Selain itu, kata dia, kebijakan Pemprov DKI seharusnya bukan berorientasi kepada profit. Kebijakan yang dibuat Pemprov DKI harus mengedepankan pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan.
Baca juga: Anggota Fraksi Gerindra Sarankan Saham DKI di PT Delta Tak Dilepas
Pemprov pun harus menyeleksi agar saham ditempatkan pada perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan publik.
Berbeda dengan Prabowo Soenirman, Triwisaksana juga menilai bahwa Pemprov DKI bisa mengawasi peredaran miras lebih efektif jika saham di PT Delta dilepas.
"Karena, tidak ada lagi konflik kepentingan sebagai pemilik sekaligus sebagai pengontrol," ujar dia.
Sandi gelar lokakarya
Untuk menghadapi berbagai perbedaan pendapat itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berencana menggelar lokakarya untuk pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta.
Baca juga: Sandiaga Kesulitan Temui Prasetio untuk Bicara Pelepasan Saham Delta Djakarta
Dengan lokakarya ini, dia berharap rencana melepas saham PT Delta bisa disetujui.
"Kami bisa workshop, dan saya bisa jelaskan. Kebetulan memang ini bidang saya, ya, dulu di bidang investasi," kata Sandiaga.
Sandiaga akan meyakinkan anggota DPRD bahwa penjualan saham akan menguntungkan. Sebab, Pemprov DKI Jakarta akan menerima Rp 1 triliun yang bisa digunakan untuk membiayai pembangunan.
"Investasinya ini adalah di fasilitas masyarakat yang secara social investment, rate of return akan jauh lebih tinggi. Jadi, saya yakin justru akan berlipat ganda PAD-nya," ujar Sandiaga.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.