APBD-Perubahan 2017. Selain e-budgeting, Pemprov DKI juga menggunakan e-planing dan e-musrenbang.

"Di masa lalu dengan sistem keuangan yang tidak berdasarkan e-budgeting maka mudah sekali program yang tidak strategis, yang ngaco itu masuk," kata Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dalam wawancara khusus bersama Kompas.com, Senin (4/9/2017).

 Baca: Ahok: E-budgeting APBD Tetap Jalan, Kecuali Gubernurnya Tidak Mau

Djarot mengatakan, sistem ini bisa mengeliminasi kebocoran anggaran dalam APBD. Dia berharap tidak ada lagi kasus-kasus mark up anggaran atau anggaran siluman seperti yang dulu disebut Ahok.

Baca: Ahok: Ada UPS Nenek Lo!

"Bayangkan kasus UPS tidak akan bisa muncul. Proyek fiktif enggak akan bisa muncul," ujar Djarot.

Djarot mengatakan sistem ini semakin baik karena didukung dengan pola transaksi non-tunai atau cashless. Kemudian, pembukuan di Pemprov DKI Jakarta juga dilakukan setiap hari seperti yang terjadi di bank-bank. Dengan semua upaya ini, dia yakin anggaran di DKI Jakarta tidak akan lari ke kantong-kantong yang salah.

Baca: Anak Buah Ridwan Kamil Belajar E-Budgeting ke Pemprov DKI Jakarta

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Bekasi Janjikan Gaji ke-13 PNS Dibayar Penuh Pekan Ini

Pemkot Bekasi Janjikan Gaji ke-13 PNS Dibayar Penuh Pekan Ini

Megapolitan
PSBB Transisi Jakarta Direncanakan Akan Diperpanjang Lagi 14 Hari

PSBB Transisi Jakarta Direncanakan Akan Diperpanjang Lagi 14 Hari

Megapolitan
Kanalisasi Angkot dan Motor Akan Digencarkan di Jalan Margonda Raya Depok

Kanalisasi Angkot dan Motor Akan Digencarkan di Jalan Margonda Raya Depok

Megapolitan
Stasiun Pondok Ranji Direvitalisasi, Akses Masuk hingga Lahan Parkir Akan Ditambah

Stasiun Pondok Ranji Direvitalisasi, Akses Masuk hingga Lahan Parkir Akan Ditambah

Megapolitan
Pengendara Motor yang Masuk Jalur Cepat di Margonda Akan Kena Tilang Elektronik

Pengendara Motor yang Masuk Jalur Cepat di Margonda Akan Kena Tilang Elektronik

Megapolitan
ASN Positif Covid-19, Ditjen Imigrasi Kemenkumham Tutup Salah Satu Gedung Selama 10 Hari

ASN Positif Covid-19, Ditjen Imigrasi Kemenkumham Tutup Salah Satu Gedung Selama 10 Hari

Megapolitan
Pemkot Jakpus Pakai Peti Jenazah untuk Ingatkan Warga Bahaya Covid-19

Pemkot Jakpus Pakai Peti Jenazah untuk Ingatkan Warga Bahaya Covid-19

Megapolitan
Wakapolri: Tangkap Penyebar Berita Hoaks Terkait Covid-19

Wakapolri: Tangkap Penyebar Berita Hoaks Terkait Covid-19

Megapolitan
Warga Terlibat Cekcok Saat Antre Perpanjang SIM di Metropolitan Mall Bekasi

Warga Terlibat Cekcok Saat Antre Perpanjang SIM di Metropolitan Mall Bekasi

Megapolitan
Mini Cooper Hilang Kendali Tabrak Tiang MRT, Pengendara Tak Sadarkan Diri

Mini Cooper Hilang Kendali Tabrak Tiang MRT, Pengendara Tak Sadarkan Diri

Megapolitan
Wakapolri Ancam Copot Kapolsek hingga Kapolda yang Tak Serius Tangani Covid-19

Wakapolri Ancam Copot Kapolsek hingga Kapolda yang Tak Serius Tangani Covid-19

Megapolitan
Nilai Rapor Jadi Pertimbangan Lulus Ujian SIMAK UI

Nilai Rapor Jadi Pertimbangan Lulus Ujian SIMAK UI

Megapolitan
Pilkada Depok, PSI Manfaatkan Kesempatan untuk Perkuat Mesin Partai

Pilkada Depok, PSI Manfaatkan Kesempatan untuk Perkuat Mesin Partai

Megapolitan
[HOAKS] Data BIN Tetapkan Jakarta Zona Hitam Covid-19

[HOAKS] Data BIN Tetapkan Jakarta Zona Hitam Covid-19

Megapolitan
Ditjen Perkeretapian Hentikan Pembongkaran Struktur Bata Kuno di Proyek DDT Stasiun Bekasi

Ditjen Perkeretapian Hentikan Pembongkaran Struktur Bata Kuno di Proyek DDT Stasiun Bekasi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X