Ketua DPRD Belum Tanda Tangan LKPJ, Sandiaga Minta Pengesahan Jangan Dicampuri Politik

Kompas.com - 19/07/2018, 14:09 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Perpustakaan Nasional, Jalan Medan Merdeka Selatan, Minggu (15/7/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIWakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Perpustakaan Nasional, Jalan Medan Merdeka Selatan, Minggu (15/7/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berharap, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (Lpkj) APBD DKI Tahun Anggaran 2017 bisa segera ditandatangani. Dia meminta Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi tidak mencampurkan hal itu dengan urusan politik.

"Kami ingin juga pisahkan proses politik dari proses pengesahannya Lkpj karena ini sesuatu hal yang rutin sebetulnya," kata Sandiaga di Jalan KS Tubun, Kamis (19/7/2018).

Sandiaga siap memberikan penjelasan yang diperlukan agar raperda itu bisa ditandatangani. Menurut dia, seharusnya tidak ada masalah dalam raperda pertanggungjawaban anggaran tahun lalu. Sebab Pemprov DKI Jakarta telah meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). dari BPK terkait laporan keuangan.

Tanpa ada pengesahan Lkpj 2017, APBD Perubahan 2018 bisa terhambat.

Baca juga: Sandiaga: Saya Pikir Laporan Keuangan DKI Sangat Simpel, Ternyata Kompleks

Sandiaga mengingatkan, Pemprov DKI berencana meningkatkan subsidi pangan melalui APBD-P 2018. Dia berharap hal itu tidak terhambat karena masalah LKPJ.

"Harapan kami jangan sampai tertunda dan (akhirnya) masyarakat yang terdampak secara negatif tidak bisa menikmati pangan murah," ujar Sandiaga.

Dalam rapat tindak lanjut pembahasan komisi-komisi terhadap Raperda tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi menolak menandatangani raperda itu.

"Ini enggak saya tandatangani. Tolong itu dibereskan karena penyerapannya seperti ini. Kok silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) dibesar-besarkan, permintaan digede-gedein?" kata Prasetio dalam rapat Senin lalu.

APBD 2017 menyisakan anggaran Rp 13,1 triliun. Prasetio menyebut silpa itu melonjak dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 7 triliun.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sewa GrabWheels Dini Hari, Dua Pengguna Skuter Listrik Tewas Ditabrak Mobil

Sewa GrabWheels Dini Hari, Dua Pengguna Skuter Listrik Tewas Ditabrak Mobil

Megapolitan
Video Senonoh Diputar di Dalam Bus, Transjakarta Minta Maaf

Video Senonoh Diputar di Dalam Bus, Transjakarta Minta Maaf

Megapolitan
Sepekan Lalu Berjalan Pincang, Nunung Kini Siap Jalani Sidang Tuntutan

Sepekan Lalu Berjalan Pincang, Nunung Kini Siap Jalani Sidang Tuntutan

Megapolitan
Baju Bekas di Pasar Baru Tetap Eksis di Tengah Menjamurnya Online Shop

Baju Bekas di Pasar Baru Tetap Eksis di Tengah Menjamurnya Online Shop

Megapolitan
Polisi Gelar Rekonstruksi Perencanaan Bom Molotov oleh Dosen IPB

Polisi Gelar Rekonstruksi Perencanaan Bom Molotov oleh Dosen IPB

Megapolitan
DPRD DKI Hapus Anggaran untuk Rehabilitasi Rumah Dinas Lurah

DPRD DKI Hapus Anggaran untuk Rehabilitasi Rumah Dinas Lurah

Megapolitan
Bantah Tebang Pilih, Kuasa Hukum Kemenag Klaim Akan Ratakan Seluruh Bangunan di Lahan Proyek UIII

Bantah Tebang Pilih, Kuasa Hukum Kemenag Klaim Akan Ratakan Seluruh Bangunan di Lahan Proyek UIII

Megapolitan
JPO Akan Dipasang Alat yang Menonaktifkan Skuter Listrik Secara Otomatis

JPO Akan Dipasang Alat yang Menonaktifkan Skuter Listrik Secara Otomatis

Megapolitan
Rumah Aparat Lolos Penertiban Lahan untuk UIII, Warga Minta Keadilan

Rumah Aparat Lolos Penertiban Lahan untuk UIII, Warga Minta Keadilan

Megapolitan
Pemkot Tangsel Tolak Prioritaskan Pegawai Honorer dalam Pendaftaran CPNS

Pemkot Tangsel Tolak Prioritaskan Pegawai Honorer dalam Pendaftaran CPNS

Megapolitan
Penertiban Kampung Bulak, Warga: Bongkar Juga RS Sentra Medika!

Penertiban Kampung Bulak, Warga: Bongkar Juga RS Sentra Medika!

Megapolitan
Polemik Penebangan Pohon Angsana di Trotoar, Dianggap Rusak Drainase dan Diganti Tabebuya

Polemik Penebangan Pohon Angsana di Trotoar, Dianggap Rusak Drainase dan Diganti Tabebuya

Megapolitan
Pembuatan SKCK untuk CPNS di Polres Jakbar Naik Tiga Kali Lipat

Pembuatan SKCK untuk CPNS di Polres Jakbar Naik Tiga Kali Lipat

Megapolitan
220 Pelamar di Kota Bogor Sudah Mendaftar CPNS pada Hari Pertama

220 Pelamar di Kota Bogor Sudah Mendaftar CPNS pada Hari Pertama

Megapolitan
Diduga Mengantuk, Pengendara Motor Kecelakaan Tunggal di Klender

Diduga Mengantuk, Pengendara Motor Kecelakaan Tunggal di Klender

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X