Pileg 2019 dan Permintaan Anggota Dewan di Tahun Terakhir Menjabat...

JAKARTA, KOMPAS.com - Tahun 2019 bukan hanya menjadi pertarungan politik antara pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Jangan lupa, para calon anggota legislatif juga turut berlaga dalam pelaksanaan Pemilihan Legistatif 2019, termasuk Pileg untuk DPRD DKI Jakarta.

Sebanyak 106 anggota dewan akan ditentukan melalui Pileg ini. Ini berarti, tahun ini adalah tahun terakhir bagi anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 menduduki jabatan mereka.

Berbagai persiapan pun dilakukan, termasuk permintaan-permintaan khusus ke jajaran Satuan Kepala Daerah (SKPD) di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pada saat rapat banggar Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2018 pekan lalu, anggota dewan dari Fraksi Partai Hanura Syarifudin mengungkapkan permintaannya.

Baca juga: Lolosnya Taufik sebagai Bacaleg...

Syarifudin meminta Pemprov DKI membuat nomenklatur dan pagu khusus untuk mengakomodasi pokok pikiran mereka.

"Dialokasikan saja satu anggota berapa misalnya, tapi penggunaannya harus berdasarkan permintaan warga," ujar Syarifudin, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa (28/8/2018).

Pokir merupakan aspirasi masyarakat yang diserap anggota dewan selama masa reses. Menurut Syarifudin, selama ini hasil reses anggota dewan terlalu lama untuk ditindaklanjuti.

Bahkan, ada anggota dewan yang menggunakan dana pribadi untuk memenuhi aspirasi masyarakat karena lama menunggu pembangunan dengan APBD.

Ketika memasukkan hasil reses lewat jalur musrenbang, seringkali tidak semuanya masuk dalam APBD. Akibatnya, aspirasi konstituen tidak bisa dipenuhi.

Kondisi ini merugikan bagi anggota dewan. Sebab, mereka bisa dinilai tidak bisa memperjuangkan aspirasi konstituen mereka ke pemerintah.

Mereka pun bisa saja tak dipilih lagi. Selain itu, dia juga tidak ingin masih ada hutang terhadap warga yang menjadi konstituen mereka. Karena itu, dia ingin usulan dana itu disetujui.

Adapun, tahun ini juga merupakan tahun terakhir anggota DPRD DKI periode 2014-2019 ikut membahas anggaran. Anggaran yang akan dibahas adalah APBD Perubahan DKI 2018 dan APBD 2019.

Agar terpilih lagi

Sebelum Syarifudin, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Iman Satria juga pernah meminta hal serupa saat rapat dengan SKPD.