Sejumlah Buruh yang Hendak Ikut Unjuk Rasa Tertahan di Luar Jakarta

Kompas.com - 09/11/2017, 21:19 WIB
Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) DKI Jakarta berdemo di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/11/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIMassa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) DKI Jakarta berdemo di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/11/2017).
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyayangkan sikap aparat kepolisian yang menghalangi kedatangan buruh dari berbagai wilayah menuju ke Jakarta.

Said mengatakan, hingga malam ini, Kamis (9/11/2017), peserta pawai yang berasal dari Tangerang, Serang, dan Cilegon tertahan di Kantor KC FSPMI Tangerang. Para buruh yang berangkat dari Bekasi pada Kamis pagi tadi juga dihambat dan terancam tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Jakarta.

Padahal, kata Said, pihaknya sudah menyampaikan surat pemberitahuan kegiatan aksi kepada kepolisian. Karena itu, larangan longmarch buruh dinilai merupakan bentuk pengekangan terhadap hak masyarakat menyampaikan pendapat.

Baca juga : Sandi Akan Tetap Tampung Masukan Buruh soal UMP 2018

"Mengapa ada orang jalan kaki dilarang? Kami mengecam keras sikap aparat keamanan yang melarang kaum buruh untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya," ujar Said.

Said menilai, larangan itu merupakan bentuk kepanikan para pengusaha terhadap perjuangan buruh yang konsisten menuntut upah layak.

Hari ini, website yang dikelola oleh FSPMI-KSPI juga di-hack. Said menilai hal itu merupakan upaya lain untuk menggagalkan aksi buruh yang akan digelar besok.

"Kaum buruh tidak akan menyerah terhadap berbagai ancaman. Kami sudah solid dan terkonsolidasi untuk melakukan aksi besar-besaran puluhan ribu buruh Jumat besok," ujar Said.

Besok, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlwan, puluhan ribu buruh se-Jabodetabek berencana melakukan aksi di Balai Kota dan Istana Negara. Aksi itu ditujukan sebagai bentuk ketidakpuasan buruh terhadap keputusan Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang meneken upah minimun provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar Rp 3,6 juta. Buruh meminta agar UMP di Jakarta sebesar Rp 3,9 juta.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wagub DKI: Vaksin Covid-19 Diutamakan untuk Tenaga Kesehatan

Wagub DKI: Vaksin Covid-19 Diutamakan untuk Tenaga Kesehatan

Megapolitan
33 Pelajar Diamankan Saat Demo di Sekitar Istana, Kapolda Duga Kelompok Anarko

33 Pelajar Diamankan Saat Demo di Sekitar Istana, Kapolda Duga Kelompok Anarko

Megapolitan
Demonstran Tolak UU Cipta Kerja Tak Diizinkan Mendekat ke Istana

Demonstran Tolak UU Cipta Kerja Tak Diizinkan Mendekat ke Istana

Megapolitan
Kapolda Mengaku Bakal Mediasi Pedemo UU Cipta Kerja dengan KSP

Kapolda Mengaku Bakal Mediasi Pedemo UU Cipta Kerja dengan KSP

Megapolitan
PSBB ke-12 Selama Sebulan, Bagaimana Dampaknya pada Kasus Covid-19 di Kota Tangerang?

PSBB ke-12 Selama Sebulan, Bagaimana Dampaknya pada Kasus Covid-19 di Kota Tangerang?

Megapolitan
Massa Buruh dan Mahasiswa Demo Tolak UU Cipta Kerja di Patung Kuda

Massa Buruh dan Mahasiswa Demo Tolak UU Cipta Kerja di Patung Kuda

Megapolitan
BEM SI Ultimatum Presiden Jokowi untuk Terbitkan Perppu dalam 8x24 Jam

BEM SI Ultimatum Presiden Jokowi untuk Terbitkan Perppu dalam 8x24 Jam

Megapolitan
Cegah Demo Disusupi Kelompok Anarko, Pengamanan di Kawasan Mampang Diperketat

Cegah Demo Disusupi Kelompok Anarko, Pengamanan di Kawasan Mampang Diperketat

Megapolitan
Proyek Rumah DP Rp 0 di 4 Lokasi di Jakarta Tetap Berjalan Selama Pandemi Covid-19

Proyek Rumah DP Rp 0 di 4 Lokasi di Jakarta Tetap Berjalan Selama Pandemi Covid-19

Megapolitan
Unjuk Rasa Mahasiswa di Istana Bogor Diwarnai Aksi Bakar Ban

Unjuk Rasa Mahasiswa di Istana Bogor Diwarnai Aksi Bakar Ban

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Bongkar Rumah di Bantaran Sungai, Apakah Sesuai dengan Janji Anies Saat Kampanye?

Pemprov DKI Akan Bongkar Rumah di Bantaran Sungai, Apakah Sesuai dengan Janji Anies Saat Kampanye?

Megapolitan
Mahasiswa Unjuk Rasa di Istana Bogor Jelang Kedatangan PM Jepang

Mahasiswa Unjuk Rasa di Istana Bogor Jelang Kedatangan PM Jepang

Megapolitan
Berkaca Demo Sebelumnya, Wagub DKI Minta Para Pedemo Lakukan Rapid Test

Berkaca Demo Sebelumnya, Wagub DKI Minta Para Pedemo Lakukan Rapid Test

Megapolitan
Demo Tolak Omnibus Law, Gerombolan Pelajar Berkumpul dan Hentikan Mobil Pikap di Harmoni

Demo Tolak Omnibus Law, Gerombolan Pelajar Berkumpul dan Hentikan Mobil Pikap di Harmoni

Megapolitan
Massa BEM SI Gelar Aksi Teatrikal Sindir Matinya Demokrasi di Indonesia

Massa BEM SI Gelar Aksi Teatrikal Sindir Matinya Demokrasi di Indonesia

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X