Jaksa Minta JAD Ditetapkan sebagai Organisasi Terlarang

Kompas.com - 24/07/2018, 17:18 WIB
Sidang perdana pembubaran Jamaah Anshor Daulah (JAD) digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (24/7/2018). Pada persidangan tersebut, pihak JAD diwakili Zainal Anshori yang merupakan pimpinan wilayah pusat JAD. KOMPAS.com/DAVID OLIVER PURBASidang perdana pembubaran Jamaah Anshor Daulah (JAD) digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (24/7/2018). Pada persidangan tersebut, pihak JAD diwakili Zainal Anshori yang merupakan pimpinan wilayah pusat JAD.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Penuntut Umum meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan Jamaah Anshor Daulah ( JAD) sebagai organisasi terlarang

Hal tersebut disampaikan jaksa dalam sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (24/7/2018).

Jaksa Penuntut Umum Heri Jerman dalam dakwaannya menyatakan, JAD merupakan organisasi yang terindikasi sebagai jaringan terorisme.

Dalam persidangan tersebut, pihak JAD diwakili Zainal Anshori yang merupakan Pimpinan JAD.

"Surat keputusan MA tentang penunjukkan PN Jakarta Selatan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa korporasi Jamaah Anshor Daulah yang diwakili pengurus Zainal Anshori, maka PN Jaksel berwenang mengadili perkara tersebut dalam hal tindak pidana terorisme dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi," ujar Heri.

Baca juga: Sejumlah Pengurus JAD Mengaku Tak Tahu Kapan Organisasi Itu Dibentuk

Jaksa mendakwa JAD dengan Pasal 17 Ayat 1 dan Ayat 2, Jo Pasal 6 Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003.

Ayat 1 dalam pasal tersebut berbunyi, "Dalam hal tindak pidana terorisme dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya,".

Sementara Ayat 2 nya berbunyi, "Tindak pidana terorisme dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama,".

"Jadi, yang didakwakan adalah JAD sebagai korporasi, atau organisasi di mana di dalam UU Terorisme itu kan diatur, apabila ada suatu organisasi yang bisa membahayakan masyarakat, itu bisa dimintakan untuk dilarang," ujar Heri, usai sidang.

Baca juga: Dua Terduga Teroris di Sukabumi Diduga Terkait JAD

Dalam sidang, jaksa sempat menyinggung mengenai pembentukan JAD. Pembentukan organisasi itu disebut diinisiasi oleh terpidana mati kasus terorisme Aman Abdurrahman, yang meminta pengikutnya Abu Musa, Zainal, M Fachri, dan Khaerul Anwar menemuinya yang saat itu ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan, Cilalacap pada Agustus 2014.

Halaman:
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pulau Tidung Terapkan Sistem Buka Tutup Hadapi Pandemi Covid-19

Pulau Tidung Terapkan Sistem Buka Tutup Hadapi Pandemi Covid-19

Megapolitan
Anies Sebut Pemprov DKI dan Pusat Masih Godok Bantuan untuk Warga Terdampak Covid-19

Anies Sebut Pemprov DKI dan Pusat Masih Godok Bantuan untuk Warga Terdampak Covid-19

Megapolitan
Kronologi Kaburnya Perempuan Gangguan Jiwa yang Positif Covid-19 Saat Diisolasi di Rumah

Kronologi Kaburnya Perempuan Gangguan Jiwa yang Positif Covid-19 Saat Diisolasi di Rumah

Megapolitan
Ada 81 Tenaga Medis DKI Jakarta Positif Covid-19, Tersebar di 30 Rumah Sakit

Ada 81 Tenaga Medis DKI Jakarta Positif Covid-19, Tersebar di 30 Rumah Sakit

Megapolitan
Pasien Covid-19 Terus Bertambah, DPRD Minta Pemkot Depok Antisipasi Kapasitas Rumah Sakit

Pasien Covid-19 Terus Bertambah, DPRD Minta Pemkot Depok Antisipasi Kapasitas Rumah Sakit

Megapolitan
Pendapatan Kota Bekasi Berkurang Sejak Wabah Covid-19 Merebak

Pendapatan Kota Bekasi Berkurang Sejak Wabah Covid-19 Merebak

Megapolitan
17.534 Warga Jakarta Jalani Rapid Test, 282 Orang Dinyatakan Positif Covid-19

17.534 Warga Jakarta Jalani Rapid Test, 282 Orang Dinyatakan Positif Covid-19

Megapolitan
Sudah Anggarkan Rp 75 Miliar, Pemkot Depok Dikritik Masih Lambat Cegah Penularan Covid-19

Sudah Anggarkan Rp 75 Miliar, Pemkot Depok Dikritik Masih Lambat Cegah Penularan Covid-19

Megapolitan
Penjelasan Camat Cipondoh soal Spanduk Lockdown di Kelurahan Petir

Penjelasan Camat Cipondoh soal Spanduk Lockdown di Kelurahan Petir

Megapolitan
Polres Jakarta Barat bersama Satpol PP dan TNI Lakukan Penyemprotan Disinfektan

Polres Jakarta Barat bersama Satpol PP dan TNI Lakukan Penyemprotan Disinfektan

Megapolitan
Pelaksanaan Pilkada Serentak Ditunda, KPU Tangsel Tungggu Keputusan Resmi

Pelaksanaan Pilkada Serentak Ditunda, KPU Tangsel Tungggu Keputusan Resmi

Megapolitan
Seorang Wanita Positif Covid-19 Kabur dari Isolasi Mandiri di Rumahnya

Seorang Wanita Positif Covid-19 Kabur dari Isolasi Mandiri di Rumahnya

Megapolitan
Mereka yang Batal Pulang Kampung demi Lindungi Keluarga dari Covid-19...

Mereka yang Batal Pulang Kampung demi Lindungi Keluarga dari Covid-19...

Megapolitan
ODP Covid-19 di Tebet Melarikan Diri saat Diisolasi Mandiri, Diduga Gangguan Jiwa

ODP Covid-19 di Tebet Melarikan Diri saat Diisolasi Mandiri, Diduga Gangguan Jiwa

Megapolitan
5 Fakta Isolasi Ratusan Jemaah Masjid Kebon Jeruk, 3 Positif hingga Ada 78 WNA

5 Fakta Isolasi Ratusan Jemaah Masjid Kebon Jeruk, 3 Positif hingga Ada 78 WNA

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X