Peninggalan Ahok-Djarot yang Dibangga-banggakan...

Kompas.com - 13/10/2017, 08:52 WIB
Karikatur di Harian Kompas edisi Minggu (20/12/2015) tentang e-budgeting. Pengusaha bisa memanfaatkan belanja pemerintah melalui e-katalog untuk menawarkan produk-produknya. Produsen motor beroda tiga Kozomi melakukan hal itu bekerja sama dengan sejak setahun silam melalui Lembaga Kebijakan Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Ada kenaikan penjualan produk, kata Presiden Direktur Nozomi Leo Zahar. 
Josephus PrimusKarikatur di Harian Kompas edisi Minggu (20/12/2015) tentang e-budgeting. Pengusaha bisa memanfaatkan belanja pemerintah melalui e-katalog untuk menawarkan produk-produknya. Produsen motor beroda tiga Kozomi melakukan hal itu bekerja sama dengan sejak setahun silam melalui Lembaga Kebijakan Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Ada kenaikan penjualan produk, kata Presiden Direktur Nozomi Leo Zahar.
Penulis Jessi Carina
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu hal yang menjadi peninggalan pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat adalah sebuah sistem penganggaran berbasis elektronik bernama e-budgeting. Sistem ini mulai digunakan pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015.

Dalam sistem ini, hanya beberapa orang yang memiliki password untuk masuk ke dalam sistem. Segala perubahan yang terjadi dalam sistem akan terlibat sehingga akan ketahuan jika ada yang mengurangi atau menambah anggaran.

Oleh karena itu, biasanya proses input sistem e-budgeting dilakukan bersama-sama semua SKPD di satu ruangan besar. Sistem ini tetap digunakan sampai pembahasan anggaran yang terakhir yaitu APBD-Perubahan 2017. Selain e-budgeting, Pemprov DKI juga menggunakan e-planing dan e-musrenbang.

"Di masa lalu dengan sistem keuangan yang tidak berdasarkan e-budgeting maka mudah sekali program yang tidak strategis, yang ngaco itu masuk," kata Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dalam wawancara khusus bersama Kompas.com, Senin (4/9/2017).

 Baca: Ahok: E-budgeting APBD Tetap Jalan, Kecuali Gubernurnya Tidak Mau

Djarot mengatakan, sistem ini bisa mengeliminasi kebocoran anggaran dalam APBD. Dia berharap tidak ada lagi kasus-kasus mark up anggaran atau anggaran siluman seperti yang dulu disebut Ahok.

Baca: Ahok: Ada UPS Nenek Lo!

"Bayangkan kasus UPS tidak akan bisa muncul. Proyek fiktif enggak akan bisa muncul," ujar Djarot.

Djarot mengatakan sistem ini semakin baik karena didukung dengan pola transaksi non-tunai atau cashless. Kemudian, pembukuan di Pemprov DKI Jakarta juga dilakukan setiap hari seperti yang terjadi di bank-bank. Dengan semua upaya ini, dia yakin anggaran di DKI Jakarta tidak akan lari ke kantong-kantong yang salah.

Baca: Anak Buah Ridwan Kamil Belajar E-Budgeting ke Pemprov DKI Jakarta

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Siap-siap, Pendatang Tanpa SIKM Harus Bayar Tes Swab Rp 1,2 Juta

Siap-siap, Pendatang Tanpa SIKM Harus Bayar Tes Swab Rp 1,2 Juta

Megapolitan
Masjid Al Munawar Pancoran Gelar Shalat Jumat dengan Protokol Pencegahan Covid-19

Masjid Al Munawar Pancoran Gelar Shalat Jumat dengan Protokol Pencegahan Covid-19

Megapolitan
PPNI Terima 300 Aduan Perawat Terkait THR Lebaran

PPNI Terima 300 Aduan Perawat Terkait THR Lebaran

Megapolitan
Lagi, 3 Warga Lenteng Agung yang Pulang dari Mudik Lolos di Check Point

Lagi, 3 Warga Lenteng Agung yang Pulang dari Mudik Lolos di Check Point

Megapolitan
Curhat Ibu Hamil di Tengah Pandemi Covid-19, Panik hingga Berencana Lahiran di Rumah

Curhat Ibu Hamil di Tengah Pandemi Covid-19, Panik hingga Berencana Lahiran di Rumah

Megapolitan
Sebanyak 50 Pedagang Pasar Perumnas Klender Kembali Jalani Tes Swab Covid-19

Sebanyak 50 Pedagang Pasar Perumnas Klender Kembali Jalani Tes Swab Covid-19

Megapolitan
Anies Pangkas 25 Persen TKD PNS untuk Dialihkan Jadi Dana Bansos

Anies Pangkas 25 Persen TKD PNS untuk Dialihkan Jadi Dana Bansos

Megapolitan
Seorang Positif Corona, 14 Orang yang Tinggal Serumah Diisolasi di Mushala

Seorang Positif Corona, 14 Orang yang Tinggal Serumah Diisolasi di Mushala

Megapolitan
Penularan Covid-19 Masih Terjadi di Depok, Warga Diminta Lebih Waspada

Penularan Covid-19 Masih Terjadi di Depok, Warga Diminta Lebih Waspada

Megapolitan
Datang ke Pasar Malam Tanpa Masker, 10 Orang Didenda Satpol PP

Datang ke Pasar Malam Tanpa Masker, 10 Orang Didenda Satpol PP

Megapolitan
UI Disuntik Rp 2,5 Miliar oleh Perusahaan Batubara untuk Produksi 100 Ventilator

UI Disuntik Rp 2,5 Miliar oleh Perusahaan Batubara untuk Produksi 100 Ventilator

Megapolitan
Pendatang Tanpa SIKM yang Dikarantina Harus Tes Covid-19 dengan Biaya Pribadi

Pendatang Tanpa SIKM yang Dikarantina Harus Tes Covid-19 dengan Biaya Pribadi

Megapolitan
Apa Bedanya Bansos PSBB dan Bansos Program KSBB?

Apa Bedanya Bansos PSBB dan Bansos Program KSBB?

Megapolitan
Ini 4 Jalur PPDB 2020 untuk SD dan SMP di Kota Bekasi serta Kuotanya

Ini 4 Jalur PPDB 2020 untuk SD dan SMP di Kota Bekasi serta Kuotanya

Megapolitan
Kantongi Surat Bebas Covid-19, 2 Penumpang KA Luar Biasa yang Tak Punya SIKM Tidak Dites Ulang

Kantongi Surat Bebas Covid-19, 2 Penumpang KA Luar Biasa yang Tak Punya SIKM Tidak Dites Ulang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X