Normalisasi Ciliwung, BBWSCC Tunggu Pembebasan Lahan oleh Pemprov DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Balai Besar Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Bambang Hidayah belum bisa memastikan keberlanjutan normalisasi Sungai Ciliwung pada 2019.

BBWSCC masih menunggu kepastian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta bertanggung jawab membebaskan lahan bantaran sungai yang diokupasi warga.

Baca juga: BBWSCC: Tidak Ada Alokasi Dana untuk Sodetan dan Normalisasi Ciliwung Tahun ini

"Sisanya kami menunggu bebasnya lahan. Nah yang melakukan pembebasan lahan Pemprov DKI," kata Bambang ditemui di kantornya, Rabu (12/9/2018).

BBWSCC telah mengirim surat ke Pemprov DKI perihal kepastian pembebasan lahan.

Kepastian ini diperlukan untuk menetapkan anggaran dan kegiatan BBWSCC. Bambang tidak ingin pihaknya menganggarkan normalisasi lalu membatalkan dan mengembalikan anggaran akibat tidak tersedianya lahan.

Baca juga: Bima Arya Paparkan Kendala Kerjakan Normalisasi Ciliwung

Menurut Bambang, gubernur telah membalas surat itu.

"Sudah dibalas, isinya pihak Pemprov DKI sedang komitmen melakukan pembebasan. Cuma, kan, pelaksanaannya susah," ujar Bambang.

Menurut Bambang, membebaskan lahan memang tidak mudah. Pasalnya, warga kerap minta "ganti untung" atas tanahnya.

Baca juga: Enggak Masalah Normalisasi Ciliwung, Namanya Bukan Tanah Kami...

KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Warga berjalan melintasi banjir di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (6/2/2018). Banjir merendam ratusan rumah warga akibat luapan air dari Sungai Ciliwung.

Oleh karena itu, Bambang belum bisa memastikan normalisasi akan dilanjutkan pada 2019. 

"Kami kumpulkan dulu (tanah yang sudah bebas), kalau nanti sudah cukup, baru kami anggarkan lagi," kata Bambang.

Baca juga: Banjir Kembali Sapa Jakarta, Berharap Normalisasi Ciliwung Dilanjutkan

Normalisasi Sungai Ciliwung diinisiasi pada 2013 setelah Jakarta dilanda banjir besar.

Pengembalian daya tampung sungai dan pemasangan turap beton dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui BBWSCC bekerja sama dengan Pemprov DKI yang bertugas membebaskan lahan.

Panjang proyek ini mencapai 33 kilometer untuk sisi barat dan timur.

Baca juga: Normalisasi Ciliwung Tak Dilanjutkan Sebelum Pembebasan Lahan

Aliran yang dinormalisasi membentang dari jembatan Jalan TB Simatupang hingga Pintu Air Manggarai.

Hingga 2018, baru 16 kilometer yang dikerjakan. Proyek terhenti pada 2017 karena kesulitan membebaskan lahan.

BBBWSCC terpaksa mengembalikan Rp 40 miliar karena Pemprov DKI tidak menyediakan lahan.