DKI Koordinasi dengan Kementerian PUPR untuk Renovasi Museum Bahari

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Tinia Budiati mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk merenovasi bangunan Museum Bahari yang terbakar pada Selasa (16/1/2018) kemarin.

"Nanti kami akan bahas, Kementerian PU kan juga ada dana untuk itu, kami akan coba lakukan (koordinasi). Untuk bangunan saya kira kami perlu kerja sama yang baik dari kementerian," kata Tinia di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu.

Menurut Tinia, ada juga pihak swasta yang ingin memberikan bantuan. Namun, dia belum dapat memastikan bantuan apa yang diberikan.

Dinas Pariwisata juga akan menjalin kerja sama dengan komunitas pecinta sejarah untuk pengadaan koleksi museum yang hangus terbakar.

Baca juga : Ini Daftar Koleksi Museum Bahari yang Terbakar

"Kami sudah mendapatkan simpati dari beberapa pihak, termasuk swasta, dan itu untuk apa yang nanti bisa mereka bantu. Termasuk juga dari pemerhati pecinta bahari, terutama untuk koleksi-koleksi," kata dia.

Meskipun begitu, Tinia memastikan renovasi bangunan Museum Bahari akan menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Yang bertanggung jawab mengelola dan merawat bangunan cagar budaya itu adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Tentu nomor 1 pasti dari APBD karena itu tanggung jawab milik kami kan," ucap Tinia.

Gedung A dan C Museum Bahari terbakar pada Selasa pagi kemarin. Api diduga berasal dari korsleting listrik.

Kepala UPT Museum Kebaharian Husnison Nizar sebelumnya mengatakan, membutuhkan waktu beberapa bulan untuk proses pembangunan ulang Museum Bahari.

"Untuk renovasi bisa lebih dari 6 bulan, harus butuhkan penelitian konstruksi, penelitian struktur, baru kami renovasi," kata Husnison, kemarin.

Menurut dia, museum itu baru saja di renovasi pada akhir November 2017. Pemugaran dilakukan dengan mengganti komponen kayu, balok rantai, kaso yang rusak atau rapuh serta mengganti genteng.