Belum Adanya Perda Zonasi dan Tata Ruang Tak Bisa Jadi Alasan Pembatalan Sertifikat Reklamasi

Kompas.com - 13/01/2018, 12:26 WIB
Kuasa Hukum HTI Yusril Ihza Mahendra di PTUN Jakarta Timur, Kamis (23/11/2017) Kompas.com/YOGA SUKMANAKuasa Hukum HTI Yusril Ihza Mahendra di PTUN Jakarta Timur, Kamis (23/11/2017)
|
EditorErwin Hutapea

JAKARTA, KOMPAS.com - Alasan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil untuk mencabut sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) pulau reklamasi C, D, dan G dinilai kurang tepat.

"Sementara ini dikatakan Anies, permintaan pembatalan itu karena belum ada Perda Zonasi dan Tata Ruang yang mengatur soal reklamasi. Ya jelas itu enggak bisa," kata pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra dalam Program Perspektif Indonesia Smart FM di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1/2018).

Yusril menjelaskan, sertifikat yang telah dikeluarkan BPN bisa batal apabila dalam prosesnya berbenturan dengan undang-undang atau peraturan yang sudah ada dan sudah berlaku.

"Jadi ya karena Perda Zonasi dan Tata Ruang ini belum ada, bagaimana mau dibatalkan sertifikat itu," tanya Yusril.

Di sisi lain, Yusril menegaskan bahwa sudah banyak peraturan yang memang menjadi dasar dalam proses reklamasi, termasuk beberapa perda milik DKI yang masih bersifat parsial lantaran Perda Zonasi dan Tata Ruang tak kunjung mendapat persetujuan dari DPRD.

Permintaan Anies untuk membatalkan sertifikat HGB Pulau C, D, dan G juga dianggap Yusril bisa menimbulkan kebingungan. Pasalnya, HGB itu keluar atas rekomendasi Pemprov DKI Jakarta selaku pemegang Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jawaban dari Kepala BPN (yang menolak mencabut) itu sudah betul dan sesuai prosedur karena itu HGB kan keluar karena sudah ada persetujuan dari pemilik HPL yang mana atas nama Pemprov DKI," imbuh Yusril.

Baca juga: Kadung Janji Gubernur Anies Soal Penghentian Reklamasi

Sebelumnya diberitakan, pada akhir Desember lalu, Anies mengirim surat kepada Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil yang berisi permohonon agar BPN menunda dan membatalkan sertifikat HGB pulau reklamasi.

Dalam surat itu, Pemprov DKI memohon agar BPN mengembalikan semua dokumen yang telah diserahkan Pemprov DKI terkait perizinan reklamasi.

Anies mengirimkan surat tersebut karena menilai ada kesalahan prosedur yang telah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya dalam perizinan reklamasi.

"Maka, kami akan lakukan Perda Zonasi dulu baru atur soal lahan dipakai untuk apa. Ini perdanya belum ada, tapi sudah keluar HGB. Ini urutannya enggak betul," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2018).



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ganjil Genap Tempat Wisata, Pengendara Boleh Turunkan Pengunjung di Akses Menuju Pintu Masuk

Ganjil Genap Tempat Wisata, Pengendara Boleh Turunkan Pengunjung di Akses Menuju Pintu Masuk

Megapolitan
Hari Pertama Diberlakukan, Masih Banyak Warga Belum Tahu Ada Ganjil Genap di Tempat Wisata

Hari Pertama Diberlakukan, Masih Banyak Warga Belum Tahu Ada Ganjil Genap di Tempat Wisata

Megapolitan
Polisi Tindak Pengendara dengan Knalpot Bising Saat 'Crowd Free Night'

Polisi Tindak Pengendara dengan Knalpot Bising Saat "Crowd Free Night"

Megapolitan
Pemprov DKI Susun Grand Design Perbaiki Kualitas Udara Jakarta

Pemprov DKI Susun Grand Design Perbaiki Kualitas Udara Jakarta

Megapolitan
Polisi Tilang 314 Kendaraan dalam Crowd Free Night Semalam

Polisi Tilang 314 Kendaraan dalam Crowd Free Night Semalam

Megapolitan
Scooterist Jakarta Utara Keliling Indonesia, Promosikan 12 Destinasi Wisata

Scooterist Jakarta Utara Keliling Indonesia, Promosikan 12 Destinasi Wisata

Megapolitan
70 Persen Pengunjung Bioskop CGV Bekasi Cyber Park Memesan Tiket Secara Online

70 Persen Pengunjung Bioskop CGV Bekasi Cyber Park Memesan Tiket Secara Online

Megapolitan
Motor 'Adu Banteng' di Pinang Tangerang, 2 Orang Tewas

Motor "Adu Banteng" di Pinang Tangerang, 2 Orang Tewas

Megapolitan
Menyoal Formula-E Rasa Pinjol

Menyoal Formula-E Rasa Pinjol

Megapolitan
Seorang Tahanan Coba Kabur dari Polda Metro Jaya, Mengaku Hendak Hadiri Pernikahan Saudara

Seorang Tahanan Coba Kabur dari Polda Metro Jaya, Mengaku Hendak Hadiri Pernikahan Saudara

Megapolitan
Kawasan Kota Tua Tak Tak Jadi Dibuka untuk Olahraga, Masih Menunggu QR Code PeduliLindungi

Kawasan Kota Tua Tak Tak Jadi Dibuka untuk Olahraga, Masih Menunggu QR Code PeduliLindungi

Megapolitan
Jokowi hingga Anies Divonis Bersalah atas Polusi Udara, Sebuah Kemenangan Warga Negara

Jokowi hingga Anies Divonis Bersalah atas Polusi Udara, Sebuah Kemenangan Warga Negara

Megapolitan
Disidak, Bioskop CGV Grand Indonesia Masih Sepi Pengunjung

Disidak, Bioskop CGV Grand Indonesia Masih Sepi Pengunjung

Megapolitan
Pemuda yang Hendak Curi Motor Melarikan Diri Bersama Seorang Bocah

Pemuda yang Hendak Curi Motor Melarikan Diri Bersama Seorang Bocah

Megapolitan
Ganjil Genap Sudah Diterapkan di Sekitar Kawasan Wisata Jakarta

Ganjil Genap Sudah Diterapkan di Sekitar Kawasan Wisata Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.