Kompas.com - 02/11/2017, 18:54 WIB
|
EditorKurnia Sari Aziza

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal mengatakan, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok jauh lebih berani dalam memutuskan upah minimum provinsi  ketimbang Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

"Ternyata Ahok jauh lebih berani dan ksatria dalam memutuskan UMP pada waktu itu ketimbang Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang lebih mengumbar janji," kata Said dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (2/11/2017).

Said mengatakan, saat memutuskan UMP DKI 2016, Ahok tidak memakai penghitungan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Saat itu, Ahok meningkatkan UMP 2016 sebesar 14,8 persen. Padahal, kalau pakai PP 78, kenaikannya sekitar 10,8 persen.

Ahok, menurut dia, menggunakan PP No 78 saat menetapkan UMP DKI 2017 sebesar Rp 3,3 juta. Anies juga menggunakan PP No 78 saat menetapkan UMP 2018 menjadi Rp 3,6 juta, naik sekitar 8,71 persen.

Wakil Gubernur DKI Jakarta menemui massa dari berbagai organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (31/10/2017).KOMPAS.com/NURSITA SARI Wakil Gubernur DKI Jakarta menemui massa dari berbagai organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (31/10/2017).
Baca juga : Anies: Prinsipnya, Meningkatkan UMP...

Penetapan UMP, lanjutnya, seharusnya tidak berdasarkan PP No 78, tetapi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Penghitungan UMP menurut PP No 78 berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan penghitungan UMP menurut UU No 13/2003 berdasarkan kebutuhan hidup layak, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi.

Jika berdasarkan rumus tersebut, kata dia, UMP layak di DKI Jakarta Rp 3,9 juta.

"Kemudian (Anies-Sandi) berbohong serta mengingkari janjinya sendiri dalam kontrak politik yang mereka berdua tanda tangani secara resmi dengan para buruh yang bergabung di Koalisi Buruh Jakarta," ujar Iqbal.

Baca juga : Buruh Kecewa dengan Anies-Sandi yang Teken UMP Rp 3,6 Juta

Anies-Sandi pernah menandatangani kontrak politik dengan buruh saat kampanye Pilkada DKI 2017. Dalam kontrak politik itu disebut-sebut ada kesepakatan agar Anies-Sandi tidak menetapkan UMP dengan dasar PP No 78.

Di sisi lain, Iqbal menyebut Ahok dan Anies sama-sama lebih mementingkan kepentingan pengusaha ketimbang buruh.

Kompas TV Sandiaga Uno mengajak perwakilan masa buruh untuk melakukan diskusi terkait tuntutan UMP.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lokasi Vaksin Booster di Bekasi Raya Bulan Oktober

Lokasi Vaksin Booster di Bekasi Raya Bulan Oktober

Megapolitan
PSI: Sumur Resapan Harusnya Bukan Solusi Utama Atasi Banjir Jakarta, Hanya Pendukung

PSI: Sumur Resapan Harusnya Bukan Solusi Utama Atasi Banjir Jakarta, Hanya Pendukung

Megapolitan
Lokasi Vaksin Booster di Depok Bulan Oktober

Lokasi Vaksin Booster di Depok Bulan Oktober

Megapolitan
Motif Begal yang Bawa Lari Motor Pedagang Ayam, Polisi: Namanya Pemuda, Belum Ada Pekerjaan...

Motif Begal yang Bawa Lari Motor Pedagang Ayam, Polisi: Namanya Pemuda, Belum Ada Pekerjaan...

Megapolitan
Antisipasi Banjir akibat Cuaca Ekstrem, Pemkot Jakut Siagakan Pompa hingga Bersihkan Saluran

Antisipasi Banjir akibat Cuaca Ekstrem, Pemkot Jakut Siagakan Pompa hingga Bersihkan Saluran

Megapolitan
Pernah Ajak Anies Jadi Kader, PKS DKI: Partai Mana yang Enggak Ingin?

Pernah Ajak Anies Jadi Kader, PKS DKI: Partai Mana yang Enggak Ingin?

Megapolitan
Beli Motor Curian Seharga Rp 4 Juta, Warga Cabangbungin Bekasi Jadi Buronan Polisi

Beli Motor Curian Seharga Rp 4 Juta, Warga Cabangbungin Bekasi Jadi Buronan Polisi

Megapolitan
ABK Kapal Tradisional di Pelabuhan Muara Angke Minta Dishub Tidak Angkut Wisatawan

ABK Kapal Tradisional di Pelabuhan Muara Angke Minta Dishub Tidak Angkut Wisatawan

Megapolitan
Komnas Perempuan: Apabila Menyaksikan KDRT, Segera Beri Perlindungan Sesuai Kemampuan

Komnas Perempuan: Apabila Menyaksikan KDRT, Segera Beri Perlindungan Sesuai Kemampuan

Megapolitan
Rumah di Kranji Kebakaran gara-gara Pemilik 'Charge' HP Terlalu Lama

Rumah di Kranji Kebakaran gara-gara Pemilik "Charge" HP Terlalu Lama

Megapolitan
Ekspresi Indra Kenz Lesu dan Pasrah Dengar Tuntutan 15 Tahun Penjara

Ekspresi Indra Kenz Lesu dan Pasrah Dengar Tuntutan 15 Tahun Penjara

Megapolitan
5 Taman Wisata di Kota Tangerang, Taman Potret hingga Gajah Tunggal

5 Taman Wisata di Kota Tangerang, Taman Potret hingga Gajah Tunggal

Megapolitan
Tugu 66 Direlokasi dari Jalan Rasuna Said Kuningan ke Taman Menteng, Ini Alasannya

Tugu 66 Direlokasi dari Jalan Rasuna Said Kuningan ke Taman Menteng, Ini Alasannya

Megapolitan
Jangan Takut Lapor, Ini Langkah yang Harus Dilakukan saat Terjadi KDRT

Jangan Takut Lapor, Ini Langkah yang Harus Dilakukan saat Terjadi KDRT

Megapolitan
Indra Kenz Dituntut 15 Tahun Penjara dan Denda Rp 10 Miliar dalam Kasus Binomo

Indra Kenz Dituntut 15 Tahun Penjara dan Denda Rp 10 Miliar dalam Kasus Binomo

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.