Said Iqbal: Ternyata Ahok Jauh Lebih Ksatria Ketimbang Anies-Sandi

Kompas.com - 02/11/2017, 18:54 WIB
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal ikut menemani Muhammad Rusdi, Sekjen KSPI yang diperiksa polisi dalam kasus makar, Senin (19/12/2016). Nibras Nada Nailufar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal ikut menemani Muhammad Rusdi, Sekjen KSPI yang diperiksa polisi dalam kasus makar, Senin (19/12/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal mengatakan, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok jauh lebih berani dalam memutuskan upah minimum provinsi  ketimbang Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

"Ternyata Ahok jauh lebih berani dan ksatria dalam memutuskan UMP pada waktu itu ketimbang Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang lebih mengumbar janji," kata Said dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (2/11/2017).

Said mengatakan, saat memutuskan UMP DKI 2016, Ahok tidak memakai penghitungan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Saat itu, Ahok meningkatkan UMP 2016 sebesar 14,8 persen. Padahal, kalau pakai PP 78, kenaikannya sekitar 10,8 persen.

Ahok, menurut dia, menggunakan PP No 78 saat menetapkan UMP DKI 2017 sebesar Rp 3,3 juta. Anies juga menggunakan PP No 78 saat menetapkan UMP 2018 menjadi Rp 3,6 juta, naik sekitar 8,71 persen.


Wakil Gubernur DKI Jakarta menemui massa dari berbagai organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (31/10/2017).KOMPAS.com/NURSITA SARI Wakil Gubernur DKI Jakarta menemui massa dari berbagai organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (31/10/2017).
Baca juga : Anies: Prinsipnya, Meningkatkan UMP...

Penetapan UMP, lanjutnya, seharusnya tidak berdasarkan PP No 78, tetapi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Penghitungan UMP menurut PP No 78 berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan penghitungan UMP menurut UU No 13/2003 berdasarkan kebutuhan hidup layak, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi.

Jika berdasarkan rumus tersebut, kata dia, UMP layak di DKI Jakarta Rp 3,9 juta.

"Kemudian (Anies-Sandi) berbohong serta mengingkari janjinya sendiri dalam kontrak politik yang mereka berdua tanda tangani secara resmi dengan para buruh yang bergabung di Koalisi Buruh Jakarta," ujar Iqbal.

Baca juga : Buruh Kecewa dengan Anies-Sandi yang Teken UMP Rp 3,6 Juta

Anies-Sandi pernah menandatangani kontrak politik dengan buruh saat kampanye Pilkada DKI 2017. Dalam kontrak politik itu disebut-sebut ada kesepakatan agar Anies-Sandi tidak menetapkan UMP dengan dasar PP No 78.

Di sisi lain, Iqbal menyebut Ahok dan Anies sama-sama lebih mementingkan kepentingan pengusaha ketimbang buruh.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorKurnia Sari Aziza
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Polisi Dalami Kasus Dugaan Penganiayaan oleh Pengacara D terhadap Hakim PN Jakarta Pusat

Polisi Dalami Kasus Dugaan Penganiayaan oleh Pengacara D terhadap Hakim PN Jakarta Pusat

Megapolitan
Empat Fakta Terbaru Kasus Rius Vernandes, Trauma hingga Penyelesaian secara Kekeluargaan

Empat Fakta Terbaru Kasus Rius Vernandes, Trauma hingga Penyelesaian secara Kekeluargaan

Megapolitan
Tanda Tanya Kasus Salah Tangkap dan Penyiksaan pada Empat Pengamen Cipulir

Tanda Tanya Kasus Salah Tangkap dan Penyiksaan pada Empat Pengamen Cipulir

Megapolitan
Anies Tunda Kepulangan dari Amerika, Ada Agenda Tambahan hingga Surati Kemendagri

Anies Tunda Kepulangan dari Amerika, Ada Agenda Tambahan hingga Surati Kemendagri

Megapolitan
Empat Kebijakan yang Diusulkan untuk Atasi Kemacetan di Depok

Empat Kebijakan yang Diusulkan untuk Atasi Kemacetan di Depok

Megapolitan
Getih Getah Riwayatmu Kini...

Getih Getah Riwayatmu Kini...

Megapolitan
Ketika PPSU Tinggalkan Sapu Lidi Sejenak untuk Rayakan Hari Jadi di Dufan

Ketika PPSU Tinggalkan Sapu Lidi Sejenak untuk Rayakan Hari Jadi di Dufan

Megapolitan
Setelah Saling Sindir hingga Lapor Polisi, Wali Kota Tangerang dan Kemenkumham Berdamai

Setelah Saling Sindir hingga Lapor Polisi, Wali Kota Tangerang dan Kemenkumham Berdamai

Megapolitan
[BERITA POPULER] Kisah Fikri Dipaksa Polisi Mengaku Jadi Pembunuh | Bahaya di Balik #AgeChallenge

[BERITA POPULER] Kisah Fikri Dipaksa Polisi Mengaku Jadi Pembunuh | Bahaya di Balik #AgeChallenge

Megapolitan
Bebas dari Tahanan, Fikri Pribadi Kini Cari Keadilan Tuntut Polisi yang Menyiksanya

Bebas dari Tahanan, Fikri Pribadi Kini Cari Keadilan Tuntut Polisi yang Menyiksanya

Megapolitan
Selain Bambu Getih Getah, Ini Daftar Pemanis Jakarta yang Berbiaya Besar tapi Tak Tahan Lama

Selain Bambu Getih Getah, Ini Daftar Pemanis Jakarta yang Berbiaya Besar tapi Tak Tahan Lama

Megapolitan
Siapa Sangka IS Pernah Dipasung Belasan Tahun Sebelum Dikenal sebagai Wawan Game

Siapa Sangka IS Pernah Dipasung Belasan Tahun Sebelum Dikenal sebagai Wawan Game

Megapolitan
Berkunjung ke Perpustakaan Erasmus Huis yang Instagramable

Berkunjung ke Perpustakaan Erasmus Huis yang Instagramable

Megapolitan
Sejumlah Wilayah Jabodetabek Hujan Hari Ini

Sejumlah Wilayah Jabodetabek Hujan Hari Ini

Megapolitan
Viral Video Pria Terjepit di Antara Mobil dan Truk, Begini Kronologinya...

Viral Video Pria Terjepit di Antara Mobil dan Truk, Begini Kronologinya...

Megapolitan
Close Ads X