JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyayangkan sikap aparat kepolisian yang menghalangi kedatangan buruh dari berbagai wilayah menuju ke Jakarta.
Said mengatakan, hingga malam ini, Kamis (9/11/2017), peserta pawai yang berasal dari Tangerang, Serang, dan Cilegon tertahan di Kantor KC FSPMI Tangerang. Para buruh yang berangkat dari Bekasi pada Kamis pagi tadi juga dihambat dan terancam tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Jakarta.
Padahal, kata Said, pihaknya sudah menyampaikan surat pemberitahuan kegiatan aksi kepada kepolisian. Karena itu, larangan longmarch buruh dinilai merupakan bentuk pengekangan terhadap hak masyarakat menyampaikan pendapat.
Baca juga : Sandi Akan Tetap Tampung Masukan Buruh soal UMP 2018
"Mengapa ada orang jalan kaki dilarang? Kami mengecam keras sikap aparat keamanan yang melarang kaum buruh untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya," ujar Said.
Said menilai, larangan itu merupakan bentuk kepanikan para pengusaha terhadap perjuangan buruh yang konsisten menuntut upah layak.
Hari ini, website yang dikelola oleh FSPMI-KSPI juga di-hack. Said menilai hal itu merupakan upaya lain untuk menggagalkan aksi buruh yang akan digelar besok.
"Kaum buruh tidak akan menyerah terhadap berbagai ancaman. Kami sudah solid dan terkonsolidasi untuk melakukan aksi besar-besaran puluhan ribu buruh Jumat besok," ujar Said.
Besok, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlwan, puluhan ribu buruh se-Jabodetabek berencana melakukan aksi di Balai Kota dan Istana Negara. Aksi itu ditujukan sebagai bentuk ketidakpuasan buruh terhadap keputusan Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang meneken upah minimun provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar Rp 3,6 juta. Buruh meminta agar UMP di Jakarta sebesar Rp 3,9 juta.