Saat Anies Perlihatkan Raperda Reklamasi yang Dia Tarik dari DPRD

Kompas.com - 15/12/2017, 15:15 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menunjukan draft raperda terkait reklamasi yang ditarik dari DPRD DKI Jakarta, Jumat (15/12/2017). KOMPAS.com/JESSI CARINA Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menunjukan draft raperda terkait reklamasi yang ditarik dari DPRD DKI Jakarta, Jumat (15/12/2017).
Penulis Jessi Carina
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menunjukkan draf dua rancangan peraturan (raperda) terkait reklamasi yang dia tarik dari DPRD DKI Jakarta. Draf rapaerda itu ditaruh dalam sebuah kotak merah dan diikat dengan pita berwarna silver.

"Ini adalah dokumennya, memang cukup besar. Ada di belakang lampirannya agak banyak, kalau dipegang berat ini. Ini bukan kayak biasanya, kalau biasanya cuma cover saja," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (15/12/2017).

Dua raperda yang dimaksud yakni Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). Anies sudah mengirim surat kepada DPRD DKI Jakarta pada 22 November untuk menarik kembali dua raperda itu.

Pada 13 Desember, DPRD DKI Jakarta secara resmi mengembalikan raperda tersebut.

Baca juga : Ditarik Anies, Tidak Ada Pembahasan Raperda Reklamasi di DPRD DKI

Anies mengatakan kini dia memiliki keleluasaan untuk menyiapkan raperda yang lebih matang. Dia ingin isinya sesuai dengan visi dan misi pemerintahannya. Raperda tersebut harus menjamin kawasan pantai utara Jakarta digunakan untuk kepentingan publik.

"Sesuai dengan visi serta janji kami untuk menata kawasan pantai utara Jakarta sebagai kawasan yang semaksimal mungkin dipakai untuk kepentingan publik," kata Anies.

Sebelum akhirnya dicabut, pembahasan dua raperda itu memang sudah dihentikan sementara sejak salah seorang anggota DPRD DKI tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi.

Pemerintah pusat kemudian melakukan moratorium terhadap proyek reklamasi. Selama satu tahun, raperda itu mati suri dan tidak pernah dibahas lagi.

Baca juga : Cabut 2 Raperda Reklamasi, Anies Akan Bentuk Tim Kajian

Pada masa pemerintahan Djarot Saiful Hidayat, sanksi administratif terhadap Pulau C, D, dan G dicabut, moratorium pun dicabut secara keseluruhan oleh pemerintah pusat. Atas dasar itu, Djarot Saiful Hidayat mengajukan surat ke DPRD DKI Jakarta untuk meminta agar melanjutkan kembali pembahasan dua raperda itu.

Namun, pemerintahan saat ini melakukan hal yang sebaliknya. Draf dua raperda itu ditarik,  artinya tidak akan ada pembahasan atas raperda itu di DPRD DKI pada tahun depan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pembobol ATM di Bekasi Sudah 5 Bulan Beraksi, Berkelana Sampai Jawa Tengah

Pembobol ATM di Bekasi Sudah 5 Bulan Beraksi, Berkelana Sampai Jawa Tengah

Megapolitan
Pencurian Motor Sport di Minimarket Matraman Terekam CCTV, Pelaku Beraksi 5 Menit

Pencurian Motor Sport di Minimarket Matraman Terekam CCTV, Pelaku Beraksi 5 Menit

Megapolitan
Antisipasi Virus Corona, RSU Tangsel Bagikan Masker ke Pasien dan Pengunjung

Antisipasi Virus Corona, RSU Tangsel Bagikan Masker ke Pasien dan Pengunjung

Megapolitan
Polisi Tangkap Pembobol ATM dengan Modus Ganjal Kawat di Bekasi

Polisi Tangkap Pembobol ATM dengan Modus Ganjal Kawat di Bekasi

Megapolitan
Satu Orang Tewas dalam Peristiwa Kebakaran di Permukiman Kebayoran Lama

Satu Orang Tewas dalam Peristiwa Kebakaran di Permukiman Kebayoran Lama

Megapolitan
Polisi Dalami Unsur Pidana dalam Kasus ABK yang Terombang Ambil 12 Jam di Laut

Polisi Dalami Unsur Pidana dalam Kasus ABK yang Terombang Ambil 12 Jam di Laut

Megapolitan
Divonis 1 Tahun Penjara, Habil Marati: Itu untuk Hibur Jaksa dan Penyidik Polisi

Divonis 1 Tahun Penjara, Habil Marati: Itu untuk Hibur Jaksa dan Penyidik Polisi

Megapolitan
Kebakaran di Kebayoran Lama, Warga Panik Ketika Api yang Sempat Padam Kembali Menyala

Kebakaran di Kebayoran Lama, Warga Panik Ketika Api yang Sempat Padam Kembali Menyala

Megapolitan
Spanduk King of The King yang Mirip Sunda Empire di Kota Tangerang Ditertibkan

Spanduk King of The King yang Mirip Sunda Empire di Kota Tangerang Ditertibkan

Megapolitan
Jadi Dirut meski Berstatus Terpidana, Donny Saragih Merasa Tak Langgar Aturan Rekrutmen

Jadi Dirut meski Berstatus Terpidana, Donny Saragih Merasa Tak Langgar Aturan Rekrutmen

Megapolitan
Kronologi ABK yang Selamat Setelah Terpeleset dari Kapal dan Terombang Ambing di Laut

Kronologi ABK yang Selamat Setelah Terpeleset dari Kapal dan Terombang Ambing di Laut

Megapolitan
Donny Saragih Batal Jadi Dirut Transjakarta karena Peras Bos Terdahulu

Donny Saragih Batal Jadi Dirut Transjakarta karena Peras Bos Terdahulu

Megapolitan
Terbukti Danai Senjata Api Illegal, Habil Marati Divonis Satu Tahun Penjara

Terbukti Danai Senjata Api Illegal, Habil Marati Divonis Satu Tahun Penjara

Megapolitan
Warga yang Mengalami Gejala Virus Corona Diimbau Segera ke Rumah Sakit Terdekat

Warga yang Mengalami Gejala Virus Corona Diimbau Segera ke Rumah Sakit Terdekat

Megapolitan
Didemo Mantan Pegawai Magang Terkait PKWT, Ini Komentar Transjakarta

Didemo Mantan Pegawai Magang Terkait PKWT, Ini Komentar Transjakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X