Penghapusan Operasional Becak di Jakarta, dari 1936 hingga Kini...

Kompas.com - 15/01/2018, 11:21 WIB
Edi, salah satu tukang becak yang berunjuk rasa di depan Gedung Balai Kota Jakarta, Kamis (28/1/2016). Edi dan kawan-kawannya menolak tindakan Satpol PP mengangkut becak-becak mereka. Tribunnews.com/ Dennis DestryawanEdi, salah satu tukang becak yang berunjuk rasa di depan Gedung Balai Kota Jakarta, Kamis (28/1/2016). Edi dan kawan-kawannya menolak tindakan Satpol PP mengangkut becak-becak mereka.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

29 Juni 1998: Izin lisan yang diberikan Gubernur Sutiyoso yang membolehkan beroperasinya angkutan umum becak di Jakarta, ditarik kembali. Dengan demikian, becak dilarang beroperasi di wilayah hukum DKI Jakarta.

Meski usia izin lisan itu hanya sempat berlaku tujuh hari, namun jumlah becak yang masuk ke Jakarta sudah mencapai sekitar 1.500 buah.

10 Maret 1999: Sedikitnya 800 pengayuh becak dengan mengendarai 400 becak mendatangi Balaikota DKI Jakarta. Mereka yang berada di sana sejak pagi ingin bertemu Gubernur Sutiyoso untuk menyampaikan tuntutan agar becak diperbolehkan beroperasi di wilayah permukiman dan jalan nonprotokol Ibu Kota. Di samping itu, mereka juga meminta Pasal 18 Peraturan Daerah (Perda) No 18/1998 tentang pelarangan becak di Jakarta diubah.

15 April 1999: Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta menolak untuk mengubah Peraturan Daerah (Perda) DKI No 11/1988 tentang pelarangan becak beroperasi di Ibu Kota. Namun begitu, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso tetap menawarkan alih profesi para pengemudi becak tersebut melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS).

9 November 1999: Sekitar 5.000 pengayuh becak, yang dipimpin Ketua Konsorsium Kemiskinan Kota, Wardah Hafidz berunjuk rasa ke Gedung DPRD DKI dan menuntut Perda No 11/1998 dicabut. Saat menerima perwakilan para pengayuh becak, Wakil Ketua DPRD DKI Tarmidi Suharjo menyatakan setuju untuk mencabut perda tersebut.

10 November 1999: Becak tetap dilarang beroperasi di wilayah DKI Jakarta, sebab Peraturan Daerah (Perda) No 11/1998 masih berlaku. Pasal 18 Perda No 11/1998 melarang orang atau badan membuat, menjual, dan mengoperasikan becak di wilayah Ibu Kota tegas Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso.

31 Januari 2000: Ratusan pengayuh becak yang dimotori Konsorsium Kemiskinan Kota, sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang dipimpin Wardah Hafidz, berunjuk rasa ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Mereka masih mengajukan tuntutan lama, yaitu pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1988 tentang Ketertiban Umum di Ibu Kota yang melarang becak beroperasi.

15 Februari 2000: Wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan dinyatakan bersih dari becak sejak diadakan operasi mulai Desember tahun 1999. Dari 6.649 becak yang tercatat beroperasi di Jakarta, sekarang tinggal 3.519 yang tersebar di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat.

"Pembersihan becak masih terus dijalankan terutama di beberapa kantung yang jadi konsentrasi angkutan tersebut," kata Kepala Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data Pusat Pengendalian Ketegangan Sosial DKI, Raya Siahaan.

17 Februari 2000: Sebanyak 139 koordinator pangkalan becak yang mewakili sekitar 5.000 tukang becak di wilayah DKI Jakarta (penggugat) melalui kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) menggugat Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso (tergugat). Sutiyoso dinilai melanggar Peraturan Daerah (Perda) No 11/1988 tentang Ketertiban Umum dalam Wilayah DKI Jakarta. Gugatan itu didaftarkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kronologi Pria Masturbasi Dalam Mobil, Bermula ketika Tunggu Penumpang

Kronologi Pria Masturbasi Dalam Mobil, Bermula ketika Tunggu Penumpang

Megapolitan
Banyak Teman Anggota DPRD, Nurmansjah Lubis Diyakini Bisa Jadi Wagub DKI

Banyak Teman Anggota DPRD, Nurmansjah Lubis Diyakini Bisa Jadi Wagub DKI

Megapolitan
Kabel Bawah Tanah di Yamaha Cakung Terbakar

Kabel Bawah Tanah di Yamaha Cakung Terbakar

Megapolitan
Cerita Cawagub DKI Nurmansjah Lubis Kebanjiran pada Tahun Baru 2020

Cerita Cawagub DKI Nurmansjah Lubis Kebanjiran pada Tahun Baru 2020

Megapolitan
Nurmansjah Lubis Lobi Fraksi-fraksi DPRD Sebelum Diumumkan Jadi Cawagub DKI

Nurmansjah Lubis Lobi Fraksi-fraksi DPRD Sebelum Diumumkan Jadi Cawagub DKI

Megapolitan
Polsek Sawangan Sita Puluhan Botol Miras dari 3 Warung Jamu

Polsek Sawangan Sita Puluhan Botol Miras dari 3 Warung Jamu

Megapolitan
Perampok di Warteg Pesanggrahan Gunakan Uang Jarahan untuk Makan dan Narkoba

Perampok di Warteg Pesanggrahan Gunakan Uang Jarahan untuk Makan dan Narkoba

Megapolitan
Seorang Peserta Loe Gue Run 2020 Meninggal Dunia

Seorang Peserta Loe Gue Run 2020 Meninggal Dunia

Megapolitan
Bandingkan Diri dengan Rival, Cawagub Nurmansjah Lubis Merasa Lebih Cocok Dampingi Anies

Bandingkan Diri dengan Rival, Cawagub Nurmansjah Lubis Merasa Lebih Cocok Dampingi Anies

Megapolitan
Polisi: 4 Perampok Warteg di Pesanggrahan Berpencar karena Viral di Media Sosial

Polisi: 4 Perampok Warteg di Pesanggrahan Berpencar karena Viral di Media Sosial

Megapolitan
Siap Jadi Wagub DKI, Nurmansjah Lubis: Pindahkan Bully-nya Bang Anies ke Ane

Siap Jadi Wagub DKI, Nurmansjah Lubis: Pindahkan Bully-nya Bang Anies ke Ane

Megapolitan
Meriahkan Imlek 2571, Bandara Soetta Bagi-bagi Angpau sampai Akhir Bulan

Meriahkan Imlek 2571, Bandara Soetta Bagi-bagi Angpau sampai Akhir Bulan

Megapolitan
Banjir di Underpass Gandhi Kemayoran Diperkirakan Kering Nanti Malam

Banjir di Underpass Gandhi Kemayoran Diperkirakan Kering Nanti Malam

Megapolitan
Cawagub DKI Riza Patria: Tidak Ada Lobi Khusus kepada Anggota DPRD

Cawagub DKI Riza Patria: Tidak Ada Lobi Khusus kepada Anggota DPRD

Megapolitan
Banjir di Underpass Gandhi Kemayoran Tersisa 1 Meter

Banjir di Underpass Gandhi Kemayoran Tersisa 1 Meter

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X