Inisiator Car Free Day: CFD Bukan untuk Politik Rebutan Kekuasaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kegiatan car free day (CFD) yang setiap pekannya digelar di Jalan Sudirman-Thamrin diharapkan dapat menjadi arena kegiatan yang bersifat high politics, bukan low politics atau politik praktis.

Salah satu inisiator CFD Ari Mochamad mengatakan, high politics yang dimaksud adalah menggunakan arena CFD untuk menyosialisasikan program-program instansi pemerintah kepada masyarakat.

"Poinnya adalah bagaimana menjadikan Car Free Day sebagai arena untuk memobilisasi lalu memperoleh input perspektif masyarakat terkait gagasan-gagasan yang ada," kata Ari dalam acara diskusi 'Stop Politisasi CFD! Kembalikan ke Khittahnya'di Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2018).

Baca juga : Politisasi di CFD, Polisi Sebut Tak Bisa Langsung Ambil Tindakan

Ia ingin arena CFD bebas dari kegiatan-kegiatan politik praktis jelang Pilpres 2019.

"Kita bicara politik dalam car free day, tapi bukan politik rebutan kekuasaan. Banyak program-program pemerintah yang bisa disampaikan di sana," katanya.

Untuk itu, Ari mengajak instansi-instansi Pemerintahan untuk memanfaatkan arena CFD. Menurutnya, arena CFD adalah wadah promosi yang sangat murah.

"Kementerian gunakanlah, itu biaya yang paling murah lho. Tidak perlu membuat kaos, tidak perlu membuat iklan di TV, tapi rutin menggunakan CFD," katanya.

Baca juga : Inisiator Sesalkan Ada Kegiatan Politik di CFD Sudirman-Thamrin

Ia menambahkan, kegiatan CFD awalnya dijadikan arena high politics untuk menyosialisasikan bus Transjakarta saat baru muncul pada 2003 lalu dan terbukti ampuh.

Sebelumnya, pada car free day 29 April 2018, terdapat lautan massa berjalan kaki dan bersepeda di CFD sembari memakai kaus dan topi dengan tagar #2019GantiPresiden. Selain itu, ada juga sejumlah warga mengenakan kaus putih bertuliskan tagar #DiaSibukKerja. 

Dalam sebuah video yang viral di media massa, ada aksi intimidasi yang dialami seorang ibu dan anaknya karena menggunakan salah satu kaus tersebut.

Sebenarnya, pelarangan kegiatan politik di area CFD telah tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) yang menyatakan area car free day harus bebas kegiatan politik.