Sandiaga: APBD 2017 Sisa Rp 13,16 Triliun karena Program Tak Terlaksana dan PAD Naik

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, sisa APBD DKI 2017 yang mencapai Rp 13,16 triliun disebabkan sejumlah hal, antara lain karena pihaknya tak menjalankan program yang ditetapkan sejak awal.

"Program yang tidak terlaksana betul, tapi yang paling banyak adalah PMD (penyertaan modal daerah) yang tidak akan dilakukan. Karena kami mengambil kebijakan tidak memberikan PMD untuk beberapa BUMD dan itu mengakibatkan Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan) meningkat kalau nggak salah Rp 1 triliun," kata Sandiaga di Balai Kota, Jumat (6/7/2018).

Dalam APBD Perubahan 2017, Sandiaga memang tidak memberikan PMD kepada PT Jakarta Tourisindo, PD Dharma Jaya, Food Station, PD Pembangunan Sarana Jaya, dan Askrida karena ingin badan-badan usaha itu mandiri.

Baca juga: Ahok: Begitu Diaudit BPK, Silpa pada APBD DKI 2015 Hanya Rp 3 Triliun

Selain tidak terpakainya anggaran untuk PMD, Sandiaga menyebut anggaran tersisa karena pendapatan DKI meningkat. Kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) itu belum termasuk dana perimbangan dari pemerintah pusat yang diterima DKI.

"Penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat juga lebih dari Rp 4,5 triliun di akhir tahun 2017," ujar Sandiaga.

Ia mengatakan, Silpa akan dialokasikan di untuk program-program strategis di APBD Perubahan 2018 seperti pembangunan infrastruktur dan pembangunan manusia.

DPRD DKI sebelumnya mengkritik tingginya Silpa dalam rapat paripurna pertanggungjawaban APBD 2017.

DPRD menduga tingginya Silpa disebabkan Anies-Sandi tak menjalankan program yang sudah ditetapkan sejak awal. Dikhawatirkan, akan terjadi pelemahan ekonomi jika anggaran tak terserap.