Pemprov DKI Tanggung Pajak Bonus Atlet Asian Games Rp 60 Juta

Kompas.com - 10/09/2018, 17:59 WIB
Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda DKI Ratiyono Kompas.com/Kurnia Sari AzizaKepala Dinas Olahraga dan Pemuda DKI Ratiyono

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda DKI Jakarta Ratiyono mengatakan, pajak bonus untuk atlet peraih medali di Asian Games ditanggung Pemprov DKI.

Namun, besaran bonusnya tidak ditambah, tetap sama seperti ketentuan semula.

"Tadinya memang akan diusulkan bonus untuk emas itu Rp 750 juta. Namun, setelah kami konsultasi dan disetujui sesuai Kepgub, bonusnya tetap Rp 300 juta untuk peraih emas plus pajaknya ditanggung APBD," ujar Ratiyono dalam rapat banggar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (10/9/2018).

Baca juga: Bonus Rp 300 Juta Mah Cemen, Ini Untuk Pemenang Asian Games Loh

Sesuai Kepgub, Disorda mengusulkan besaran bonus untuk atlet DKI Jakarta peraih medali emas Rp 300 juta, medali perak Rp 150 juta, dan medali perunggu Rp 90 juta.

Ratiyono mengatakan, besar pajak yang harus dibayar mencapai Rp 60 juta.

Pajak itu yang akan ditanggung Pemprov DKI agar bonus untuk atlet tidak terpotong.

Baca juga: Bela Negara Itu Kehormatan, Jepang Justru Tak Beri Bonus untuk Atletnya

Dalam pembahasan anggaran perubahan, Disorda awalnya mengajukan anggaran sebesar Rp 21 miliar untuk penambahan bonus atlet.

Karena tidak jadi ditambah, anggaran yang diajukan pun berkurang menjadi Rp 17,9 miliar.

"Ini sudah termasuk untuk Asian Para Games nanti," ujar Ratiyono.

Baca juga: Pemprov DKI Tak Jadi Usulkan Kenaikan Bonus Atlet Asian Games

 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Meski Kasus Covid-19 di Tangsel Melonjak, Kepatuhan Protokol Kesehatan Diklaim Membaik

Meski Kasus Covid-19 di Tangsel Melonjak, Kepatuhan Protokol Kesehatan Diklaim Membaik

Megapolitan
Ombudsman Temukan Dugaan Maladministrasi Polisi dalam Penanganan Pascademo di Jakarta

Ombudsman Temukan Dugaan Maladministrasi Polisi dalam Penanganan Pascademo di Jakarta

Megapolitan
Polres Jaksel Akan Bentuk Satgas Khusus Tangani Kasus Begal Sepeda

Polres Jaksel Akan Bentuk Satgas Khusus Tangani Kasus Begal Sepeda

Megapolitan
Polisi Usut Kasus Ribut Satpam dan Pengontrak Rumah yang Jual Mobil di Green Lake Cipondoh

Polisi Usut Kasus Ribut Satpam dan Pengontrak Rumah yang Jual Mobil di Green Lake Cipondoh

Megapolitan
Anak Kecil Jadi Korban Penjambretan di Kebayoran Lama, Polisi Wanti-wanti Orangtua

Anak Kecil Jadi Korban Penjambretan di Kebayoran Lama, Polisi Wanti-wanti Orangtua

Megapolitan
Penjambret Ponsel Anak Kecil di Kebayoran Lama Terekam CCTV, Polisi Kejar Pelaku

Penjambret Ponsel Anak Kecil di Kebayoran Lama Terekam CCTV, Polisi Kejar Pelaku

Megapolitan
Viral, Anak Kecil Main Ponsel Disambar Penjambret di Kebayoran Lama

Viral, Anak Kecil Main Ponsel Disambar Penjambret di Kebayoran Lama

Megapolitan
Tempat Tidur Isolasi di RS Rujukan Covid-19 Kota Bekasi Masih Tersisa 392 Unit

Tempat Tidur Isolasi di RS Rujukan Covid-19 Kota Bekasi Masih Tersisa 392 Unit

Megapolitan
Hingga 21 Oktober, 28 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Patriot Bekasi, 21 OTG Isolasi di Hotel

Hingga 21 Oktober, 28 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Patriot Bekasi, 21 OTG Isolasi di Hotel

Megapolitan
Imbas Hujan Deras, Turap di Perumahan Kawasan Ciracas Longsor

Imbas Hujan Deras, Turap di Perumahan Kawasan Ciracas Longsor

Megapolitan
Akibat Pandemi Covid-19, Himpunan Pengusaha Perkirakan UMP Jakarta 2021 Tidak Naik

Akibat Pandemi Covid-19, Himpunan Pengusaha Perkirakan UMP Jakarta 2021 Tidak Naik

Megapolitan
Kelanjutan Status PSBB Tangerang Selatan Tunggu Keputusan Gubernur

Kelanjutan Status PSBB Tangerang Selatan Tunggu Keputusan Gubernur

Megapolitan
Jumlah Penonton Bioskop Hanya Boleh 25 Persen, Asosiasi: Kami Merugi

Jumlah Penonton Bioskop Hanya Boleh 25 Persen, Asosiasi: Kami Merugi

Megapolitan
Ini Alasan Pemprov dan DPRD DKI Bahas APBD Perubahan di Puncak Bogor

Ini Alasan Pemprov dan DPRD DKI Bahas APBD Perubahan di Puncak Bogor

Megapolitan
Bioskop CGV di Jakarta Mulai Buka Hari Ini, Protokol Kesehatan Dipastikan Siap

Bioskop CGV di Jakarta Mulai Buka Hari Ini, Protokol Kesehatan Dipastikan Siap

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X