DKI Akan Temui Kementerian Keuangan untuk Klarifikasi Data

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan klarifikasi kesalahan data yang dipaparkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan, pihaknya sudah menjadwalkan pertemuan dengan tim Kementerian Keuangan.

"Saya sudah komunikasi dengan tim teknis Bu Menkeu. Insya allah kami berjanji bertemu Jumat besok pukul 09.00 untuk mengklarifikasi angka-angka ini, agar di kemudian hari kami bisa menjalin komunikasi yang baik untuk publikasi yang baik," ujar Tuty di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (28/12/2017).

Pemprov DKI Jakarta mengklarifikasi data alokasi belanja pendidikan dan kesehatan pada APBD. Saat membuka musrenbang RPJMD 2017-2022, Sri Mulyani memaparkan alokasi belanja pendidikan Jakarta baru 8,8 persen dan belanja kesehatan 6,9 persen.

Proporsi tersebut di bawah ketentuan Undang-undang, alokasi belanja pendidikan minimal 20 persen dan kesehatan 10 persen.

Baca juga: DKI Klarifikasi Data Pendidikan dan Kesehatan yang Dipaparkan Sri Mulyani

Tuty mengatakan, data tersebut tidak tepat.

Sebab, alokasi belanja pendidikan Pemprov DKI Jakarta sebenarnya sudah 30 persen. Sementara itu, alokasi belanja kesehatan 15 persen.

Setelah bertemu dengan tim Kementerian Keuangan, Tuty berharap data yang benar bisa dipublikasikan.

"Kami sebenarnya berharap tim teknis yang menyiapkan data-data yang disampaikan Ibu Menteri dapat melakukan klarifikasi terlebih dahulu dengan kami, sebelum data-data itu dipublikasikan secara luas," ujarnya.