Alasan Pemprov DKI Terjunkan Satpol PP Wanita Tiap Menutup Tempat Hiburan

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Polisi Pamong Praja wanita selalu dikerahkan setiap kali Pemprov DKI Jakarta ingin menutup tempat hiburan. Alasannya, supaya penutupan berjalan tanpa terjadi kekeresan di lapangan.

"Wanita kan penuh dengan keramahan, penuh dengan senyum, diharapkan semua bisa berjalan dengan baik tanpa ada kekerasan," ujar Kepala Satpol PP DKI Jakarta Yani Wahyu di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (19/4/2018).

Satpol PP wanita pernah diturunkan untuk menutup Alexis. Pagi ini, mereka kembali diterjunkan untuk menutup Sense Karaoke dan Diskotek Exotic.

Yani mengatakan ada 500 anggota Satpol PP wanita di DKI Jakarta. Untuk penutupan Sense dan Exotic, ada 60 srikandi yang dikerahkan.

Baca juga : 30 Satpol PP Wanita Gedor Pintu, lalu Segel Diskotek Exotic

Yani menyebut tidak ada kriteria khusus dalam memilih Satpol PP wanita dalam tugas ini. Intinya adalah bisa bernegosiasi di lapangan.

"Yang keibuan, yang bisa berkomunikasi, bernegosiasi," ujar Yani.

Mereka memiliki standar operasional prosedur dalam melakukan penutupan. Yani mengatakan anggota Satpol PP akan menemui manajemen Exotic dan Sense begitu tiba di sana. Kemudian, memeriksa kondisi tempat usaha yang ditutup.

"Kita pastikan benar itu benar-benar sudah tutup," kata dia.

Baca juga : Pakai Seragam Satpol PP, Sandiaga Pimpin Apel Penutupan Sense dan Exotic

Peringatan penutupan Diskotek Exotic dilayangkan setelah seorang pria bernama Sudirman (41), ditemukan tewas diduga overdosis narkoba, Senin (2/4/2018).

Berdasarkan hasil penyelidikan, korban memiliki riwayat penyakit jantung dan keluarga menolak korban diotopsi terkait dugaan narkoba.

Sementara karaoke Sense, diputuskan ditutup setelah Pemprov DKI menemukan sabu-sabu, ekstasi, ganja, dan ketamin di sana. BNN mengamankan 36 orang pengunjung dan pegawai Sense Karaoke.

Surat pencabutan izin usaha Sense Karaoke dan Diskotek Exotic keluar pada Kamis, 12 April 2018. Dua tempat hiburan itu diberi waktu lima hari untuk merapikan sendiri tempat usaha mereka. Setelah itu, Pemprov DKI akan resmi menutup tempat tersebut.