Peninggalan Ahok-Djarot yang Dibangga-banggakan...

Kompas.com - 13/10/2017, 08:52 WIB
Karikatur di Harian Kompas edisi Minggu (20/12/2015) tentang e-budgeting. Pengusaha bisa memanfaatkan belanja pemerintah melalui e-katalog untuk menawarkan produk-produknya. Produsen motor beroda tiga Kozomi melakukan hal itu bekerja sama dengan sejak setahun silam melalui Lembaga Kebijakan Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Ada kenaikan penjualan produk, kata Presiden Direktur Nozomi Leo Zahar. 
Josephus Primus Karikatur di Harian Kompas edisi Minggu (20/12/2015) tentang e-budgeting. Pengusaha bisa memanfaatkan belanja pemerintah melalui e-katalog untuk menawarkan produk-produknya. Produsen motor beroda tiga Kozomi melakukan hal itu bekerja sama dengan sejak setahun silam melalui Lembaga Kebijakan Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Ada kenaikan penjualan produk, kata Presiden Direktur Nozomi Leo Zahar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu hal yang menjadi peninggalan pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat adalah sebuah sistem penganggaran berbasis elektronik bernama e-budgeting. Sistem ini mulai digunakan pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015.

Dalam sistem ini, hanya beberapa orang yang memiliki password untuk masuk ke dalam sistem. Segala perubahan yang terjadi dalam sistem akan terlibat sehingga akan ketahuan jika ada yang mengurangi atau menambah anggaran.

Oleh karena itu, biasanya proses input sistem e-budgeting dilakukan bersama-sama semua SKPD di satu ruangan besar. Sistem ini tetap digunakan sampai pembahasan anggaran yang terakhir yaitu APBD-Perubahan 2017. Selain e-budgeting, Pemprov DKI juga menggunakan e-planing dan e-musrenbang.

"Di masa lalu dengan sistem keuangan yang tidak berdasarkan e-budgeting maka mudah sekali program yang tidak strategis, yang ngaco itu masuk," kata Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dalam wawancara khusus bersama Kompas.com, Senin (4/9/2017).


 Baca: Ahok: E-budgeting APBD Tetap Jalan, Kecuali Gubernurnya Tidak Mau

Djarot mengatakan, sistem ini bisa mengeliminasi kebocoran anggaran dalam APBD. Dia berharap tidak ada lagi kasus-kasus mark up anggaran atau anggaran siluman seperti yang dulu disebut Ahok.

Baca: Ahok: Ada UPS Nenek Lo!

"Bayangkan kasus UPS tidak akan bisa muncul. Proyek fiktif enggak akan bisa muncul," ujar Djarot.

Djarot mengatakan sistem ini semakin baik karena didukung dengan pola transaksi non-tunai atau cashless. Kemudian, pembukuan di Pemprov DKI Jakarta juga dilakukan setiap hari seperti yang terjadi di bank-bank. Dengan semua upaya ini, dia yakin anggaran di DKI Jakarta tidak akan lari ke kantong-kantong yang salah.

Baca: Anak Buah Ridwan Kamil Belajar E-Budgeting ke Pemprov DKI Jakarta

Halaman Berikutnya
Halaman:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorAna Shofiana Syatiri
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Kasus 22 Mei, Saksi Sebut Massa yang Datang Larut Malam Langsung Rusuh

Kasus 22 Mei, Saksi Sebut Massa yang Datang Larut Malam Langsung Rusuh

Megapolitan
Pro Kontra Pin Emas Anggota DPRD DKI, Ada yang Ingin Jual hingga Anggap Tradisi

Pro Kontra Pin Emas Anggota DPRD DKI, Ada yang Ingin Jual hingga Anggap Tradisi

Megapolitan
Saksi Kasus 22 Mei: Setelah Nyanyian 'Polisi Jangan Ikut Kompetisi', Masa Mulai Rusuh

Saksi Kasus 22 Mei: Setelah Nyanyian "Polisi Jangan Ikut Kompetisi", Masa Mulai Rusuh

Megapolitan
Yakin Formula E Untungkan Pengusaha, Ketua DPRD DKI Nilai Pemprov Pasti Ikut Kecipratan

Yakin Formula E Untungkan Pengusaha, Ketua DPRD DKI Nilai Pemprov Pasti Ikut Kecipratan

Megapolitan
Ketua DPRD DKI: Kebijakan Pembatasan Usia Kendaraan Itu Diskriminasi

Ketua DPRD DKI: Kebijakan Pembatasan Usia Kendaraan Itu Diskriminasi

Megapolitan
Parkir Liar di Kawasan Setiabudi, Puluhan Motor Digembosi Dishub

Parkir Liar di Kawasan Setiabudi, Puluhan Motor Digembosi Dishub

Megapolitan
Tiga Perusahaan BUMN Menangkan Lelang Jakarta International Stadium

Tiga Perusahaan BUMN Menangkan Lelang Jakarta International Stadium

Megapolitan
Pengeroyokan Siswi di Bekasi oleh Alumnus, Dituduh Merusak Rumah Tangga dan Terus Diteror

Pengeroyokan Siswi di Bekasi oleh Alumnus, Dituduh Merusak Rumah Tangga dan Terus Diteror

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Hari Ini, Siap-siap Hujan Lokal di Jaksel dan Tangerang

Prakiraan Cuaca Hari Ini, Siap-siap Hujan Lokal di Jaksel dan Tangerang

Megapolitan
Pemerkosa Rayu Korban dengan Miras yang Disebut Penambah Nafsu Makan

Pemerkosa Rayu Korban dengan Miras yang Disebut Penambah Nafsu Makan

Megapolitan
Terdakwa Kerusuhan 21-22 Mei Mengaku Disiksa Polisi Saat Penangkapan

Terdakwa Kerusuhan 21-22 Mei Mengaku Disiksa Polisi Saat Penangkapan

Megapolitan
Anggota DPRD DKI Boleh Memakai Pin Replika atau Buatan Sendiri

Anggota DPRD DKI Boleh Memakai Pin Replika atau Buatan Sendiri

Megapolitan
Jakarta International Literary Festival 2019 Bertujuan Perkenalkan Penulis Luar

Jakarta International Literary Festival 2019 Bertujuan Perkenalkan Penulis Luar

Megapolitan
Bacaan Liar Warnai Jakarta International Literary Festival (JILF) 2019

Bacaan Liar Warnai Jakarta International Literary Festival (JILF) 2019

Megapolitan
Polisi Imbau Korban Lain yang Terima Obat Kedaluwarsa agar Melapor

Polisi Imbau Korban Lain yang Terima Obat Kedaluwarsa agar Melapor

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X