Taufik: KPU Harus Ikuti Putusan MA, kalau Tidak Saya Mesti Ngadu ke Siapa Lagi?

Kompas.com - 14/09/2018, 22:27 WIB
Wakil ketua DPRD Mohamad Taufik di balai kota, Jumat (10/8/2018) KOMPAS.com/ RYANA ARYADITA UMASUGI Wakil ketua DPRD Mohamad Taufik di balai kota, Jumat (10/8/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, Komisi Pemilihan Umum harus mengikuti putusan Mahkamah Agung (MA). 

Menurut dia, KPU DKI tidak boleh mangkir dari putusan seperti yang dilakukan terhadap putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"KPU harus ikuti putusan MA. Kalau tidak saya mesti ngadu ke siapa lagi? Kalau putusan MA saja dia mau langgar," ujar Taufik kepada Kompas.com, Jumat (14/9/2018).

Baca juga: MA Putuskan Mantan Koruptor Boleh Nyaleg, Taufik Ucap Alhamdulillah

Oleh karena itu, Taufik mengatakan, namanya harus ada pada daftar calon tetap (DCT) yang diumumkan 20 September mendatang.

Dia menilai KPU sudah tidak punya lagi alasan untuk menghentikannya ikut Pemilihan Legislatif 2019.

"Harus ada dong nama saya, masa KPU mau melanggar lagi keputusan MA?" katanya.  

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Tak Terpengaruh MA, Nasdem Konsisten Tak Usung Caleg Eks Koruptor

Sebelumnya, nama Taufik sempat tidak dimasukan dalam daftar calon sementara (DCS) Pileg 2019 oleh KPU DKI.

Taufik dianggap tidak memenuhi syarat karena sebelumnya pernah menjadi narapidana kasus korupsi.

KPU DKI mengikuti Peraturan KPU yang melarang mantan koruptor ikut nyaleg. Taufik sudah menggugat KPU DKI ke beberapa instansi mulai dari Bawaslu, DKPP, hingga Polri.

Baca juga: KPU Akan Pelajari Putusan Uji Materi MA terhadap PKPU

Taufik juga melakukan gugatan ke MA atas PKPU itu.

MA memutus uji materi Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/kota terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pada Kamis (13/9/2018).

Pasal yang diuji materikan itu mengatur soal larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi, mantan bandar narkoba dan kejahatan seksual pada anak untuk maju menjadi calon legislatif. 

Baca juga: MA Bolehkan Eks Koruptor Jadi Caleg, Ini Kata KPK

Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif bertentangan dengan UU Pemilu.

"Pertimbangan hakim bahwa PKPU itu bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017," ujar Juru Bicara MA Suhadi saat dihubungi Kompas.com, Jumat.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 12 Juni: Tangsel Catat 79 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 12 Juni: Tangsel Catat 79 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
UPDATE 12 Juni: 185 Kasus Baru Covid-19 Ditemukan di Kabupaten Bekasi

UPDATE 12 Juni: 185 Kasus Baru Covid-19 Ditemukan di Kabupaten Bekasi

Megapolitan
UPDATE 12 Juni: Depok Catat 165 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 12 Juni: Depok Catat 165 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
UPDATE 12 Juni: 2.455 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta

UPDATE 12 Juni: 2.455 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Ditangkap Polisi, Ini Peran Supervisor Operator Crane dalam Pungli di Tanjung Priok

Ditangkap Polisi, Ini Peran Supervisor Operator Crane dalam Pungli di Tanjung Priok

Megapolitan
Ratusan Korban Banjir Kompleks Polisi Udara Mengungsi, Butuh Popok dan Obat-obatan

Ratusan Korban Banjir Kompleks Polisi Udara Mengungsi, Butuh Popok dan Obat-obatan

Megapolitan
Kompleks Polisi Udara Pondok Cabe Terkena Banjir Imbas Turap Longsor di Ciputat

Kompleks Polisi Udara Pondok Cabe Terkena Banjir Imbas Turap Longsor di Ciputat

Megapolitan
Nama Anaknya Menghilang dan Digantikan Orang Lain di PPDB Jakarta Jalur Prestasi, Orangtua Ini Kecewa

Nama Anaknya Menghilang dan Digantikan Orang Lain di PPDB Jakarta Jalur Prestasi, Orangtua Ini Kecewa

Megapolitan
Jadi Koordinator Pungli, Supervisor Operator Crane di Tanjung Priok Ditangkap

Jadi Koordinator Pungli, Supervisor Operator Crane di Tanjung Priok Ditangkap

Megapolitan
Sopir Mengeluh Bongkar Muat Terhambat karena Pungli, Polisi Koordinasi dengan Pelindo

Sopir Mengeluh Bongkar Muat Terhambat karena Pungli, Polisi Koordinasi dengan Pelindo

Megapolitan
Update 12 Juni: 11.559.138 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 20.044.187 Dosis Pertama

Update 12 Juni: 11.559.138 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 20.044.187 Dosis Pertama

Megapolitan
Sopir Bus Transjakarta Akan Diuji Kompetensi Tiap Tahun

Sopir Bus Transjakarta Akan Diuji Kompetensi Tiap Tahun

Megapolitan
Ada Perbaikan Pipa Palyja, Pasokan Air di Jaksel Terganggu Mulai Sabtu Sore

Ada Perbaikan Pipa Palyja, Pasokan Air di Jaksel Terganggu Mulai Sabtu Sore

Megapolitan
Korban Turap Longsor di Ciputat Berharap Pemkot Tangsel Perbaiki Rumahnya

Korban Turap Longsor di Ciputat Berharap Pemkot Tangsel Perbaiki Rumahnya

Megapolitan
Transjakarta Akan Adopsi Sistem Keselamatan Maskapai Penerbangan

Transjakarta Akan Adopsi Sistem Keselamatan Maskapai Penerbangan

Megapolitan

Video Rekomendasi

komentar di artikel lainnya
Close Ads X