Jakpro Akan Beli Lahan Eks Kedubes Inggris yang Batal Dibeli Era Ahok - Kompas.com

Jakpro Akan Beli Lahan Eks Kedubes Inggris yang Batal Dibeli Era Ahok

Kompas.com - 11/10/2018, 20:37 WIB
Kedutaan Besar Inggris di JakartaRobert J Steiner Kedutaan Besar Inggris di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Jakarta Propertindo ( Jakpro) berencana membeli lahan eks Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat.

Jakpro meminta penyertaan modal daerah (PMD) Rp 500 miliar untuk membeli lahan itu dalam APBD DKI Jakarta 2019.

Direktur Utama Jakpro Dwi Wahyu Daryoto mengatakan, angka Rp 500 miliar didasarkan pada hasil kajian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

"Pembelian untuk akusisi tanah di bekas Kedutaan Inggris, Bundaran HI, itu kurang lebih Rp 500 miliar berdasarkan KJPP terakhir," ujar Dwi dalam rapat bersama Komisi C DPRD DKI di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Kamis (11/10/2018).


Baca juga: Serapan Anggaran Minim karena Lahan Eks Kedubes Inggris

Namun, Dwi belum merinci peruntukan lahan itu setelah dibeli nantinya.

Anggota Komisi C DPRD DKI Ruslan Amsyari mempertanyakan rencana pembelian lahan itu. Sebab, dia pernah mendengar informasi bahwa lahan itu milik Pemprov DKI.

"Itu katanya mau bikin taman tuh, aset kita. Kok ini timbul lagi masalahnya? Katanya punya pemda," kata Ruslan.

Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Perekonomian dan Keuangan DKI Jakarta Sri Haryati menyebut lahan itu bukan milik Pemprov DKI.

Eksekutif akan membawa dokumen-dokumen pendukung yang menunjukkan lahan itu bukan milik DKI dalam rapat selanjutnya.

"Kemarin memang sudah dilihat, itu bisa kita beli karena memang bukan punya Pemprov," ucap Sri.

Catatan Kompas.com, Pemprov DKI Jakarta era kepemimpinan mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) pada 2016 berencana membeli lahan itu.

Lahan tersebut akan difungsikan sebagai ruang terbuka hijau (RTH), lokasi aksi unjuk rasa, serta command center bagi mass rapid transit (MRT).

Baca juga: DKI Minta BPN Akhiri Pinjam Pakai Lahan Bekas Kantor Kedubes Inggris

Pembelian lahan sebesar Rp 479 miliar sudah dianggarkan dalam APBD DKI 2016. Namun, Pemprov DKI batal membeli lahan itu dua tahun lalu.

Kedubes memang Inggris mengantongi sertifikat hak pakai setelah lahan itu diberikan oleh pemerintah pusat.

Namun, Pemprov DKI tidak bisa membeli lahan itu karena pihak Kedubes Inggris belum memenuhi kewajiban membayar Rp 63.000 tiap tahunnya sesuai nilai jual objek pajak (NJOP) pada tahun perolehan hak pakai atau pada tahun 1961.

Pemprov DKI baru bisa membeli lahan tersebut setelah Kedubes Inggris membayar kewajiban tersebut.


Terkini Lainnya

KPU Jakut: Ada 500 Pemilih Disabilitas di Jakarta Utara

KPU Jakut: Ada 500 Pemilih Disabilitas di Jakarta Utara

Megapolitan
Bareng Gus Sholah dan Yenny Wahid, Jokowi Ziarahi Makam Pendiri NU

Bareng Gus Sholah dan Yenny Wahid, Jokowi Ziarahi Makam Pendiri NU

Regional
Ganggu Arus Lalin, Satpol PP Segera Tertibkan PKL di Pasar Baru Bekasi

Ganggu Arus Lalin, Satpol PP Segera Tertibkan PKL di Pasar Baru Bekasi

Megapolitan
Diperiksa 4 Jam, Nella Kharisma Dicecar 30 Pertanyaan Seputar Endorse Kosmetik Oplosan

Diperiksa 4 Jam, Nella Kharisma Dicecar 30 Pertanyaan Seputar Endorse Kosmetik Oplosan

Regional
Gerindra DKI: Yang Dilakukan Anies Itu Salam Jempol Telunjuk

Gerindra DKI: Yang Dilakukan Anies Itu Salam Jempol Telunjuk

Megapolitan
Sedang Main di Dapur, Bocah 3 Tahun Tewas Diterkam Macan Tutul

Sedang Main di Dapur, Bocah 3 Tahun Tewas Diterkam Macan Tutul

Internasional
2.528 Penyelenggara Pemilu Dilaporkan Langgar Kode Etik Sepanjang 2018

2.528 Penyelenggara Pemilu Dilaporkan Langgar Kode Etik Sepanjang 2018

Nasional
Warga Rengasdengklok Protes Penimbunan Limbah Radioaktif di Dekat Tanggul Citarum

Warga Rengasdengklok Protes Penimbunan Limbah Radioaktif di Dekat Tanggul Citarum

Regional
Ganjil-Genap di DKI Mau Diperpanjang, Dishub Tunggu Masukan Masyarakat

Ganjil-Genap di DKI Mau Diperpanjang, Dishub Tunggu Masukan Masyarakat

Megapolitan
Wapres Kalla Nilai Polemik E-KTP Tak Ganggu Pemilu

Wapres Kalla Nilai Polemik E-KTP Tak Ganggu Pemilu

Nasional
Politisi Gerindra: Saya Lihat di Medsos, Pak Jokowi Hadir ke Mana-mana Itu Sepi...

Politisi Gerindra: Saya Lihat di Medsos, Pak Jokowi Hadir ke Mana-mana Itu Sepi...

Nasional
Belanda akan Larang Perdagangan Gading Mentah Mulai Maret 2019

Belanda akan Larang Perdagangan Gading Mentah Mulai Maret 2019

Internasional
Ridwan Kamil Sebut Bayar Pajak Kendaraan Bisa di Retail dan 'Marketplace'

Ridwan Kamil Sebut Bayar Pajak Kendaraan Bisa di Retail dan "Marketplace"

Regional
Soal Pengusutan Kasus Perusakan Atribut Demokrat, Ini Kata Polri

Soal Pengusutan Kasus Perusakan Atribut Demokrat, Ini Kata Polri

Nasional
Sudah 93 Persen dari Target, Pemkot Bekasi 'Jemput Bola' Rekam e-KTP

Sudah 93 Persen dari Target, Pemkot Bekasi "Jemput Bola" Rekam e-KTP

Megapolitan

Close Ads X