Didekati Parpol, Begini Beragam Reaksi Komunitas Ojek "Online"

Kompas.com - 09/08/2018, 14:05 WIB
Pengemudi ojek online melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (27/3/2018). Massa dari pengemudi ojek online menuntut pemerintah membantu untuk berdiskusi dengan perusahaan transportasi online agar merasionalkan tarif. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGPengemudi ojek online melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (27/3/2018). Massa dari pengemudi ojek online menuntut pemerintah membantu untuk berdiskusi dengan perusahaan transportasi online agar merasionalkan tarif.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendekatan yang dilakukan partai politik terhadap organisasi dan komunitas pengemudi ojek online jelang Pemilihan Umum 2019 direspon beragam.

Anggota Presidium Gerakan Aksi Roda Dua Indonesia (Garda) Igun Wicaksono memastikan, organisasinya tidak akan melakukan politik praktis.

"Kami tetap tidak bisa berpolitik praktis. Artinya kami menolak apabila ada ajakan untuk dukung-mendukung atau berpolitik praktis," kata Igun kepada Kompas.com, Kamis (9/8/2018).

Baca juga: Grab Naikkan Tarif, Ojek Online Tetap Jadwalkan Demo Saat Asian Games

Igun menyatakan, organisasinya secara tegas melarang aktivitas politik praktis.

Ia pun menyerahkan pilihan politik kepada masing-masing anggotanya.

"Pilihan politik adalah pilihan individu masing-masing, artinya secara organisasi yang ada dalam anggaran dasar kami tidak ada yang namanya berpolitik maupun dukung-mendukung capres," ujarnya. 

Baca juga: Komunitas Ojek Online Mulai Didekati Partai Politik

Pembina Front Driver Online Aris Clowor justru membuka pintu kerja sama dengan partai politik.

Ia mengaku bersedia meneken kontrak politik bila usulan yang diajukannya dapat diterima partai politik.

"Kami punya usulan-usulan kepada partai politik. Apabila mereka sepakat dengan usulan-usulan kami, ya kita sama-sama berjuang. Apabila tidak berkomitmen ya apa konsekuensinya nanti," kata Aris.

Baca juga: Pemukulan Pejalan Kaki oleh Ojek Online di Trotoar yang Berujung Pemecatan

Namun, Aris menyebut belum ada perjanjian politik yang ditandatangani sampai saat ini.

Sebab, ia masih menunggu partai politik yang dinilainya berpihak pada pengemudi transportasi online.

"Kalau ada kondisi politik yang sudah pasti, kami ambil sikap dan kami juga mengarahkan kepada yang berpihak pada driver-driver online agar tidak ada ketimpangan-ketimpangan bagi driver," katanya.

Baca juga: Viral, Pejalan Kaki Dipukul Ibu-ibu Pengendara Ojek Online

Diberitakan sebelumnya, Igun dan Aris mengakui adanya partai-partai politik yang berusaha mendekati kelompok pemgemudi transportasi online jelang Pemilu 2019.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RSUD Pasar Rebo Telah Vaksinasi 227 Lansia

RSUD Pasar Rebo Telah Vaksinasi 227 Lansia

Megapolitan
Kisah Kakek 80 Tahun yang Tawarkan Jasa Timbang Berat Badan Keliling Jakarta Timur. . .

Kisah Kakek 80 Tahun yang Tawarkan Jasa Timbang Berat Badan Keliling Jakarta Timur. . .

Megapolitan
Beragam Respons Wali Murid di Kota Tangerang soal Wacana Belajar Tatap Muka Juli Mendatang

Beragam Respons Wali Murid di Kota Tangerang soal Wacana Belajar Tatap Muka Juli Mendatang

Megapolitan
Polisi Minta PSSI Gandeng Satgas Covid-19 Buat Pertandingan Sepak Bola

Polisi Minta PSSI Gandeng Satgas Covid-19 Buat Pertandingan Sepak Bola

Megapolitan
Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Masuk Indonesia, Pemprov DKI Disarankan Percepat Vaksinasi Lansia

Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Masuk Indonesia, Pemprov DKI Disarankan Percepat Vaksinasi Lansia

Megapolitan
Pemprov DKI Persilakan Kementerian PUPR Mulai Normalisasi Sungai di Lahan yang Sudah Dibebaskan

Pemprov DKI Persilakan Kementerian PUPR Mulai Normalisasi Sungai di Lahan yang Sudah Dibebaskan

Megapolitan
Harga Pangan Naik, Pengusaha Warteg Dikhawatirkan Gulung Tikar

Harga Pangan Naik, Pengusaha Warteg Dikhawatirkan Gulung Tikar

Megapolitan
Pemkot Tangsel Tak Beri Sanksi untuk Penolak Vaksinasi Covid-19

Pemkot Tangsel Tak Beri Sanksi untuk Penolak Vaksinasi Covid-19

Megapolitan
Harga Cabai Naik, Sejumlah Warteg di Jabodetabek Pilih Tutup Sementara

Harga Cabai Naik, Sejumlah Warteg di Jabodetabek Pilih Tutup Sementara

Megapolitan
Pemkot Tangsel Coret Peserta Vaksinasi Covid-19 yang Tak Hadir Saat Penyuntikan

Pemkot Tangsel Coret Peserta Vaksinasi Covid-19 yang Tak Hadir Saat Penyuntikan

Megapolitan
Komnas Perempuan Imbau Korban Pelecehan Seksual Tak Sebarkan Bukti di Media Sosial

Komnas Perempuan Imbau Korban Pelecehan Seksual Tak Sebarkan Bukti di Media Sosial

Megapolitan
10 Pemuda Hendak Tawuran Ditangkap, 21 Celurit dan Senjata Tajam Disita

10 Pemuda Hendak Tawuran Ditangkap, 21 Celurit dan Senjata Tajam Disita

Megapolitan
Kasus Pelecehan 2 Karyawati oleh Bos, Komnas Perempuan: Polisi Harus Pakai Perspektif Korban

Kasus Pelecehan 2 Karyawati oleh Bos, Komnas Perempuan: Polisi Harus Pakai Perspektif Korban

Megapolitan
Ditendang Satpol PP Saat Bermain di Trotoar, Pemain Skateboard: Kita Tidak Punya Tempat yang Memadai

Ditendang Satpol PP Saat Bermain di Trotoar, Pemain Skateboard: Kita Tidak Punya Tempat yang Memadai

Megapolitan
Harga Daging Sapi Belum Turun Sejak Januari, Pedagang Khawatir Ada Lonjakan Saat Lebaran

Harga Daging Sapi Belum Turun Sejak Januari, Pedagang Khawatir Ada Lonjakan Saat Lebaran

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X