Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Kalau Bersedia Anda Bagian dari Anies-Sandi, kalau Tidak Anda Mundur"

Kompas.com - 17/01/2018, 15:37 WIB
Sherly Puspita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan pengintegrasian data melalui program "Jakarta Satu" akan tetap dilakukan meski dalam prosesnya nanti pihaknya akan menemui berbagai kendala.

"Saya akan integrasikan (data), kalau saudara bersedia, maka bagian dari Anies-Sandi, kalau saudara tidak bersedia maka anda mundur dari barisan," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta di hadapan para SKPD yang hadir dalam acara launching program "Jakarta Satu", Rabu (17/1/2018).

Anies mengatakan, kendala terbesar dalam pengintegrasian data adalah keengganan para satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk membuka data yang ia miliki. Menurut dia, hal semacam ini sempat ia temui saat menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.

"Di Kemendikbud, masing-masing pegang data sendiri-sendiri seakan-akan ini bayi yang dilahirkan dirinya sendiri. Lah wong sebelum diangkat sebagai pejabat di situ juga sudah ada data itu," kata dia.

Baca juga : Pemprov DKI Integrasikan Data Melalui Jakarta Satu

Menurut dia, program ini dijalankan untuk memenuhi kewajiban Pemprov DKI untuk menciptakan keadilan bagi rakyatnya yang harus secepatnya direalisasikan.

"Karena keretanya ini akan melaju, silahkan anda ikut. Kalau anda ikut anda bagian dari kami, kalau anda tidak bersedia, anda mundur saja. Kita tidak membutuhkan perdebatan terlalu panjang untuk pengintegrasian data," ulangnya.

Ketua Komite Pencegahan Korupsi (KPK) Ibu Kota, Bambang Wijojanto mengatakan, lrogram "Jakarta Satu" merupakan program Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang diyakini sebagai cara ampuh mencegah tindak korupsi.

Baca juga : Bambang Widjojanto: Selamat Datang Perubahan...

Bambang menjelaskan, nantinya integrasi data tersebut akan dikemas dalam bentuk visual sehingga masyarakat dapat dengan mudah turut melakukan kontrol terhadap data yang telah diintegrasikan tersebut.

Soft launching program ini dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan hari ini di Balai Agung, Balai Kota, DKI Jakarta, Rabu. Hadir juga dalam acara ini Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) Saut Situmorang, Kepala BPRD DKI, Edi Sumantri, perwakilan anggota DPRD DKI dan pejabat Pemprov DKI lainnya.

Kompas TV Pemprov DKI Jakarta kini memiliki komite pencegahan korupsi yang bertugas menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com