DKI Diingatkan Penuhi Tahapan Hukum Sebelum Eksekusi Lahan untuk MRT

Kompas.com - 23/10/2017, 09:08 WIB
Salah satu bidang lahan di Jalan Fatmawati kawasan Haji Nawi yang belum dibebaskan untuk pembangunan stasiun MRT. Masih adanya bidang lahan yang belum dibebaskan menyebabkan adanya tikungan karena jalan sementara tidak bisa dibuat lurus. Alsadad RudiSalah satu bidang lahan di Jalan Fatmawati kawasan Haji Nawi yang belum dibebaskan untuk pembangunan stasiun MRT. Masih adanya bidang lahan yang belum dibebaskan menyebabkan adanya tikungan karena jalan sementara tidak bisa dibuat lurus.
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta untuk tetap mengikuti tahapan hukum yang semestinya sebelum mengeksekusi lahan untuk pembangunan mass rapid transit (MRT).

Hal itu dikemukakan pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Alldo Fellix Januardy, saat menanggapi kesepakatan antara pemilik lahan di Jalan Haji Nawi bernama Mahesh dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, pada pekan lalu.

"Untuk proses relokasi di Jalan Haji Nawi, bila pemerintah tidak menunggu selesainya proses hukum dan tetap merelokasi masyarakat, maka pemerintah melakukan penggusuran paksa," kata Alldo saat dihubungi Kompas.com, Minggu (22/10/2017).

Menurut Alldo, dari catatan LBH Jakarta, Pemprov DKI selama ini selalu melakukan penggusuran paksa. Dikategorikan sebagai penggusuran paksa karena relokasi atau pembebasan lahan tetap dilaksanakan sebelum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan.


Baca juga : Tak Sampai Sejam, Anies Bersepakat dengan Pemilik Lahan Haji Nawi

"Pemerintah tidak dapat melakukan eksekusi lahan secara sepihak tanpa menunggu putusan pengadilan. Hal itu dijamin di Undang-Undang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum. Bila hal tersebut tetap dilakukan, pemerintah telah melakukan pelanggaran hukum," ujar Alldo.

Dia menyinggung model pemerintahan gubernur terdahulu, mulai dari Sutiyoso hingga Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang dinilai tidak pernah mengikuti prosedur yang seharusnya, yakni melalui tahapan hukum. Walaupun pemerintah menyediakan rumah susun sebagai kompensasi pembebasan lahan, Alldo melihat hunian itu belum bisa mensejahterakan warga terdampak.

"Terhadap pembebasan lahan baru-baru ini, Anies-Sandi saya harapkan dapat mengubah pendekatan dari para Gubernur DKI Jakarta terdahulu. Mereka harus menghindari penggusuran paksa dan jika relokasi dilakukan, wajib dengan kesepakatan masyarakat setelah melalui musyawarah dan memastikan masyarakat terdampak pembangunan tersebut tidak mengalami penurunan kesejahteraan setelahnya," kata Alldo.

Proses hukum di Mahkamah Agung terkait harga lahan untuk proyek MRT di Jalan Haji Nawi masih berlangsung. Belum ada keputusan terkait keinginan Pemprov DKI Jakarta yang menawarkan tanah Rp 30-33 juta per meter persegi dengan keinginan sebagian besar warga yang meminta tanahnya dihargai Rp 140-150 juta per meter persegi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Siswi Tewas Usai Lompat dari Lantai 4, KPAI Nilai Sekolahnya Belum Ramah Anak

Siswi Tewas Usai Lompat dari Lantai 4, KPAI Nilai Sekolahnya Belum Ramah Anak

Megapolitan
Ruang ICU Terbatas, RSUI Rujuk Korban Kecelakaan Bus di Subang ke Rumah Sakit Lain

Ruang ICU Terbatas, RSUI Rujuk Korban Kecelakaan Bus di Subang ke Rumah Sakit Lain

Megapolitan
Demo Selesai, Buruh Berangsur Pulang, Jalan di Depan Gedung DPR Dibuka Kembali

Demo Selesai, Buruh Berangsur Pulang, Jalan di Depan Gedung DPR Dibuka Kembali

Megapolitan
KSPI Sebut Buruh Tidak Dilibatkan dalam Pembuatan Draf Omnibus Law

KSPI Sebut Buruh Tidak Dilibatkan dalam Pembuatan Draf Omnibus Law

Megapolitan
Polisi Tangkap 2 Penadah Sepeda Motor Curian yang Beroperasi di Tangsel

Polisi Tangkap 2 Penadah Sepeda Motor Curian yang Beroperasi di Tangsel

Megapolitan
SDN Samudrajaya 04 Bekasi Rusak Parah, Sisa Dana BOS Hanya Cukup untuk Cat Dinding

SDN Samudrajaya 04 Bekasi Rusak Parah, Sisa Dana BOS Hanya Cukup untuk Cat Dinding

Megapolitan
Polisi Sita Ribuan Botol Miras Chivas, Imperial, Hennesey yang Hendak Dipalsukan

Polisi Sita Ribuan Botol Miras Chivas, Imperial, Hennesey yang Hendak Dipalsukan

Megapolitan
Miras Impor Palsu di Jakarta Utara Dipromosikan Lewat Status WA

Miras Impor Palsu di Jakarta Utara Dipromosikan Lewat Status WA

Megapolitan
Tertunduk, Tersangka Pelecehan Seksual di Bekasi Mengaku Menyesal

Tertunduk, Tersangka Pelecehan Seksual di Bekasi Mengaku Menyesal

Megapolitan
Pemuda yang Tabrak Polisi Lalu Lintas di Senayan Positif Konsumsi Ganja

Pemuda yang Tabrak Polisi Lalu Lintas di Senayan Positif Konsumsi Ganja

Megapolitan
Kenalkan Dua Calon Baru, Gerindra Sebut Pemilihan Wagub DKI Awal Februari

Kenalkan Dua Calon Baru, Gerindra Sebut Pemilihan Wagub DKI Awal Februari

Megapolitan
Dua Cawagub Baru DKI Disepakati, Bagaimana Proses Selanjutnya?

Dua Cawagub Baru DKI Disepakati, Bagaimana Proses Selanjutnya?

Megapolitan
Basarnas Bentuk Tim Penyelamat Cari Santri yang Hanyut di Bogor

Basarnas Bentuk Tim Penyelamat Cari Santri yang Hanyut di Bogor

Megapolitan
Polisi Periksa Kejiwaan Tersangka Pelaku Pelecehan Seksual di Bekasi

Polisi Periksa Kejiwaan Tersangka Pelaku Pelecehan Seksual di Bekasi

Megapolitan
Dua Nama Cawagub DKI yang Baru Akan Langsung Diserahkan ke Anies

Dua Nama Cawagub DKI yang Baru Akan Langsung Diserahkan ke Anies

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X