Dirut Dharma Jaya Bicara soal Profesionalitas

JAKARTA, KOMPAS.com - Pencairan dana subsidi daging ayam yang lambat oleh Pemprov DKI membuat Direktur Utama PD Dharma Jaya, Marina Ratna Dwi Kusumajati, kecewa dan memilih untuk mundur dari jabatannya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menanggapi masalah dana subsidi yang terlambat cair untuk Dharma Jaya itu tak membahas soal evaluasi di DKI guna mencegah peristiwa serupa terulang. Anies mempersilakan Marina mundur dan meminta dia profesional dengan tidak mengancam mundur.

"Jadilah orang profesional, titik,” kata Anies, Jumat (16/3/2018) lalu.

Baca juga : Anies: Kalau Dirut Dharma Jaya Mau, Mundur Saja, Enggak Usah Ancam-ancam

Soal profesionalitas Marina menjelaskan pekerjaannya memimpin BUMD Dharma Jaya, penyedia daging, yang nyaris bangkrut ketika dia masuk. Ketika ditarik mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada 2015, Marina diminta membuat perusahaan yang berdiri tahun 1985 itu menyumbang keuntungan bagi DKI.

Tahun pertama menjabat adalah tahun tersulit baginya. Hal yang pertama dia bereskan terkait sistem kepegawaian.

"Kesulitan daripada memimpin Dharma Jaya adalah yang sudah terbiasa sekian puluh tahun bekerja dengan cara tidak ada aturan yang benar, tidak profesional, itu membuat kami harus mengubah," kata Marina di kantornya, Jumat lalu.

Marina menyebutkan, yang dibenahinya antara lain membina pekerja-pekerja lama, membuat skala gaji, dan peraturan perusahaan. Jika di perusahaan swasta umumnya Marina membutuhka waktu tiga bulan saja untuk lakukan pembenahan, di Dharma Jaya ia membutuhkan waktu dua kali lipat.

Baca juga : Dirut PD Dharma Jaya Ungkap Masalah Internal DKI karena Sudah Mentok

"Mereka itu terbiasa dulu tidak kerja profesional, tidak terbiasa bahwa usaha itu harus untung. Terbiasa ya udah, kalau udah ada anggaran ya dibuat anggaran. Tapi kan bisnis itu kan harus ada anggaran, kalau bisa efisien ya efisien gitu," kata dia.

Bukan cuma soal kepegawaian, Marina juga membenahi aset Dharma Jaya yang tercecer dan tidak dimanfaatkan dengan baik.

"Kemudian pembenahan aset, aset kami banyak dikuasai sama orag pihak ketiga, itu yang di mampang sudah 41 tahun dikuasai sama bekas orang DPRD, sekarang dibawa ke pengadilan," kata Marina.

Soal keuangan, Marina bercerita saat pertama masuk ia diwarisi kas Dharma Jaya yang besarnya hanya Rp 2,4 miliar. Tahun 2016 adalah masa pembenahan dan pada 2017 barulah PD Dharma Jaya memiliki keuangan yang baik.

Kendati sering dipersulit untuk mendapat tambahan modal, Marina mengatakan paling tidak di eranya dia bisa menyumbang keuntungan ke DKI, walau hanya Rp 1 miliar.

Masalah subsidi pangan yang membuatnya mundur bermula pada November 2017, ketika PD Dharma Jaya menjadi salah satu BUMD yang tidak akan diberikan penyertaan modal daerah (PMD) pada tahun 2018. PMD yang awalnya diajukan PD Dharma Jaya adalah Rp 39 miliar.

Namun atas arahan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, PD Dharma Jaya dan beberapa BUMD lainnya tidak diberikan PMD. Alasannya, supaya BUMD bisa mandiri tanpa terus menerus mendapatkan suntikan dana dari pemerintah.

Alih-alih mandiri, PD Dharma Jaya malah tidak bisa membeli stok daging subsidi untuk penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP). Selama ini dengan subsidi itu, pemegang KJP bisa membeli daging sapi dan daging ayam dengan harga murah.