Menunggu Solusi "Out of the Box" yang Dijanjikan Sandiaga untuk Tanah Abang...

Kompas.com - 25/11/2017, 07:43 WIB

Sherly Puspita

Penulis

Lihat Foto

Kondisi trotoar di depan Stasiun Tanah Abang, Jumat (24/11/2017) sore pukul 16.00 WIB.(Kompas.com/Setyo Adi)

Ombusdman menemukan indikasi praktik maladministrasi yang dilakukan oknum Satpol PP DKI berupa pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, hingga pembiaran yang dilakukan oknum Satpol PP DKI terhadap pedagang kaki lima di Jakarta, Jumat (24/11/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat masih menjadi perhatian warga. Kawasan yang sempat ditertibkan dari pedagang kaki lima (PKL) itu kembali semrawut dengan keberadaan PKL yang berdagang di atas trotoar dan di pinggir jalan. Selain PKL, kawasan Tanah Abang juga disebut-sebut masih rawan aksi premanisme.

Untuk membuktikan kesemrawutan yang ada di Tanah Abang, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyambangi kawasan itu, pada Jumat (24/11/2017).

Berdasarkan hasil pengamatannya, Sandiaga mengaku tak menemukan kesemerawutan di kawasan Tanah Abang pagi itu. Ia mengatakan, Tanah Abang sudah mulai tertata. Jalur-jalur pedestrian pun kian tertata.

Di hari yang sama, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menyambangi lokasi yang sama. Namun, berbeda dengan wakilnya, Anies belum dapat mengomentari kondisi di wilayah Tanah Abang.

Kompas.com mencoba membuktikan ucapan Sandiaga yang menyebut kawasan Tanah Abang sudah rapi, pada sore harinya. Ternyata kondisi Tanah Abang sore itu tak jauh berbeda dengan kondisi di hari-hari sebelumnya.

Para PKL masih mengokupasi jalur pedestrian, bahkan tak sedikit PKL yang berjualan di atas guiding block atau penunjuk jalan bagi tunanetra di atas trotoar. Selain itu, banyak angkutan umum dan ojek yang ngetem sembarangan di pinggir jalan.

Temuan Ombudsman

Ombudsman merilis hasil investigasinya terkait hasil pengawasan dugaan adanya maladministrasi yang dilakukan oleh oknum Satpol PP terhadap penertiban PKL di Tanah Abang.

Ombudsman menemukan PKL yang dibeking preman dan dijamin keberlangsungan usahanya oleh oknum Satpol PP. Hal itu membuat sejumlah PKL masih menduduki wilayah yang tidak sesuai peruntukan.

Selain itu, Ombudsman juga merekam oknum Satpol PP yang melakukan pungutan liar (pungli) terhadap PKL. Rekaman itu menjadi bukti adanya praktik pungli.

Kompas.com/David Oliver Purba Ombusdman menemukan indikasi praktik maladministrasi yang dilakukan oknum Satpol PP DKI berupa pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, hingga pembiaran yang dilakukan oknum Satpol PP DKI terhadap pedagang kaki lima di Jakarta, Jumat (24/11/2017).

Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala mengatakan, video tersebut dibuat untuk membuktikan pernyataan serta hasil pengawasan Ombudsman yang menyebutkan ada oknum Satpol PP terlibat pungli. Namun Ombudsman tidak memberitahu nama oknum Satpol PP serta lokasi persisnya kejadiannya itu.

Wakil Kepala Satpol PP DKI Jakarta Hidayatullah mengatakan sudah menyelidiki dugaan praktik pungli oleh oknum Satpol PP.

Sejumlah warga setempat mengaku telah memberi setoran ke Satpol PP, lurah, hingga camat. Menurut Hidayatullah, hal tersebut bohong. Ia mengatakan, fitnah semacam itu sering ditujukan kepada Satpol PP di Tanah Abang.

Menunggu solusi yang dijanjikan Sandiaga

Warga pun menunggu aksi nyata yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno untuk menertibkan kawasan Tanah Abang. Beberapa waktu lalu, Anies pernah akan mengumumkan solusinya untuk merapikan kembali kawasan tersebut.