Dirut Dharma Jaya Bicara soal Profesionalitas

Marina merasa tidak adil bahwa PD Dharma Jaya harus memutar otak mencari sumber dana lain untuk membeli daging subsidi akibat pencabutan PMD. Sebab program itu bukan demi kepentingan bisnis PD Dharma Jaya melainkan untuk kepentingan warga kurang mampu.

Jika untuk alasan kemandirian dalam konteks bisnis, Marina menyatakan siap berkembang tanpa PMD.

Baca juga : Masalah Pangan Murah yang Berujung Pengunduran Diri Dirut Dharma Jaya

Saat itu, Marina mengaku masih bisa menggunakan dana public service obligation (PSO) untuk membeli daging. Namun pada rapat banggar di Komisi C, pada 21 November 2017, Marina menumpahkan kekhawatirannya atas stok daging subsidi tanpa ada PMD.

Dia meminta pencairan PSO bisa dipercepat. Jika benar tak diberi PMD, PSO menjadi cara satu-satunya untuk tetap bisa menyediakan daging subsidi.

Kekhawatiran Marina jadi kenyataan. Dua minggu usai rapat itu, ia mengajukan proposal untuk pencairan PSO. Namun, PSO senilai Rp 41 miliar yang dijanjikan Sandiaga tak juga turun.

Akibatnya, Marina harus mencari cari agar tetap bisa menyediakan daging. Padahal, permintaan ayam di awal 2018 melonjak dari tahun sebelumnya, mencapai 225 ton per bulan. Penyaluran daging ayam sempat terganggu meski tak tidak terlalu berdampak pada masyarakat.

Ayam-ayam itu dijual sebulan sekali seharga Rp 8.000 per ekor ke pemegang KJP, petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU), pekerja harian lepas (PHL), penyedia jasa lainnya orang perorangan (PJLP), penghuni rumah susun, lansia, penyandang disabilitas, serta buruh berpenghasilan UMP.

Berbagai cara ia lakukan mulai dari menguras kas PD Dharma Jaya di bank hingga habis, meminta tolong Bank DKI agar meminjamkan modal ke supplier Dharma Jaya yang UMKM. Namun PSO maupun dana reimburse sejak bulan Desember tak juga cair.

Kerja Pemprov DKI yang jadi lelet itulah yang mendorong dia menyatakan mundur. Ketika kembali ditanya pada Sabtu lalu soal pengunduran dirinya, Marina eggan menjawab.