Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lulung Akan Tinggalkan PPP, Apa yang Sesungguhnya Terjadi?

Kompas.com - 21/06/2018, 07:41 WIB
David Oliver Purba,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham "Lulung" Lunggana mengatakan akan meninggalkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang telah membesarkan namanya dipanggung politik DKI Jakarta. Lulung berencana pindah ke Partai Amanat Nasional (PAN).

"Sama ya perjuangannya sama. Berbasisnya sama. Jadi perjuangannya sama. PAN adalah partai istiqamah," ujar Lulung

Dipecat PPP

Lulung sebelumnya terlibat konflik dengan PPP. PPP yang diketuai Djan Faridz memecat Lulung dari keanggotaannya di PPP. Saat itu Lulung menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW PPP) DKI Jakarta

Pemecetan itu disampaikan Djan Faridz dalam konferensi pers yang digelar di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP PPP) di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, pada 13 Maret 2017.

Alasan pemecatan Lulung dan sembilan anggota PPP lainnya terkait sikap dan pernyataan dukungan yang berbeda dengan PPP pada  Pilkada DKI Jakarta 2018. Saat itu Lulung mendukung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, sedangkan PPP versi Djan Faridz mendukung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok-Djarot Saiful Hidayat.

Baca juga: Wasekjen PPP: Lulung Mengundurkan Diri Dulu, Baru Berkoar-koar Pindah Partai

Lulung kemudian mempertanyakan alasan pemecatannya. Dia menilai pemecatan itu tidak memiliki alasan jelas.

Lulung mengatakan, tidak ada pemberitahuan atau teguran dari DPP PPP terkait tuduhan dirinya tak patuh pada perintah partai.

Menurut Lulung, berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP, proses pemecatan itu harus melalui surat teguran I, II, dan III.

Lulung menyayangkan sikap Djan yang mengumumkan pemecatannya sebagai kader PPP kepada media. Lulung merasa kredibilitasnya dirusak karena Djan mengumbar masalah tersebut.

"Yang sudah disampaikan Pak Djan Faridz selaku ketua umum memang tidak jelas, tentangnya disampaikan. Artinya begini, saya diberhentikan dari Ketua DPW PPP DKI karena saya tidak patuh menjalankan perintah DPP. Perintahnya apa tidak jelas," ujar Lulung, saat konfrensi pers di Kantor Fraksi PPP, Gedung DPRD DKI Jakarta, pada 14 Maret 2017.

Diajak pindah partai

Lulung mengatakan, banyak partai politik mengajaknya pindah partai. Namun, Lulung menolak tawaran itu karena masih merasa menjadi kader PPP, partai yang  membesarkan namanya.

"Enggak (tidak pindah partai), tadi guru saya ngomong, 'jangan Pak Haji Lulung, istiqomah saja. Alhamdulillah saya tetap istiqomahwalaupun banyak teman-teman partai (menawarkan pindah partai). 'Pak lulung welcome', yang saya tidak sebut satu persatu. Saya tidak akan mengkhianati partai ini karena saya sadar sekali saya dibesarkan oleh partai ini," ujar Lulung.

Ia membenarkan kabar dirinya akan bergabung ke PAN. Kepindahannya karena ia kecewa terhadap PPP yang tak memberinya posisi.

Lulung menyebut intrik saat Pilkada DKI yang didahului dengan dualisme di tubuh PPP harusnya sudah selesai.

Ia merasa seharusnya posisinya sebagai pimpinan di DPD DKI Jakarta dikembalikan. Ia masih ingin tetap di DPD demi menjaga suara PPP dan 10 kursi di DPRD.

Baca juga: Wasekjen: Lulung Hanya Cari Pembenaran untuk Hengkang dari PPP

Keputusan Lulung memilih PAN lantaran merasa PAN mirip seperti PPP.

Lulung belum bisa memastikan kapan akan pindah ke PAN. Ia masih membuka kemungkinan tetap bertahan di PPP.

"Kalau sekarang saya nggak diberikan ya sudah. Saya cari jalan sendiri," ujar Lulung.

Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno membenarkan, Lulung bakal menjadi kader PAN.

"Insya Allah, H Lulung akan jadi kader PAN dalam waktu dekat ini," ujar Eddy saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin lalu.

Hanya cari alasan

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP Ahmad Baidowi menganggap Lulung hanya mencari-cari alasan untuk hengkang dari PPP.

Pertama, ia menyoroti pernyataan Lulung yang menyatakan bahwa rencana hengkangnya itu lantaran PPP telah meninggalkan umat muslim. Baidowi membantah anggapan itu.

Kedua, hengkangnya Lulung dari PPP karena tak lagi mendapatkan jabatan sebagai Ketua DPW DKI Jakarta.  Baidowi menegaskan, jabatan itu tidak diberikan lagi kepada Lulung bukan karena masalah Pilkada DKI 2017. Hasil Musyawarah Wilayah PPP DKI Jakarta menetapkan Abdul Azis sebagai Ketua DPW DKI Jakarta.

Ketiga, sebenarnya kepengurusan PPP saat ini sudah menawarkan sejumlah posisi buat Lulung. Mulai dari tidak diganti sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, hingga akan dijadikan salah satu pengurus harian DPP PPP yang membidangi pemenangan Pilkada DKI Jakarta dan Banten.

"Bahkan, Sekjen PPP Arsul Sani sendiri yang menawarkan hal tersebut. Terus terang untuk saat ini kalau jabatan Ketua DPW DKI tidak bisa dipenuhi, karena tidak memungkinkan secara politik atau etika," ujar Baidowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Megapolitan
Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Megapolitan
Susul PKS dan Golkar, Partai Nasdem Gabung Koalisi Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024

Susul PKS dan Golkar, Partai Nasdem Gabung Koalisi Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Masih Ada 7 Anak Pasien DBD yang Dirawat di RSUD Tamansari

Masih Ada 7 Anak Pasien DBD yang Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Viral Video Sekelompok Orang yang Diduga Gangster Serang Warga Bogor

Viral Video Sekelompok Orang yang Diduga Gangster Serang Warga Bogor

Megapolitan
PKS dan Golkar Berkoalisi, Dukung Imam Budi-Ririn Farabi Jadi Pasangan di Pilkada Depok

PKS dan Golkar Berkoalisi, Dukung Imam Budi-Ririn Farabi Jadi Pasangan di Pilkada Depok

Megapolitan
Cerita Pinta, Bangun Rumah Singgah demi Selamatkan Ratusan Anak Pejuang Kanker

Cerita Pinta, Bangun Rumah Singgah demi Selamatkan Ratusan Anak Pejuang Kanker

Megapolitan
Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok: Jangan Hanya Jadi Kota Besar, tapi Penduduknya Tidak Kenyang

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok: Jangan Hanya Jadi Kota Besar, tapi Penduduknya Tidak Kenyang

Megapolitan
Jukir Minimarket: Kalau Dikasih Pekerjaan, Penginnya Gaji Setara UMR Jakarta

Jukir Minimarket: Kalau Dikasih Pekerjaan, Penginnya Gaji Setara UMR Jakarta

Megapolitan
Bakal Dikasih Pekerjaan oleh Pemprov DKI, Jukir Minimarket: Mau Banget, Siapa Sih yang Pengin 'Nganggur'

Bakal Dikasih Pekerjaan oleh Pemprov DKI, Jukir Minimarket: Mau Banget, Siapa Sih yang Pengin "Nganggur"

Megapolitan
Bayang-bayang Kriminalitas di Balik Upaya Pemprov DKI atasi Jukir Minimarket

Bayang-bayang Kriminalitas di Balik Upaya Pemprov DKI atasi Jukir Minimarket

Megapolitan
Kala Wacana Heru Budi Beri Pekerjaan Eks Jukir Minimarket Terbentur Anggaran yang Tak Dimiliki DPRD...

Kala Wacana Heru Budi Beri Pekerjaan Eks Jukir Minimarket Terbentur Anggaran yang Tak Dimiliki DPRD...

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta 10 Mei 2024 dan Besok: Siang Cerah Berawan

Prakiraan Cuaca Jakarta 10 Mei 2024 dan Besok: Siang Cerah Berawan

Megapolitan
Sudah Ada 4 Tersangka, Proses Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Sudah Ada 4 Tersangka, Proses Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com