Kelima Kalinya Sandiaga Kunjungan Kerja ke Luar Negeri...

Menurut dia, Jakarta sempat menghilang di kancah internasional.

Hal ini pernah juga dia bicarakan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Pak Anies juga sampaikan waktu dia pulang dari Istanbul (dan) Maroko, bahwa Jakarta itu Ibu Kota demokrasi ketiga terbesar di dunia. Ibu Kota dari negara keempat terbesar di dunia setelah China, India, Amerika, baru Indonesia. Tapi kami tuh tidak present gitu di luar negeri," ujar Sandiaga.

"Di luar negeri itu Jakarta itu tidak muncul gitu loh. Tidak menjadi buah bibir dari orang-orang. Karena kita sendiri tidak mau tampil," tambah dia.

Bahkan, kata dia, belum banyak yang tahu bahwa Asian Games akan digelar di Jakarta.

Sekarang, Anies dan Sandiaga sering melakukan kunjungan ke luar negeri. Masyarakat luar mulai melihat bagaimana Jakarta sebenarnya.

Sandiaga melihat kunjungan-kunjungan ke luar negeri adalah hal yang baik. Jakarta tidak boleh menutup diri dari dunia internasional.

"Kami harus membuka diri. Kami harus lakukan pendekatan-pendekatan dan bagaimana kami mengajak, tapi juga investor berbisnis di Jakarta," kata dia.

Bantah buang anggaran

Kunjungan kerja Sandiaga dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dianggarkan dalam APBD 2018 melalui Biro Administrasi Sekretariat Daerah (Setda) dengan nama kegiatan Pelaksanaan Kunjungan Kerja Pejabat dan Staf.

Anggaran ini tidak dibedakan antara gubernur, wakil gubernur, dan pejabat lainnya. Nilai anggarannya mencapai Rp 54,5 miliar.

Rinciannya, Rp 36,4 miliar untuk perjalanan dinas dalam daerah dan Rp 18 miliar untuk perjalanan dinas luar daerah. Anggaran ini untuk satu tahun.

Baca juga: Sandiaga Kesal Disebut ke Amerika Hanya Habiskan Anggaran

Sandiaga pun sempat kesal ketika kegiatannya ke luar negeri selalu dibilang membuang anggaran. Panjang lebar, Sandiaga meluruskan pandangan yang menurut dia salah itu.

Menurut dia, jika kunjungan ke luar negeri tidak diperbolehkan, sekalian saja tidak perlu disediakan anggarannya dalam APBD.

"Kami punya judgement sendiri buat memutuskan right or not to make a visit. Kami kan mikir bahwa dikasih mandat oleh rakyat. Kalau misalnya (kunjungan) ini tidak diperbolehkan, ya jangan dibikin nomenklatur kunjungan," kata dia.