Gubernur Banten Sebut Hibah dari DKI Kecil

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, dana hibah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih kurang.

Pemprov DKI Jakarta selama ini memberi bantuan keuangan kepada daerah-daerah penyangga yang tergabung dalam Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabodetabekpunjur, termasuk daerah di wilayah Banten.

"Ada sih anggaran lewat BKSP Jabodetabekjur, tapi masih kecil. Kami minta dukungannya. Kemarin baru terbatas Rp 100 miliar kan seluruhnya untuk tiga kota," kata Wahidin dalam acara Pengukuhan Pengurus Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Jakarta Pusat, Senin (2/7/2018).

Ia ditanya apakah dana hibah dari Pemprov DKI selama ini sudah cukup. 

Sejak 2010, Pemprov DKI memberikan hibah untuk penanganan banjir di beberapa kabupaten atau kotamadya di daerah sekitar Jakarta melalui BKSP Jabodetabekpunjur.

Baca juga: Ahok: BKSP Jabodetabekpunjur Bubarin Saja

Dana hibah ini untuk pengembangan di bidang kesehatan, pendidikan, kebersihan, sinkronisasi tata ruang kawasan Jabodetabekpunjur, pengendalian banjir, dan pengelolaan sampah.

Menurut Wahidin, daerah yang masuk wilayah Banten dan jadi penyangga seperti Kota Tangerang memiliki beban berat. 

Banjir yang kerap melanda Tangerang, menurut Wahidin, disebabkan permukiman warga yang bekerja di Jakarta.

"Kalau dilihat dari beban daerah cukup berat kan karena manusianya kan tinggalnya di Tangerang. Kerjanya di Jakarta. Beban berat. Transportasi kan juga di Tangerang," ujar Wahidin.

"Tangerang kan banjir juga gara-gara daerah tempat orang tinggal. Jadinya kawasan yang tadinya tidak boleh dibangun, jadi dibangun rumah," kata dia.

Wahidin mengatakan,  untuk penanganan banjir, perlu dana yang besar, mulai dari biaya normalisasi sungai, pembangunan danau dan setu, hingga rekamasi.

"Rp 2,5 triliun harusnya," kata Wahidin.