Menteri PUPR Bantah Kecelakaan Konstruksi Terjadi karena Percepatan Pembangunan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membantah kalau serangkaian kecelakaan konstruksi yang terjadi belakangan ini dipengaruhi oleh percepatan pembangunan infrastruktur.

"Bukan sebagai sebuah alasan, tetapi kita menekankan pentingnya kedisiplinan pelaksanaan dan pengawasan dalam menjamin kualitas, keamanan dan keselamatan konstruksi,” kata Basuki dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (20/2/2018).

Basuki bahkan membandingkan kondisi pembangunan infrastruktur di Indonesia dengan dua negara Asia lainnya, yakni Malaysia dan China.

Menurut Basuki, percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak ada apa-apanya dibandingkan kedua negara tersebut.

“Percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia belum apa-apa bila dibandingkan dengan percepatan infrastruktur di negara tetangga seperti Malaysia dan China. Di China, pembangunan jalan tol satu tahun sekitar 4.000 kilometer, Indonesia dalam 5 tahun menargetkan 1.000 kilometer," jelas dia.

Sekadar informasi, berdasarkan data Kementerian PUPR, dalam dua tahun terakhir telah terjadi 14 kali kecelakaan konstruksi yang memakan banyak korban jiwa dan luka-luka.

Di sisi lain, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyatakan, serangkaian kecelakaan konstruksi yang terjadi tak terlepas dari adanya percepatan pembangunan infrastruktur yang dicanangkan pemerintah.

"Percepatan pembangunan proyek infrastruktur tampaknya dikerjakan seperti sopir angkot mengejar setoran. Yang penting pekerjaan selesai, tanpa mengutamakan keselamatan, keamanan dan kenyamanan penumpangnya atau dalam hal ini para pekerja dan masyarakat," ungkap Tulus.

Tulus pun menilai segala percepatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan saat ini membuat perencanaan semua proyek infrastruktur tidak dilakukan dengan matang.

"Kecelakaan konstruksi sebagian terbukti karena kegagalan konstruksi atau construction failure. Ini membuktikan proyek konstruksi tersebut tidak direncanakan dengan matang dan atau pengawasan yang ketat serta konsisten," imbuh dia.