Anies Lakukan Pelanggaran Administratif jika Tak Patuhi Ombudsman

Kompas.com - 27/03/2018, 07:17 WIB
Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono di Kompleks Parleme, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraDirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono di Kompleks Parleme, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono mengatakan, rekomendasi Ombudsman RI kepada pemerintah daerah harus dilaksanakan.

Ia mengatakan hal itu terkait sejumlah rekomendasi yang Kamis (26/3/2018) kemarin disampaikan Ombudsman RI kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perihal kebijakan penutupan Jalan Jatibaru di Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Sumarsono menjelaskan konsekuensi yang diterima kepala daerah jika tidak mematuhi rekomendasi Ombudsman. Ia mengatakan, jika rekomendasi tak dilaksanakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan disebut telah melakukan pelanggaran administratif.

Baca juga: Ombudsman: Ada 4 Malaadministrasi pada Penutupan Jalan Jatibaru

"Kami sebut namanya pelanggaran administratif, itu misalnya dikatakan dia tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan daerah," ujar Sumarsono, Senin.

Ia menjelaskan, sanksi administratif tersebut tercantum dalam Pasal 37 Ayat 4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Ada beberapa sanksi yang bisa diberikan kepada kepala daerah yang melakukan pelanggaran administrasi.

Sanksinya bisa teguran tertulis, tidak diberi hak keuangan selama 3 bulan, tidak diberi hak keuangan selama 6 bulan, penundaan evaluasi raperda, pengambilalihan kewenangan perizinan, penundaan pemotongan dana alokasi umum, diminta mengikuti program pembinaan khusus, pendalaman bidang pemerintahan sanksi individual, sanksi pemberhentian sementara selama 3 bulan, dan pemberhentian tetap.

"Sanksi macam-macam ini Kemendagri yang akan mengkaji dan menilai," ujar Sumarsono.

Sebelum mengeluarkan sanksi, Sumarsono mengatakan, Kemendagri akan mengkaji terlebih dahulu tingkat pelanggaran administrasi yang dilakukan kepala daerah.

Pada tahap pertama, Kemendagri akan memberikan surat teguran tertulis pertama untuk kepala daerah. Kemudian akan diberikan surat teguran tertulis kedua.

"Baru kemudian pemberhentian sementara 3 bulan dan kemudian kalau tetap tidak dijalankan juga, baru pemberhentian tetap," kata Sumarsono.

Sumarsono mengatakan, tahapan pemberian sanksi bagi kepala daerah yang melakukan pelanggaran administrasi memang sangat panjang. Tidak bisa langsung diberhentikan begitu saja.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Pisangan Timur Resah Tebing Jalan DI Panjaitan Rawan Longsor

Warga Pisangan Timur Resah Tebing Jalan DI Panjaitan Rawan Longsor

Megapolitan
Pemkot Jakut Gusur Lokasi di Sunter, DPRD DKI: Ini Buah Simalakama

Pemkot Jakut Gusur Lokasi di Sunter, DPRD DKI: Ini Buah Simalakama

Megapolitan
Tersangka Penyiraman Air Keras di Jakbar Tak Alami Gangguan Kejiwaan

Tersangka Penyiraman Air Keras di Jakbar Tak Alami Gangguan Kejiwaan

Megapolitan
Anak Berkebutuhan Khusus yang Dipasung dan Terbakar di Tangsel Pernah Ditangani Dinas Sosial

Anak Berkebutuhan Khusus yang Dipasung dan Terbakar di Tangsel Pernah Ditangani Dinas Sosial

Megapolitan
Selain karena Digugat Cerai Istri, Ini Motif Lain HF Nekat Bakar Diri

Selain karena Digugat Cerai Istri, Ini Motif Lain HF Nekat Bakar Diri

Megapolitan
Kasatpol PP Jakbar Benarkan Ada Anak Buahnya Diduga Bobol Dana Bank DKI

Kasatpol PP Jakbar Benarkan Ada Anak Buahnya Diduga Bobol Dana Bank DKI

Megapolitan
Tak ingin Terburu-buru, DPRD DKI Belum Jadwalkan Rapat Anggaran

Tak ingin Terburu-buru, DPRD DKI Belum Jadwalkan Rapat Anggaran

Megapolitan
Warga Korban Penggusuran di Sunter Mengaku Tidak Pernah Ditawari Rusun

Warga Korban Penggusuran di Sunter Mengaku Tidak Pernah Ditawari Rusun

Megapolitan
Perjalanan Kereta Ditambah Mulai Desember 2019, Selang Waktu Tiba KRL Bekasi pada Jam Sibuk 11 Menit

Perjalanan Kereta Ditambah Mulai Desember 2019, Selang Waktu Tiba KRL Bekasi pada Jam Sibuk 11 Menit

Megapolitan
Per Desember 2019, KCI Tambah 112 Perjalanan KRL secara Bertahap

Per Desember 2019, KCI Tambah 112 Perjalanan KRL secara Bertahap

Megapolitan
Punya Anak Berkebutuhan Khusus, Keluarga Korban Kebakaran di Tangsel Sempat Sulit Cari Kontrakan

Punya Anak Berkebutuhan Khusus, Keluarga Korban Kebakaran di Tangsel Sempat Sulit Cari Kontrakan

Megapolitan
Kadishub DKI: Semua Ruas Jalan Protokol di Jakarta Layak Diterapkan ERP

Kadishub DKI: Semua Ruas Jalan Protokol di Jakarta Layak Diterapkan ERP

Megapolitan
Pelaku Penyiraman Air Keras Diduga Sasar Perempuan karena Kurang Perhatian sang Kakak

Pelaku Penyiraman Air Keras Diduga Sasar Perempuan karena Kurang Perhatian sang Kakak

Megapolitan
Polresta Tangerang Bentuk Satgas untuk Cegah Judi Pilkades

Polresta Tangerang Bentuk Satgas untuk Cegah Judi Pilkades

Megapolitan
Anggota Fraksi PDI-P Sebut Penggusuran di Sunter Tak Sesuai Janji Kampanye Anies

Anggota Fraksi PDI-P Sebut Penggusuran di Sunter Tak Sesuai Janji Kampanye Anies

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X