Polisi Akan Bubarkan Kegiatan Politik Saat "Car Free Day"

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono mengatakan, polisi akan membubarkan kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan politik saat berlangsungnya kegiatan car free day (CFD) di kawasan Sudirman-MH Thamrin, Jakarta Pusat.

"Kami sepakat menegakkan aturan ini dengan Pemda. Misalnya ada yang melakukan kami akan bubarkan, (diberikan) tindakan tegas. Kami akan back up penuh dengan kepolisian dan Pemda," ujar Argo di Mapolda Metro Jaya, Sabtu (5/5/2018).

Argo mengatakan, kegiatan bernuansa politik secara tegas dilarang dalam Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) yang ditandatangani mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Dalam Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang HBKB menyebutkan tidak boleh ada kegiatan politik di area car free day.

Baca juga: Intimidasi di "Car Free Day", Polri Pertimbangkan Pengamanan Berlapis

Sedangkan Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengatakan, selain meminta bantuan polisi, pihaknya akan menerjunkan petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Satpol PP DKI untuk mengawasi kegiatan CFD.

"Besok petugas Dishub, Satpol PP, dan kepolisian akan melakukan tindakan preventif edukasi untuk menjaga bahwa ada kegiatan yang dilarang pada ruas jalan yang diberlakukan HBKB," ujar Sigit.

"Spanduk akan ditempatkan di JPO sehingga imbauan bisa dilihat untuk mengingatkan masyarakat," kata dia.

Adapun pengetatan aturan pada kegiatan CFD dilakukan setelah sejumlah kelompok membawa spanduk, memakai topi, dan kaos bertuliskan #2019GantiPresiden dan #DiaSibukKerja di area car free day, Minggu (29/4/2018).

Namun, tidak ada nama penggerak dalam atribut tersebut, baik dari lembaga atau dari partai.