Kompas.com - 15/12/2017, 15:15 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menunjukan draft raperda terkait reklamasi yang ditarik dari DPRD DKI Jakarta, Jumat (15/12/2017). KOMPAS.com/JESSI CARINA Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menunjukan draft raperda terkait reklamasi yang ditarik dari DPRD DKI Jakarta, Jumat (15/12/2017).
Penulis Jessi Carina
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menunjukkan draf dua rancangan peraturan (raperda) terkait reklamasi yang dia tarik dari DPRD DKI Jakarta. Draf rapaerda itu ditaruh dalam sebuah kotak merah dan diikat dengan pita berwarna silver.

"Ini adalah dokumennya, memang cukup besar. Ada di belakang lampirannya agak banyak, kalau dipegang berat ini. Ini bukan kayak biasanya, kalau biasanya cuma cover saja," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (15/12/2017).

Dua raperda yang dimaksud yakni Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). Anies sudah mengirim surat kepada DPRD DKI Jakarta pada 22 November untuk menarik kembali dua raperda itu.

Pada 13 Desember, DPRD DKI Jakarta secara resmi mengembalikan raperda tersebut.

Baca juga : Ditarik Anies, Tidak Ada Pembahasan Raperda Reklamasi di DPRD DKI

Anies mengatakan kini dia memiliki keleluasaan untuk menyiapkan raperda yang lebih matang. Dia ingin isinya sesuai dengan visi dan misi pemerintahannya. Raperda tersebut harus menjamin kawasan pantai utara Jakarta digunakan untuk kepentingan publik.

"Sesuai dengan visi serta janji kami untuk menata kawasan pantai utara Jakarta sebagai kawasan yang semaksimal mungkin dipakai untuk kepentingan publik," kata Anies.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelum akhirnya dicabut, pembahasan dua raperda itu memang sudah dihentikan sementara sejak salah seorang anggota DPRD DKI tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi.

Pemerintah pusat kemudian melakukan moratorium terhadap proyek reklamasi. Selama satu tahun, raperda itu mati suri dan tidak pernah dibahas lagi.

Baca juga : Cabut 2 Raperda Reklamasi, Anies Akan Bentuk Tim Kajian

Pada masa pemerintahan Djarot Saiful Hidayat, sanksi administratif terhadap Pulau C, D, dan G dicabut, moratorium pun dicabut secara keseluruhan oleh pemerintah pusat. Atas dasar itu, Djarot Saiful Hidayat mengajukan surat ke DPRD DKI Jakarta untuk meminta agar melanjutkan kembali pembahasan dua raperda itu.

Namun, pemerintahan saat ini melakukan hal yang sebaliknya. Draf dua raperda itu ditarik,  artinya tidak akan ada pembahasan atas raperda itu di DPRD DKI pada tahun depan.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Curhat WNA Kesulitan Dapatkan Vaksin Covid-19 di Jakarta

Curhat WNA Kesulitan Dapatkan Vaksin Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Kasus Korupsi Dana BOS SMKN 53 Jakarta, Pihak Swasta Bantu Buat SPJ Fiktif

Kasus Korupsi Dana BOS SMKN 53 Jakarta, Pihak Swasta Bantu Buat SPJ Fiktif

Megapolitan
Perlihatkan Pistol Saat Sedang Cekcok, Seorang Pria Dilaporkan ke Polisi

Perlihatkan Pistol Saat Sedang Cekcok, Seorang Pria Dilaporkan ke Polisi

Megapolitan
Lokasi dan Kuota Vaksinasi Covid-19 di Wilayah DKI Jakarta 19-30 Juli 2021

Lokasi dan Kuota Vaksinasi Covid-19 di Wilayah DKI Jakarta 19-30 Juli 2021

Megapolitan
Berikut Daftar Lokasi Vaksinasi Covid-19 untuk KTP Non-DKI Jakarta Periode Juli 2021

Berikut Daftar Lokasi Vaksinasi Covid-19 untuk KTP Non-DKI Jakarta Periode Juli 2021

Megapolitan
11.532 Anak Usia 0-18 Tahun di Jakarta Berstatus Pasien Aktif Covid-19

11.532 Anak Usia 0-18 Tahun di Jakarta Berstatus Pasien Aktif Covid-19

Megapolitan
UPDATE 23 Juli: Tambah 636 Kasus di Kota Tangerang, 6.543 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 23 Juli: Tambah 636 Kasus di Kota Tangerang, 6.543 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Selama PPKM Darurat, Ada 327 Nakes Terpapar Covid-19 di Kota Tangerang

Selama PPKM Darurat, Ada 327 Nakes Terpapar Covid-19 di Kota Tangerang

Megapolitan
UPDATE 23 Juli: Bertambah 622 Kasus Covid-19 di Tangsel, Tertinggi Selama Pandemi

UPDATE 23 Juli: Bertambah 622 Kasus Covid-19 di Tangsel, Tertinggi Selama Pandemi

Megapolitan
Krematorium TPU Tegal Alur Dibuka Besok, Kapasitas 6 Jenazah Pasien Covid-19 dalam Sehari

Krematorium TPU Tegal Alur Dibuka Besok, Kapasitas 6 Jenazah Pasien Covid-19 dalam Sehari

Megapolitan
Ada 107 Warga Jakpus Meninggal di Rumah, Jenazahnya Dimakamkan dengan Protokol Covid-19

Ada 107 Warga Jakpus Meninggal di Rumah, Jenazahnya Dimakamkan dengan Protokol Covid-19

Megapolitan
Jumlah Testing Covid-19 Belum Capai Target, Dinkes Tangsel: Banyak Warga Enggan Diperiksa

Jumlah Testing Covid-19 Belum Capai Target, Dinkes Tangsel: Banyak Warga Enggan Diperiksa

Megapolitan
Kasus Pemalsuan Hasil PCR di Bandara Halim, Pihak Maskapai: Pelaku Bukan Pegawai Kami

Kasus Pemalsuan Hasil PCR di Bandara Halim, Pihak Maskapai: Pelaku Bukan Pegawai Kami

Megapolitan
Jokowi Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Wakil Wali Kota Bogor Duga Ada Oknum yang 'Bermain'

Jokowi Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Wakil Wali Kota Bogor Duga Ada Oknum yang "Bermain"

Megapolitan
Wagub DKI Bantah Kasus Covid-19 Berkurang akibat Penurunan Jumlah Tes PCR

Wagub DKI Bantah Kasus Covid-19 Berkurang akibat Penurunan Jumlah Tes PCR

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X