Taufik: KPU Harus Ikuti Putusan MA, kalau Tidak Saya Mesti Ngadu ke Siapa Lagi? - Kompas.com

Taufik: KPU Harus Ikuti Putusan MA, kalau Tidak Saya Mesti Ngadu ke Siapa Lagi?

Kompas.com - 14/09/2018, 22:27 WIB
Wakil ketua DPRD Mohamad Taufik di balai kota, Jumat (10/8/2018)KOMPAS.com/ RYANA ARYADITA UMASUGI Wakil ketua DPRD Mohamad Taufik di balai kota, Jumat (10/8/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, Komisi Pemilihan Umum harus mengikuti putusan Mahkamah Agung (MA). 

Menurut dia, KPU DKI tidak boleh mangkir dari putusan seperti yang dilakukan terhadap putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"KPU harus ikuti putusan MA. Kalau tidak saya mesti ngadu ke siapa lagi? Kalau putusan MA saja dia mau langgar," ujar Taufik kepada Kompas.com, Jumat (14/9/2018).

Baca juga: MA Putuskan Mantan Koruptor Boleh Nyaleg, Taufik Ucap Alhamdulillah

Oleh karena itu, Taufik mengatakan, namanya harus ada pada daftar calon tetap (DCT) yang diumumkan 20 September mendatang.

Dia menilai KPU sudah tidak punya lagi alasan untuk menghentikannya ikut Pemilihan Legislatif 2019.

"Harus ada dong nama saya, masa KPU mau melanggar lagi keputusan MA?" katanya.  

Baca juga: Tak Terpengaruh MA, Nasdem Konsisten Tak Usung Caleg Eks Koruptor

Sebelumnya, nama Taufik sempat tidak dimasukan dalam daftar calon sementara (DCS) Pileg 2019 oleh KPU DKI.

Taufik dianggap tidak memenuhi syarat karena sebelumnya pernah menjadi narapidana kasus korupsi.

KPU DKI mengikuti Peraturan KPU yang melarang mantan koruptor ikut nyaleg. Taufik sudah menggugat KPU DKI ke beberapa instansi mulai dari Bawaslu, DKPP, hingga Polri.

Baca juga: KPU Akan Pelajari Putusan Uji Materi MA terhadap PKPU

Taufik juga melakukan gugatan ke MA atas PKPU itu.

MA memutus uji materi Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/kota terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pada Kamis (13/9/2018).

Pasal yang diuji materikan itu mengatur soal larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi, mantan bandar narkoba dan kejahatan seksual pada anak untuk maju menjadi calon legislatif. 

Baca juga: MA Bolehkan Eks Koruptor Jadi Caleg, Ini Kata KPK

Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif bertentangan dengan UU Pemilu.

"Pertimbangan hakim bahwa PKPU itu bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017," ujar Juru Bicara MA Suhadi saat dihubungi Kompas.com, Jumat.


Terkini Lainnya

Lembaga Penelitian AS Klaim Temukan Bukti Korut Sembunyikan Pangkalan Rudal

Lembaga Penelitian AS Klaim Temukan Bukti Korut Sembunyikan Pangkalan Rudal

Internasional
Hadiri KTT ASEAN ke-33, Ini Agenda Presiden Jokowi di Singapura

Hadiri KTT ASEAN ke-33, Ini Agenda Presiden Jokowi di Singapura

Nasional
5 BERITA POPULER NUSANTARA: Kebebasan Nuril Terancam hingga Kisah Insiden Bianglala di Yogya

5 BERITA POPULER NUSANTARA: Kebebasan Nuril Terancam hingga Kisah Insiden Bianglala di Yogya

Regional
DKI Bangun 'Skybridge' Tanah Abang tetapi Belum Sepakati 5 Hal dengan PT KAI

DKI Bangun "Skybridge" Tanah Abang tetapi Belum Sepakati 5 Hal dengan PT KAI

Megapolitan
Kisah di Balik Jaket Bubur Ayam Racer yang Dikenakan Jokowi

Kisah di Balik Jaket Bubur Ayam Racer yang Dikenakan Jokowi

Regional
KPAI Minta Siswa Perundung Guru di Kendal Direhabilitasi Psikologis

KPAI Minta Siswa Perundung Guru di Kendal Direhabilitasi Psikologis

Nasional
Sandiaga Minta Maaf Soal Langkahi Makam Pendiri NU

Sandiaga Minta Maaf Soal Langkahi Makam Pendiri NU

Regional
Banyak yang Tak Lolos SKD CPNS, Pemerintah Kaji Dua Opsi Kebijakan Baru

Banyak yang Tak Lolos SKD CPNS, Pemerintah Kaji Dua Opsi Kebijakan Baru

Nasional
5 Berita Populer: Jeritan Hati Baiq Nuril dan Curahan Hati SBY

5 Berita Populer: Jeritan Hati Baiq Nuril dan Curahan Hati SBY

Regional
Berita Populer: Kalimat Terakhir Khashoggi, Hadiah Jeruk Korsel

Berita Populer: Kalimat Terakhir Khashoggi, Hadiah Jeruk Korsel

Internasional
KPK Minta Publik Hati-hati Pilih Caleg di Pemilu 2019

KPK Minta Publik Hati-hati Pilih Caleg di Pemilu 2019

Nasional
Tanda Tangan 15 Tokoh Dunia, Walt Disney, Maradona, hingga Trump

Tanda Tangan 15 Tokoh Dunia, Walt Disney, Maradona, hingga Trump

Internasional
Suu Kyi Bujuk Investor Asing Berani Tanamkan Modal di Myanmar

Suu Kyi Bujuk Investor Asing Berani Tanamkan Modal di Myanmar

Internasional
Mimpi Anak Sopir Taksi 'Online' yang Dirampok: Tunggu Papa Pulang

Mimpi Anak Sopir Taksi "Online" yang Dirampok: Tunggu Papa Pulang

Regional
Ladang Ranjau Anti-tank Bekas Perang Dunia II Ditemukan di Saint Petersburg

Ladang Ranjau Anti-tank Bekas Perang Dunia II Ditemukan di Saint Petersburg

Internasional

Close Ads X