Fraksi PDI-P Minta Anies-Sandiaga Tetap Wajibkan Kartu Imunisasi Jadi Syarat Masuk SD

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Yuke Yurike, mengkritisi kebijakan Pemprov DKI yang tidak mewajibkan Kartu Imunisasi untuk pendaftaran SD. Yuke mempertanyakan kebijakan yang menurutnya sebuah kemunduran.

"Ini apa enggak jadi mundur ya?" kata Yuke ketika dihubungi, Jumat (18/5/2018).

Yuke mengatakan, sudah seharusnya Pemprov DKI lebih gencar menyosialisasikan pentingnya imunisasi kepada warga.

Bukannya malah menoleransi hal itu dan tidak mewajibkan syarat Kartu Imunisasi. Yuke mengatakan fraksinya akan mengkritisi hal ini.

Baca juga: Kartu Imunisasi Anak Tidak Lagi Jadi Syarat untuk Masuk SD

"Harusnya ini tanggung jawab Pemprov supaya lebih gencar memastikan semua anak usia menjelang sekolah harus sudah imunisasi, tapi kok ini malah dihapuskan," ujar Yuke.

Yuke meminta Pemprov DKI Jakarta tidak menggunakan alasan terbatasnya akses vaksinasi. Menurut dia, seharusnya Pemprov DKI memperluas aksen vaksinasi itu agar syarat Kartu Imunisasi bisa terpenuhi.

"Karena kalau sudah ada kejadian luar biasa kan baru repot. Kita ini lebih baik mencegah dibanding mengobati," ujar Yuke.

Baca juga: Imunisasi Tak Lagi Jadi Kewajiban Masuk SD, Siswa Diimunisasi di Sekolah

Sebelumnya, Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengeluarkan surat edaran yang berisi tentang Kartu Imunisasi Anak yang tidak menjadi syarat untuk pendaftaran sekolah dasar.

Kepala Bidang SD dan PKLK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Kanti Herawati mengatakan, anak-anak bisa melengkapi imunisasi mereka setelah masuk sekolah.

"Jadi begini, kartu imunisasi itu nanti bisa dilakukan setelah anak masuk sekolah. Jadi nanti sekolah, sekolah bisa kerja sama dengan puskesmas," ujar Kanti.

Kanti mengatakan, Dinas Pendidikan DKI tidak ingin memberatkan masyarakat. Jangan sampai, kata dia, persyaratan kartu imunisasi ini mempersulit masyarakat mendaftarkan anaknya.