Disurati Pemprov karena Jakarta Krisis Obat, Ini Kata BPJS

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Humas BPJS kesehatan M Iqbal Anas Ma'ruf meminta pihak rumah sakit umum daerah (RSUD) di Jakarta menelusuri penyebab pasti terjadinya krisis obat.

Ia menanggapi Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah yang menyebut bahwa terjadinya krisis obat tersebut disebabkan karena BPJS Kesehatan terlambat membayar tagihan biaya pelayanan kesehatan warga ke pihak rumah sakit.

"Jadi kekosongan obat itu bisa karena stok pabrik kosong, atau karena rumah sakit yang tidak pesan, yang ketiga karena tidak punya uang untuk memesan," ujar Iqbal saat dihubungi Kompas.com, Selasa (11/9/2018).

Iqbal mengatakan, penelusuran ini mestinya dilakukan terlebih dahulu sebelum berkesimpulan bahwa krisis obat tersebut disebabkan keterlambatan pembayaran tagihan pihak BPJS.

Baca juga: RSUD di Jakarta Krisis Obat, Pemprov DKI Surati BPJS Kesehatan

Meski demikian, Iqbal mengakui adanya keterlambatan pembayaran tagihan di sejumlah rumah sakit, termasuk di RSUD-RSUD di Jakarta.

"Tapi RSUD kan pembiayaan tidak murni dari BPJS dari pemprov juga. Ketika itu ada kan harusnya dari manajemen RS yang harus ada skala prioritas, mana (anggaran) yang harus diikeluarkan terlebih dahulu," ujar dia.

Persoalan krisis obat ini dibahas dalam rapat Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2018 pada Senin (10/9/2018).

Saefullah mengatakan, setiap bulan Pemprov DKI selalu tepat waktu membayar setoran ke BPJS Kesehatan.

Namun, menurut dia, BPJS Kesehatan terlambat membayar tagihan yang diajukan pihak rumah sakit. Padahal, setiap bulan rumah sakit banyak melayani pasien BPJS.

Baca juga: Pelayanan Dikeluhkan, BPJS Kesehatan Sebut Bagian dari Proses Perbaikan

Seharusnya, lanjut dia, BPJS Kesehatan membayar tunggakan tepat waktu. Situasi ini membuat keuangan rumah sakit terganggu dan dokter-dokter juga telat dibayar.

Atas kondisi itu, Kepala Inspektorat DKI Jakarta Michael Rolandi menyarankan tiap RSUD mengusulkan anggaran untuk menalangi pembelian obat itu pada pembahasan anggaran perubahan 2018.