Kata Sandiaga, Biaya Perjalanan Dinas DKI Mengikuti Pemerintah Sebelumnya

Kompas.com - 28/12/2017, 17:48 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno saat berkunjung ke rumah pengawalnya di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Senin(25/12/2017). KOMPAS.com/JESSI CARINA Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno saat berkunjung ke rumah pengawalnya di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Senin(25/12/2017).
|
EditorKurnia Sari Aziza

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, biaya perjalanan dinas DKI menyesuaikan anggaran yang telah ditetapkan pemerintah sebelumnya.

"Dulu kebijakan itu kenapa diambil, karena kami ini adalah bagian dari pemerintah sebelumnya. Jadi pemerintahan sebelumnya sudah memutuskan, kami meneruskan," ujar Sandiaga di kawasan Thamrin Jakarta Pusat, Kamis (28/12/2017).

Ia melanjutkan, penetapan anggaran tersebut melalui pertimbangan tertentu. Meski demikian, Sandiaga tak dapat memaparkan pertimbangan tersebut secara rinci.

"Itu pasti ada alasannya kenapa kami tiga kali lebih tinggi (dari biaya perjalanan dinas nasional). Tapi untuk tidak menimbulkan spekulasi, menimbulkan tuding menuding, lebih baik kita diskusi internal dulu," ujarnya.

Baca juga: Tanggapi Sri Mulyani, DKI Sebut Biaya Perjalanan Dinas Sesuai Kemampuan Daerah

Meski demikian, ia berterima kasih kepada semua pihak yang secara rinci memperhatikan anggaran DKI, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Adapun aturan mengenai biaya perjalanan dinas sesuai Keputusan Gubernur Nomor 190 Tahun 2017 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri. Kepgub ini ditandatangani mantan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono pada 1 Februari 2017.

Sebelumnya, Sri Mulyani mengingatkan Pemprov DKI terkait pengawasan penggunaan APBD DKI, salah satunya mengenai biaya perjalanan dinas.

Baca juga: Sri Mulyani Singgung Biaya Perjalanan Dinas DKI yang 3 Kali Lipat Standar Nasional

Sebab, menurut perempuan yang kerap disapa Ani ini, anggaran perjalanan dinas Pemprov DKI cukup besar jika dibandingkan dengan standar perjalanan dinas secara nasional.

"Satuan biaya uang harian perjalanan dinas di DKI sama pusat hampir 3 kali lipatnya, Rp 1,5 juta per orang per hari di DKI, standar nasional itu hanya Rp 480.000 per orang per hari," ujar Sri Mulyani saat menghadiri acara Musrenbang DKI Jakarta di Balai Kota, Jakarta, Rabu (27/12/2017).

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bukan Prioritas, Pemangkasan Pohon di Permukiman Bekasi Tunggu Aduan Warga

Bukan Prioritas, Pemangkasan Pohon di Permukiman Bekasi Tunggu Aduan Warga

Megapolitan
Pilot Wings Air yang Tewas Bunuh Diri Dikenal Baik dan Ramah oleh Tetangga

Pilot Wings Air yang Tewas Bunuh Diri Dikenal Baik dan Ramah oleh Tetangga

Megapolitan
12 Oknum Satpol PP DKI yang Diduga Bobol Dana Bank Dipecat

12 Oknum Satpol PP DKI yang Diduga Bobol Dana Bank Dipecat

Megapolitan
365 Kali Hari Anak dari Balik Jeruji Besi di Tangerang...

365 Kali Hari Anak dari Balik Jeruji Besi di Tangerang...

Megapolitan
Setelah Mediasi, Orangtua Murid dan SMA Kolese Gonzaga Sepakat Berdamai

Setelah Mediasi, Orangtua Murid dan SMA Kolese Gonzaga Sepakat Berdamai

Megapolitan
Mantan Kapolsek Kebayoran Baru Ditetapkan sebagai Tersangka Penyalahgunaan Narkoba

Mantan Kapolsek Kebayoran Baru Ditetapkan sebagai Tersangka Penyalahgunaan Narkoba

Megapolitan
Polisi Klarifikasi Pelapor Dugaan Penistaan Agama Terhadap Sukmawati Soekarnoputri

Polisi Klarifikasi Pelapor Dugaan Penistaan Agama Terhadap Sukmawati Soekarnoputri

Megapolitan
Kediamannya Retak dan Ambruk, Warga Setu Numpang Tidur di Rumah Tetangga

Kediamannya Retak dan Ambruk, Warga Setu Numpang Tidur di Rumah Tetangga

Megapolitan
Sanksi Cabut Pentil Tak Lagi Mempan, Dishub Derek Kendaraan yang Parkir Sembarangan

Sanksi Cabut Pentil Tak Lagi Mempan, Dishub Derek Kendaraan yang Parkir Sembarangan

Megapolitan
Pembahasan RAPBD DKI 2020 Molor, Wakil Ketua DPRD Yakin Kemendagri Beri Dispensasi untuk Jakarta

Pembahasan RAPBD DKI 2020 Molor, Wakil Ketua DPRD Yakin Kemendagri Beri Dispensasi untuk Jakarta

Megapolitan
Musim Hujan, Bekasi Optimistis Titik Jalan Berlubang Berkurang

Musim Hujan, Bekasi Optimistis Titik Jalan Berlubang Berkurang

Megapolitan
Parkir di Jalur Sepeda, Pelanggar Berhamburan Saat Dishub Razia Dadakan

Parkir di Jalur Sepeda, Pelanggar Berhamburan Saat Dishub Razia Dadakan

Megapolitan
Musim Hujan, Pemkot Bekasi Pangkas Pohon Raksasa di Jalan Utama

Musim Hujan, Pemkot Bekasi Pangkas Pohon Raksasa di Jalan Utama

Megapolitan
Kolong Tol JORR Kota Bintang Bekasi Masih Akan Tergenang pada Musim Hujan Tahun Ini

Kolong Tol JORR Kota Bintang Bekasi Masih Akan Tergenang pada Musim Hujan Tahun Ini

Megapolitan
Tahun 2030, PAM Jaya Targetkan Semua Warga Jakarta Dapat Pasokan Air Bersih

Tahun 2030, PAM Jaya Targetkan Semua Warga Jakarta Dapat Pasokan Air Bersih

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X