Saat Anies Perlihatkan Raperda Reklamasi yang Dia Tarik dari DPRD

Kompas.com - 15/12/2017, 15:15 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menunjukan draft raperda terkait reklamasi yang ditarik dari DPRD DKI Jakarta, Jumat (15/12/2017). KOMPAS.com/JESSI CARINA Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menunjukan draft raperda terkait reklamasi yang ditarik dari DPRD DKI Jakarta, Jumat (15/12/2017).
Penulis Jessi Carina
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menunjukkan draf dua rancangan peraturan (raperda) terkait reklamasi yang dia tarik dari DPRD DKI Jakarta. Draf rapaerda itu ditaruh dalam sebuah kotak merah dan diikat dengan pita berwarna silver.

"Ini adalah dokumennya, memang cukup besar. Ada di belakang lampirannya agak banyak, kalau dipegang berat ini. Ini bukan kayak biasanya, kalau biasanya cuma cover saja," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (15/12/2017).

Dua raperda yang dimaksud yakni Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). Anies sudah mengirim surat kepada DPRD DKI Jakarta pada 22 November untuk menarik kembali dua raperda itu.

Pada 13 Desember, DPRD DKI Jakarta secara resmi mengembalikan raperda tersebut.

Baca juga : Ditarik Anies, Tidak Ada Pembahasan Raperda Reklamasi di DPRD DKI

Anies mengatakan kini dia memiliki keleluasaan untuk menyiapkan raperda yang lebih matang. Dia ingin isinya sesuai dengan visi dan misi pemerintahannya. Raperda tersebut harus menjamin kawasan pantai utara Jakarta digunakan untuk kepentingan publik.

"Sesuai dengan visi serta janji kami untuk menata kawasan pantai utara Jakarta sebagai kawasan yang semaksimal mungkin dipakai untuk kepentingan publik," kata Anies.

Sebelum akhirnya dicabut, pembahasan dua raperda itu memang sudah dihentikan sementara sejak salah seorang anggota DPRD DKI tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi.

Pemerintah pusat kemudian melakukan moratorium terhadap proyek reklamasi. Selama satu tahun, raperda itu mati suri dan tidak pernah dibahas lagi.

Baca juga : Cabut 2 Raperda Reklamasi, Anies Akan Bentuk Tim Kajian

Pada masa pemerintahan Djarot Saiful Hidayat, sanksi administratif terhadap Pulau C, D, dan G dicabut, moratorium pun dicabut secara keseluruhan oleh pemerintah pusat. Atas dasar itu, Djarot Saiful Hidayat mengajukan surat ke DPRD DKI Jakarta untuk meminta agar melanjutkan kembali pembahasan dua raperda itu.

Namun, pemerintahan saat ini melakukan hal yang sebaliknya. Draf dua raperda itu ditarik,  artinya tidak akan ada pembahasan atas raperda itu di DPRD DKI pada tahun depan.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Tangerang Kembali Salurkan Bansos Covid-19, Kali Ini di Kecamatan Pinang dan Larangan

Pemkot Tangerang Kembali Salurkan Bansos Covid-19, Kali Ini di Kecamatan Pinang dan Larangan

Megapolitan
Angka Kepatuhan Masyarakat Tangsel Terhadap Protokol Kesehatan Baru 81,4 Persen

Angka Kepatuhan Masyarakat Tangsel Terhadap Protokol Kesehatan Baru 81,4 Persen

Megapolitan
Pemprov DKI Diingatkan Tidak Buka Dulu Tempat Hiburan Malam Saat PSBB Transisi Selesai

Pemprov DKI Diingatkan Tidak Buka Dulu Tempat Hiburan Malam Saat PSBB Transisi Selesai

Megapolitan
Diduga Tenggelam, Dua Anak Laki-laki Ditemukan Tewas di Kali Minangkabau Setiabudi

Diduga Tenggelam, Dua Anak Laki-laki Ditemukan Tewas di Kali Minangkabau Setiabudi

Megapolitan
UPDATE 14 Juli: Pasien Sembuh Covid-19 di Tangsel Tambah 10 Orang, Totalnya Kini 325

UPDATE 14 Juli: Pasien Sembuh Covid-19 di Tangsel Tambah 10 Orang, Totalnya Kini 325

Megapolitan
Kreo Selatan Jadi Kelurahan dengan Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Kota Tangerang

Kreo Selatan Jadi Kelurahan dengan Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Kota Tangerang

Megapolitan
Wali Kota Ungkap Lima PNS di Bekasi Terpapar Covid-19

Wali Kota Ungkap Lima PNS di Bekasi Terpapar Covid-19

Megapolitan
Pegawai Disdik DKI Diimbau Tak Terlibat Jual Beli Kursi Kosong Sekolah Negeri

Pegawai Disdik DKI Diimbau Tak Terlibat Jual Beli Kursi Kosong Sekolah Negeri

Megapolitan
FSGI Minta Kemendikbud Tegur Pemkot Bekasi karena Izinkan Sekolah Tatap Muka

FSGI Minta Kemendikbud Tegur Pemkot Bekasi karena Izinkan Sekolah Tatap Muka

Megapolitan
Politisi Gerindra Sarankan Pegawai Transjakarta Layangkan Somasi karena Upah Lembur Belum Dibayar

Politisi Gerindra Sarankan Pegawai Transjakarta Layangkan Somasi karena Upah Lembur Belum Dibayar

Megapolitan
Komnas PA Terima Laporan Praktik Jual Beli Kursi dalam PPDB Depok, Harganya Capai Rp 5 Juta

Komnas PA Terima Laporan Praktik Jual Beli Kursi dalam PPDB Depok, Harganya Capai Rp 5 Juta

Megapolitan
Polisi Telusuri Sebuah Warung yang Kerap Didatangi Editor Metro TV sebelum Tewas

Polisi Telusuri Sebuah Warung yang Kerap Didatangi Editor Metro TV sebelum Tewas

Megapolitan
Upah Lembur Tak Dibayar, Sejumlah Pegawai Transjakarta Mengadu ke DPRD DKI

Upah Lembur Tak Dibayar, Sejumlah Pegawai Transjakarta Mengadu ke DPRD DKI

Megapolitan
Ajak Warga Pulihkan Ekonomi, Wali Kota Tangerang: Utamakan Belanja di Toko Dekat Rumah

Ajak Warga Pulihkan Ekonomi, Wali Kota Tangerang: Utamakan Belanja di Toko Dekat Rumah

Megapolitan
350 Karyawan AirNav Dites Urine untuk Memastikan Bebas Narkoba

350 Karyawan AirNav Dites Urine untuk Memastikan Bebas Narkoba

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X