LKPJ 2017 Belum Ditandatangani, Sandiaga Takut Program-program Tertunda

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berharap pengesahan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 tak memakan waktu lama. Dia khawatir nantinya bisa berdampak negatif terhadap masyarakat.

"Jangan sampai menunda proses pembangunan dan jangan sampai rakyat menjadi terdampak negatif," ujar Sandiaga di Jalan KS Tubun, Kamis (19/7/2018).

Sandiaga mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk menambah subsidi pangan. Khususnya untuk dua komoditas yang harganya sedang melonjak, yaitu ayam dan telur.

Rencananya penambahan subsidi pangan itu akan dimasukan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2018. Namun APBD-P 2018 tidak bisa disahkan jika LKPJ 2017 belum selesai.

Baca juga: Ketua DPRD Belum Tanda Tangan LKPJ, Sandiaga Minta Pengesahan Jangan Dicampuri Politik

"Harapan kita jangan sampai tertunda dan (akhirnya) masyarakat yang terdampak secara negatif tidak bisa menikmati pangan murah," ujar Sandiaga.

Sebelumnya dalam rapat tindak lanjut pembahasan komisi-komisi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi menolak menandatangani Raperda itu.

"Ini enggak saya tandatangani. Tolong itu dibereskan karena penyerapannya seperti ini. Kok silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) dibesar-besarkan, permintaan digede-gedein?" kata Prasetio dalam rapat, Senin (16/7/2018).

APBD 2017 menyisakan anggaran Rp 13,1 triliun. Pras menyebut silpa itu melonjak dari tahun lalu yang hanya Rp 7 triliun.

Baca juga: Ketua DPRD DKI Tolak Tindaklanjuti Pertanggungjawaban APBD 2017