Warga: Apa Jaminannya Mantan Koruptor yang Nyaleg Enggak Korupsi Lagi?

Kompas.com - 22/09/2018, 06:53 WIB
Ilustrasi Koruptor KompasIlustrasi Koruptor

JAKARTA, KOMPAS.com — "Kok bisa mantan koruptor boleh nyalon lagi?" tanya Suparman, seorang pedagang buah keliling yang ditemui di kawasan Grogol, Jakarta Barat, Jumat (21/9/2018).

Pria paruh baya ini mengaku tak tahu-menahu mengenai putusan Mahkamah Agung (MA) yang meloloskan mantan napi kasus korupsi kembali mencalonkan diri sebagai wakil rakyat.

Meski demikian, ia tampak heran ketika mengetahui peraturan yang membuat para mantan napi dapat menduduki kursi legislatif.

"Saya enggak ngikuti begituan (putusan MA). Tapi, saya tahu korupsi itu pakai uang rakyat kan. Emangnya apa jaminannya kalau mantan koruptor itu enggak korupsi lagi? Tapi, saya itu cuma orang kecil, enggak tahu begituan," tuturnya.

Baca juga: Mantan Napi Korupsi Boleh Jadi Caleg, Apa Tanggapan Warga?

Hal senada diungkapkan seorang pengemudi ojek online bernama Arifin. Ia merasa tak yakin jika mantan napi korupsi tak akan mengulangi perbuatannya.

Ia mengatakan membaca pemberitaan media massa mengenai pencalonan diri para mantan koruptor untuk kembali menduduki kursi wakil rakyat. Ia merasa heran.

"Saya bukan berprasangka buruk. Tapi, yang saya mau tahu itu apa yang bisa bikin kami ini yakin mereka enggak bakal korupsi lagi. Kalau jadi pejabat lagi terus korupsi lagi, terus boleh nyalon lagi, kok enak bener ya," papar dia.

Pendapat lain diungkapkan pegawai perusahaan swasta, Icha. Ia menilai, kesempatan berubah layak diberikan kepada semua orang.

"Kalau saya sih enggak mau menghakimi ya. Toh enggak mustahil manusia itu berubah, toh bisa saja nanti mantan koruptor itu benar-benar bertobat dan bekerja baik dan justru membantu pencegahan korupsi," tutur dia.

Meski demikian, menurut dia, MA juga layak memberikan peraturan khusus yang membuat mantan koruptor itu jera.

"Misalkan ada limitnya, kalau dia mengulangi perbuatannya lagi hukumannya berat. Atau batas karier mantan koruptor itu dibatasi. Jadi, ada batasan-batasannya begitu. Jadi pejabat yang belum pernah korupsi jadi mikir dua kali kalau mau korupsi kan," tutur dia.

Baca juga: Taufik Pertimbangkan Cabut Laporan Polisi terhadap KPU

Diberitakan sebelumnya, MA telah memutus uji materi Pasal 4 Ayat 3 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta uji materi Pasal 60 huruf j PKPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD.

Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Putusan tersebut berakibat pada berubahnya status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) bakal caleg napi korupsi menjadi Memenuhi Syarat (MS). Artinya, mantan napi korupsi diperbolehkan untuk maju sebagai calon wakil rakyat.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengelola Pabrik Diimbau Gelar Tes Massal untuk Cegah Penularan Covid-19

Pengelola Pabrik Diimbau Gelar Tes Massal untuk Cegah Penularan Covid-19

Megapolitan
Ini Alasan Reklamasi Ancol Belum Kuat Dasar Hukumnya

Ini Alasan Reklamasi Ancol Belum Kuat Dasar Hukumnya

Megapolitan
UPDATE 10 Juli: Tak Ada Penambahan Kasus, 8 Pasien Covid-19 di Kota Tangerang Sembuh

UPDATE 10 Juli: Tak Ada Penambahan Kasus, 8 Pasien Covid-19 di Kota Tangerang Sembuh

Megapolitan
993 ASN Kota Tangerang Disebar untuk Awasi Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19

993 ASN Kota Tangerang Disebar untuk Awasi Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19

Megapolitan
Polisi Sebut 3 Oknum Pilot yang Ditangkap Sudah Pakai Sabu Lebih dari 3 Tahun

Polisi Sebut 3 Oknum Pilot yang Ditangkap Sudah Pakai Sabu Lebih dari 3 Tahun

Megapolitan
Pemkab Bekasi Berencana Pantau Karyawan Perusahaan Selama 24 Jam lewat Aplikasi

Pemkab Bekasi Berencana Pantau Karyawan Perusahaan Selama 24 Jam lewat Aplikasi

Megapolitan
Pilot Ditangkap karena Gunakan Sabu, Polisi: Alasannya untuk Konsentrasi

Pilot Ditangkap karena Gunakan Sabu, Polisi: Alasannya untuk Konsentrasi

Megapolitan
New Normal, Bandara Soekarno-Hatta Terapkan Tiga Lapis Keamanan

New Normal, Bandara Soekarno-Hatta Terapkan Tiga Lapis Keamanan

Megapolitan
Ini Fasilitas Baru di Bandara Soetta untuk Terapkan Protokol Kesehatan di Era New Normal

Ini Fasilitas Baru di Bandara Soetta untuk Terapkan Protokol Kesehatan di Era New Normal

Megapolitan
Perusahaan Hitachi Kembali Beroperasi Setelah Ditutup karena Karyawan Positif Covid-19

Perusahaan Hitachi Kembali Beroperasi Setelah Ditutup karena Karyawan Positif Covid-19

Megapolitan
Politisi PDI-P Wanti-wanti Pemprov Tak Pakai APBD untuk Reklamasi Ancol

Politisi PDI-P Wanti-wanti Pemprov Tak Pakai APBD untuk Reklamasi Ancol

Megapolitan
Kasus Covid-19 Meningkat, Pemkot Tangerang Justru Siapkan Wisata Air

Kasus Covid-19 Meningkat, Pemkot Tangerang Justru Siapkan Wisata Air

Megapolitan
3 Pilot Ditangkap karena Kasus Sabu, 2 Orang dari Maskapai Pelat Merah

3 Pilot Ditangkap karena Kasus Sabu, 2 Orang dari Maskapai Pelat Merah

Megapolitan
UPDATE 10 Juli: Pasien Sembuh Covid-19 di Tangsel Tambah 15 Orang, Totalnya Kini 301

UPDATE 10 Juli: Pasien Sembuh Covid-19 di Tangsel Tambah 15 Orang, Totalnya Kini 301

Megapolitan
[UPDATE] Grafik Covid-19 10 Juli di Depok: Tambah 23 Pasien Pulih

[UPDATE] Grafik Covid-19 10 Juli di Depok: Tambah 23 Pasien Pulih

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X