Buruh Kecewa dengan Anies-Sandi yang Teken UMP Rp 3,6 Juta

Kompas.com - 02/11/2017, 10:12 WIB
Kelompok buruh berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (31/10/2017). KOMPAS.com/JESSI CARINA Kelompok buruh berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (31/10/2017).
|
EditorKurnia Sari Aziza

JAKARTA, KOMPAS.com — Penetapan upah minimum provinsi DKI Jakarta 2017 sebesar Rp 3,6 juta menimbulkan kekecewaan bagi serikat buruh. Ketua Departemen Infokom dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Kahar S Cahyono mengatakan, penetapan UMP yang didasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan tidak sejalan dengan janji kampanye Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

"Pada saat Anies mencalonkan diri sebagai gubernur, dia sudah membut kontrak politik dengan kaum buruh bahwa tidak akan menaikkan UMP menggunakan PP No 78. Kami kecewa dengan apa yang dilakukan Anies-Sandi," ujar Kahar saat dihubungi Kompas.com, Kamis (2/11/2017).

Baca juga: Penetapan UMP DKI 2018 dan Asas Keadilan Menurut Anies-Sandi

Kahar mengatakan, seharusnya Anies-Sandiaga menepati janji kampanye dan kontrak politik yang mereka sepakati. Penetapan UMP, lanjut dia, seharusnya tidak berdasarkan PP No 78, tetapi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Penghitungan UMP menurut PP No 78 berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan penghitungan UMP menurut UU No 13/2003 berdasarkan kebutuhan hidup layak, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Jika berdasarkan rumus tersebut, kata dia, UMP layak di DKI Jakarta Rp 3,9 juta.

Kahar menilai Anies tak berbeda dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menetapkan UMP berdasarkan PP No 78.

"Kami buruh kecewa. Anies-Sandi sama dengan Ahok yang kami kritik dengan upah murah itu, enggak jauh beda karena keduanya menetapkan upah dengan PP No 78," ujarnya.

Baca juga: Di Hadapan Buruh, Sandi Bilang Banyak Tekanan dalam Memimpin Jakarta

Wakil Gubernur DKI Jakarta menemui massa dari berbagai organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (31/10/2017).KOMPAS.com/NURSITA SARI Wakil Gubernur DKI Jakarta menemui massa dari berbagai organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (31/10/2017).

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan UMP DKI Jakarta 2018 sebesar Rp 3.648.035, naik 8,71 persen dari UMP 2017.

Dalam menetapkan UMP itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan undang-undang lain.

UMP yang tak sesuai tuntutan buruh bukan berarti tak berpihak kepada mereka. Meski UMP tak sesuai tuntutan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberikan kompensasi bagi buruh yang besaran gajinya maksimal setara UMP. Kompensasi itu diberikan untuk menurunkan pengeluaran biaya hidup mereka. Anies dan Sandi akan memberikan layanan gratis naik transjakarta bagi buruh yang bekerja di Ibu Kota mulai 2018.

Selain layanan gratis transjakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan memberikan subsidi pangan. Buruh bisa berbelanja di Jakgrosir yang menjual harga kebutuhan pokok lebih murah 10-15 persen dari harga pasar.

Baca juga: Buruh di Jakarta Gratis Naik Transjakarta dan Dapat Subsidi Pangan pada 2018



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 26 November: Ada 1.064 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, Totalnya 131.525

UPDATE 26 November: Ada 1.064 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, Totalnya 131.525

Megapolitan
Simulasi KBM Tatap Muka untuk PAUD, SD, SMP di Bekasi Digelar 18 Januari 2020

Simulasi KBM Tatap Muka untuk PAUD, SD, SMP di Bekasi Digelar 18 Januari 2020

Megapolitan
Dalam Seminggu, Polres Jaksel Tangkap 26 Tersangka Kasus Narkoba

Dalam Seminggu, Polres Jaksel Tangkap 26 Tersangka Kasus Narkoba

Megapolitan
Tumpukan Sampah Kayu dan Bambu di Kali Bekasi Disebut Tak Pernah Dibersihkan

Tumpukan Sampah Kayu dan Bambu di Kali Bekasi Disebut Tak Pernah Dibersihkan

Megapolitan
Bima Arya Sebut Rizieq Shihab Dirawat di RS Ummi Bogor karena Kelelahan

Bima Arya Sebut Rizieq Shihab Dirawat di RS Ummi Bogor karena Kelelahan

Megapolitan
Gunung Sampah Kayu dan Bambu Jadi Pemandangan Baru di Kali Bekasi

Gunung Sampah Kayu dan Bambu Jadi Pemandangan Baru di Kali Bekasi

Megapolitan
BNNK Jakarta Utara Rekomendasikan Millen Cyrus Direhabilitasi

BNNK Jakarta Utara Rekomendasikan Millen Cyrus Direhabilitasi

Megapolitan
Jumat, Polda Metro Kembali Gelar Tes Rapid dan Swab di Petamburan

Jumat, Polda Metro Kembali Gelar Tes Rapid dan Swab di Petamburan

Megapolitan
Kasus Meningkat, Ruang ICU Khusus Pasien Covid-19 di Tangsel Penuh

Kasus Meningkat, Ruang ICU Khusus Pasien Covid-19 di Tangsel Penuh

Megapolitan
Keluarga Ajukan Millen Cyrus Direhabilitasi

Keluarga Ajukan Millen Cyrus Direhabilitasi

Megapolitan
Bocah yang Hanyut di Kanal Banjir Barat Ditemukan Meninggal Dunia

Bocah yang Hanyut di Kanal Banjir Barat Ditemukan Meninggal Dunia

Megapolitan
Idris Positif Covid-19, Debat Pilkada Depok Tetap Akan Digelar 2 Lawan 1

Idris Positif Covid-19, Debat Pilkada Depok Tetap Akan Digelar 2 Lawan 1

Megapolitan
Agustinus Woro, Sang Pemanjat Menara SUTET hingga Tiang Baliho di Jakarta

Agustinus Woro, Sang Pemanjat Menara SUTET hingga Tiang Baliho di Jakarta

Megapolitan
Rumah Sakit Hampir Penuh, Dinkes Tangsel Rujuk Pasien Covid-19 ke Wilayah Tetangga

Rumah Sakit Hampir Penuh, Dinkes Tangsel Rujuk Pasien Covid-19 ke Wilayah Tetangga

Megapolitan
Ada Unsur Tindak Pidana, Kasus Kerumunan Rizieq Shihab di Petamburan Naik ke Penyidikan

Ada Unsur Tindak Pidana, Kasus Kerumunan Rizieq Shihab di Petamburan Naik ke Penyidikan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X