Pemasangan Alat Penghemat Energi di Balai Kota Tak Perlu Biaya?

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, pemasangan alat penghemat energi di Balai Kota tak membutuhkan alokasi biaya.

"Pembayarannya ini menarik sekali. Jadi kita tidak perlu membayar karena perusahaan ini dan peruahaan-perusahaan lain sejenis akan mendapatkan pembayaran dari penghematan energi," ujar Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (24/11/2017).

Ia menyebutkan, pembayaran alat penghemat energi ini diambil dari dana sisa hasil penghematan energi tersebut.

Presiden Direktur PT Azbil Berca Indonesia, Mombang Sihite menambahkan, pembayaran alat penghematan energi itu dapat dicicil dalam jangka waktu tertentu.

"Misalnya saja di suatu gedung tagihan listriknya Rp 1 miliar per bulan. Lalu ternyata menjadi hemat Rp 200 juta. Nah penghematannya itu saja yang dibayarkan kepada kami. Itu pun dalam jangka waktu tertentu, rata-rata tiga tahun," papar dia.

Baca juga : Hemat Energi, Belajarlah dari Jepang...

Setelah cicilan selesai, lanjut Mombang, alat penghemat energi itu akan menjadi milik Pemprov DKI. Biaya yang bisa dihemat dengan adanya alat itu dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat.

"Jadi ini sangat menarik karena sistemnya kemitraan. Nah, regulasi ini yang perlu kami siapkan," kata Sandiaga.

Sandi mengeluhkan pendingin ruangan atau AC (air conditioner) gedung Balai Kota DKI Jakarta terlalu dingin. Sandi merasa ada pemborosan energi di gedung itu. Pemborosan energi berarti pemborosan APBD juga.

Berdasarkan pengalaman PT Azbil Berca Indonesia, dengan alat penghematan energi milik perusahaan tersebut, biaya eneregi yang bisa dihemat di sebuah gedung bisa mencapai 20 hingga 30 persen.

Sandi menilai prosentase itu merupakan penghematan yang luar biasa. Pemprov DKI memiliki banyak gedung seperti gedung walikota, camat, lurah,  dan gedung-gedung lainnya.