Beda Anies dan Sandiaga soal Polemik Tol Dalam Kota yang Dulu Mereka Tolak

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno menjawab polemik pembangunan tol dalam kota yang sedang dibangun.

Polemik ini awalnya dipicu oleh kunjungan Sandiaga ke proyek tol Semanan-Sunter-Pulogebang, salah satu ruas yang jadi bagian dari 6 ruas tol dalam kota, Rabu (11/7/2018).

Media sosial kemudian memunculkan kembali janji Anies dan Sandiaga ketika masa kampanye Pilkada DKI 2017.

Pada 26 November 2016, Anies pernah ngetweet mengenai programnya dalam mengatasi kemacetan.

Isinya, ia ingin mempercepat tol lingkar luar dan tidak membangun 6 ruas tol dalam kota yang disebut akan menambah macet Jakarta

Masyarakat pun mempertanyakan alasan Anies dan Sandiaga kini malah melanjutkannya.

Adapun, pengerjaan tol Semanan-Sunter-Pulogebang dibagi ke dalam 3 seksi, yaitu A, B, dan C.

Baca juga: Pengamat: Daripada Bangun 6 Ruas Tol Dalam Kota, Lebih Baik Uangnya untuk Subsidi

Seksi A memiliki panjang 9 kilometer yang menghubungkan Kelapa Gading dan Pulogebang. Seksi B memiliki panjang 8,3 kilometer menghubungkan Grogol dan Semanan. Sedangkan seksi C menghubungkan Grogol ke Kelapa Gading sepanjang 12,3 kilometer.

Saat ini PT Jakarta Toll Road Development selaku kontraktor sedang mengerjakan seksi A terlebih dahulu. Kini tahapannya sudah memasuki pemasangan tiang dan kepala tiang.

Pengerjaan seksi B akan dimulai pada September atau Oktober 2018. Jika semua tahap selesai dikerjakan, jalan tol sepanjang lebih kurang 30 kilometer ini akan menjadi penghubung Jakarta Barat dan Timur.

Sikap Anies

Menanggapi pembangunan jalan tol dalam kota dan janjinya dulu, Anies membahas bagaimana proyek ini dilimpahkan ke pemerintah pusat.

Anies mengatakan waktu pengambilalihannya juga terjadi dua bulan setelah dirinya dinyatakan menang pilkada.

"Kampanye kami selesai 15 April. Kami menang. Lalu proyek ini diambil alih oleh pemerintah pusat melalui Perpres Perubahan Nomor 58 tahun 2017 tanggal 15 Juni 2017," kata Anies.

Dia kemudian mempertanyakan apakah pengambilalihan proyek dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat itu ada hubungannya dengan penolakan gubernur baru.