Taufik Menilai, KPU Ingin Menghukum Dia Seumur Hidup

Kompas.com - 05/09/2018, 15:37 WIB
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (18/4/2018). KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFARWakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (18/4/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik menilai, tidak ada alasan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta untuk menunda menjalankan putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta terhadap dirinya.

Bawaslu DKI telah meloloskan Taufik sebagai bakal calon anggota DPRD DKI pada Pemilu 2019 walau ia merupakan mantan narapidana kasus korupsi. Taufik mengatakan, selain karena telah ada keputusan dari Bawaslu, ia juga telah menjalani putusan hukum yaitu telah mengakui dirinya pernah melakukan tindakan korupsi.

"KPU..., mau dihukum seumur hidup saya," kata Taufik saat diskusi yang digelar Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya dengan tema "Pertentangan Sikap Bawaslu dan KPU", di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (5/9/2018).

Baca juga: Ancaman-ancaman M Taufik untuk KPU DKI yang Tunda Jalankan Putusan Bawaslu

Taufik mengatakan, seharusnya KPU DKI Jakarta membiarkan masyarakat menilai apakah dia layak menjadi calon legislatif atau tidak.

"Serahkan saja ke masyarakat, masyarakat yang menilai apakah pilih saya atau tidak. Saya sudah akui (melakukan korupsi). KPU kan pelitnya di situ, kok takut banget sih. Ini kok semua dibikin ribet ya pikiran KPU, ya lakukan saja," ujar Taufik.

Bawaslu DKI Jakarta pada Jumat lalu mengabulkan gugatan Taufik untuk tetap menjadi bakal calon anggota DPRD DKI pada Pemilu 2019. Taufik sebelumnya menggugat Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang mencantumkan larangan bagi eks narapidana kasus korupsi menjadi calon legislatif.

Bawaslu DKI memerintahkan KPU DKI melaksanakan putusan tersebut terhitung tiga hari kerja setelah dibacakan. Rabu ini merupakan batas waktu terakhir yang diberikan Bawaslu DKI kepada KPU DKI.

Namun, KPU DKI Jakarta menunda untuk menjalankan putusan Bawaslu DKI. KPU DKI mematuhi Surat Edaran KPU RI Nomor 991 Tahun 2018. Isinya, KPU provinsi dan kabupaten/kota diminta untuk menunda pelaksanaan putusan Bawaslu sampai keluar putusan uji materi Mahkamah Agung terhadap Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Legislatif.

Baca juga: KPU DKI Siap bila Digugat M Taufik ke DKPP

Aturan itu diujimaterikan karena melarang mantan narapidana korupsi mengikuti proses pileg. Taufik yang menyandang status itu juga ikut mengajukan uji materi ke MA.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KAI Catat Lonjakan Pemesanan Tiket KA Jarak Jauh untuk 27 dan 28 Oktober

KAI Catat Lonjakan Pemesanan Tiket KA Jarak Jauh untuk 27 dan 28 Oktober

Megapolitan
Denda Pelanggar PSBB di Jakarta Terkumpul Rp 4,9 Miliar

Denda Pelanggar PSBB di Jakarta Terkumpul Rp 4,9 Miliar

Megapolitan
Satpol PP Sebut Warga Ibu Kota Makin Taat Kenakan Masker

Satpol PP Sebut Warga Ibu Kota Makin Taat Kenakan Masker

Megapolitan
Kebakaran di Basement Pasaraya Manggarai, Petugas Sempat Kesulitan karena Asap Tebal

Kebakaran di Basement Pasaraya Manggarai, Petugas Sempat Kesulitan karena Asap Tebal

Megapolitan
Kebakaran di Basement Pasaraya Manggarai, Asap Tebal Mengepul

Kebakaran di Basement Pasaraya Manggarai, Asap Tebal Mengepul

Megapolitan
Polisi Tangkap 13 Pemuda yang Tawuran di Kebon Jeruk

Polisi Tangkap 13 Pemuda yang Tawuran di Kebon Jeruk

Megapolitan
Perumahan Vila Jatirasa Bekasi Terendam Banjir, Tim SAR Evakuasi 20 Warga

Perumahan Vila Jatirasa Bekasi Terendam Banjir, Tim SAR Evakuasi 20 Warga

Megapolitan
Banjir hingga 1,5 Meter di Bekasi, Tim SAR Jakarta Bantu Evakuasi Korban

Banjir hingga 1,5 Meter di Bekasi, Tim SAR Jakarta Bantu Evakuasi Korban

Megapolitan
PSBB Transisi Jakarta Diperpanjang hingga 8 November, Ini Penjelasan Anies

PSBB Transisi Jakarta Diperpanjang hingga 8 November, Ini Penjelasan Anies

Megapolitan
Membegal Gadis di Ciputat, Dua Pelaku Ditangkap Polisi

Membegal Gadis di Ciputat, Dua Pelaku Ditangkap Polisi

Megapolitan
Minggu, 72 RT di Jakarta Terdampak Banjir

Minggu, 72 RT di Jakarta Terdampak Banjir

Megapolitan
Antisipasi Begal, Polisi Patroli di Jalur Sepeda Saat Akhir Pekan

Antisipasi Begal, Polisi Patroli di Jalur Sepeda Saat Akhir Pekan

Megapolitan
Dua Kecamatan di Kabupaten Bekasi Juga Terdampak Banjir Kiriman dari Bogor

Dua Kecamatan di Kabupaten Bekasi Juga Terdampak Banjir Kiriman dari Bogor

Megapolitan
Sungai Meluap Usai Hujan Deras, Sejumlah Wilayah di Depok Sempat Terendam Banjir

Sungai Meluap Usai Hujan Deras, Sejumlah Wilayah di Depok Sempat Terendam Banjir

Megapolitan
Rumah Terendam Banjir, 80 Warga Pondok Gede Permai Bekasi Mengungsi di Posko BNPB

Rumah Terendam Banjir, 80 Warga Pondok Gede Permai Bekasi Mengungsi di Posko BNPB

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X