Empat Kontroversi Anies Baswedan Saat Berlalu Lintas

4. Menerobos sistem satu arah di Puncak 

Lima hari setelah dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta atau pada Sabtu lalu Anies langsung menerima kritik keras terkait penerobosan sistem satu arah di Puncak.

Kritik pertama justru datang dari Kepolisian Bogor karena tak seperti pejabat dan pengguna jalan lainnya, Anies disebut tak mau mengambil jalan alternatif.

Anies saat itu ingin menghadiri acara pelantikan kepengurusan Keluarga Alumni Gadjah Mada (Kagama) di Kebun Raya Bogor.

Anies dijadwalkan tiba di acara tersebut jam 10.00 WIB, setelah mengikuti acara PNS Pemprov DKI Jakarta di area perkebunan teh Gunung Mas, Puncak, Bogor. Namun, Anies baru datang sekitar pukul 11.40 WIB.

Kasat Lantas Polres Bogor Ajun Komisaris Hasby Ristama menjelaskan, Anies turun dari arah Puncak menuju Bogor saat polisi sedang menerapkan sistem satu arah (one way) ke arah Puncak. Dengan demikian, otomatis kendaraan yang diprioritaskan adalah yang melaju dari arah Jakarta menuju Puncak.

"Justru, Pak Anies meminta kami membuka julur pada saat oneway. Padahal kami sudah minta beliau agar melintas jalur alternatif, tapi tidak mau," kata Hasby, saat dikonfirmasi.

Hasby menyayangkan sikap Pemprov DKI Jakarta yang tidak berkoordinasi dengan kepolisian setempat guna mengatur rekayasa lalu lintas.

"Bila berkoordinasi, kami pun bisa memberikan gambaran situasi Jalur Puncak. Seharusnya penyelenggara (Pemprov Jakarta) juga memaksimalkan kendaraan bus bila ingin pergi rombongan sehingga tidak membeludaknya kendaraan di Puncak," kata Hasby.

Sekitar 8.000 pegawai Pemprov DKI Jakarta diperkirakan hadir di acara itu dan mereka menggunakan mobil. Kemacetan pun tak terhindarkan.

Sementara itu, melalui keterangan tertulisnya, juru bicara Anies-Sandi, Naufal Firman Yusak menampik kabar yang menyebutkan adanya penilangan sejumlah mobil rombongan gubernur tersebut.

"Tidak benar adanya penilangan terhadap rangkaian Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan. Perjalanan dari gerbang tol Ciawi sudah dikawal oleh Polres Bogor dan Dishub Bogor. Baik menuju ke Gunung Mas, hingga turun kembali melewati Cibinong, Jawa Barat, rangkaian Gubernur masih dikawal oleh Dishub dan Kepolisian," ujar Naufal.

Baca juga : Ditanya Mobil Rombongan Ditilang di Bogor, Anies Serahkan ke Jubir

Ia mengatakan, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan sudah bersurat kepada Pihak Kepolisian terkait kegiatan Tea Walk.

Menurut dia, surat dengan nomor 5150/1.731-1 tertanggal 10 Oktober 2017 itu dibuat oleh Dinas Perhubungan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Andri Yansyah ditujukan kepada Kakorlantas Mabes Polri dengan perihal Permohonan Bantuan Perlintasan VVIP dan Pengaturan Lalu Lintas.

"Tak hanya itu, surat tembusan ke Polres Bogor juga telah dikirim dan diterima pada tanggal 12 Oktober atas nama Nurdin," kata dia.

Ia juga menampik kabar yang menyebutkan bahwa tak ada koordinasi antara tim pengawal Anies dengan kepolisian setempat.

"Rombongan Gubernur sepenuhnya dipandu oleh petugas pengawalan dari Polres Bogor dan Dinas Perhubungan menuju jalur alternatif. Di bagian inilah terjadi miskomunikasi dari jajaran tim pengawalan," kata dia.

Menurut dia, panitia kegiatan Soliditas dan Solidaritas Anggota Korpri Provinsi DKI Jakarta telah berkoordinasi baik dengan pengelola kawasan dan kepolisian terkait rencana kegiatan.

"Kepadatan di jalur Puncak pada akhir pekan memang kerap terjadi, ditambah dengan adanya beberapa titik perbaikan jalan," kata dia